Connect with us

News

TPID DIY Dorong Kerjasama Antar Daerah

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerjasama antar daerah dan pembangunan sistem informasi yang saling terhubung perlu dilakukan, karena arus barang tidak hanya berputar di wilayah DIY saja namun melewati antar daerah.

Disamping itu, kerjasama lintas sektor juga perlu ditingkatkan mengingat harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, namun juga distribusi, infrastruktur dan informasi.

Sejalan dengan permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini, Rakorda TPID DIY 2018 mengangkat tema “Mendorong Kerjasama Antar Daerah dan Efektivitas Tata Niaga dalam Stabilisasi Inflasi Pangan di DIY”.

Kepala Perwakilan BI DIY, Budi Hanoto, menyampaikan perkembangan inflasi terkini dan pentingnya peningkatan efektivitas distribusi pangan dalam pengendalian inflasi.

Pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Tim Pengarah TPID DIY, yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam, menyampaikan arahannya kepada TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Selain dihadiri oleh anggota TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota, Rakorda tersebut dihadiri pula oleh seluruh Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang terkait seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota di seluruh DIY, Satgas Pangan Polda DIY, Badan Intelijen Negara DIY, kalangan akademisi, dan lembaga/instansi/pihak lain yang terlibat dalam upaya pengendalian inflasi.

Pelaksanaan Rakorda TPID DIY 2018 ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Rapat Koordinasi TPID Wilayah Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 April 2018 dan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018.

Keputusan hasil Rakorwil se-Jawa dan Rakornas TPI mengamanatkan beberapa hal, antara lain: memperkuat cadangan pangan daerah, melakukan pengembangan sistem informasi neraca pangan, memperkuat infrastruktur pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan mendorong upaya pembentukan BUMDES yang bergerak di bidang pangan.

Kondisi inflasi pangan DIY yang cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi pertimbangan penting dari pelaksanaan Rakorda ini.

Hingga Agustus 2018, inflasi pangan DIY tercatat 5,83 persen (yoy). Dari sebanyak 111 komoditas pangan di DIY, terdapat beberapa komoditas utama yang memiliki bobot dominan.

Terdapat 4 (empat) komoditas yakni Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, dan Cabai Merah yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pangan dengan bobot keseluruhan sebesar 29 persen.

Relatif tingginya inflasi pangan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya tata niaga pangan.

Beberapa permasalahan tata niaga yang menjadi perhatian utama TPID DIY adalah ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain, walaupun hasil pertanian DIY mengalami surplus.

Rantai tata niaga yang panjang dan dominasi middle man, posisi tawar petani dan pedagang eceran yang relatif masih rendah. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pasokan pangan didominasi oleh para pedagang, sehingga rentan terhadap spekulasi harga dan praktek penimbunan stok.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya perdagangan yang tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak pada tinggi dan berfluktuatifnya harga pangan ditingkat konsumen.

Dengan pelaksanaan Rakorda 2018 ini diharapkan seluruh TPID di wilayah DIY (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) mampu meningkatkan peran sertanya dalam menjaga stabilitas harga di DIY pada khususnya dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengendalian inflasi nasional dalam rangka mencapai target inflasi 3,5 persen +/- 1 persen tahun 2018 dan 2019.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing TPID untuk memenuhi harapan tersebut antara lain kerjasama antar daerah, melalui pemetaan surplus defisit komoditas yang ada di DIY, kerjasama antar daerah, dan peningkatan sinergi antar daerah untuk mengurangi defisit pasokan.

Efisiensi tata niaga pangan, melalui pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran gapoktan, tata niaga komoditas pagnan di sektor hulu, revitalisasi insfatruktur pertanian, optimalisasi produksi dan produtivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penggunaan transaksi digital.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.