Connect with us

Jogja

TPID DIY Dorong Kerjasama Antar Daerah

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerjasama antar daerah dan pembangunan sistem informasi yang saling terhubung perlu dilakukan, karena arus barang tidak hanya berputar di wilayah DIY saja namun melewati antar daerah.

Disamping itu, kerjasama lintas sektor juga perlu ditingkatkan mengingat harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, namun juga distribusi, infrastruktur dan informasi.

Sejalan dengan permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini, Rakorda TPID DIY 2018 mengangkat tema “Mendorong Kerjasama Antar Daerah dan Efektivitas Tata Niaga dalam Stabilisasi Inflasi Pangan di DIY”.

Kepala Perwakilan BI DIY, Budi Hanoto, menyampaikan perkembangan inflasi terkini dan pentingnya peningkatan efektivitas distribusi pangan dalam pengendalian inflasi.

Pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Tim Pengarah TPID DIY, yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam, menyampaikan arahannya kepada TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Selain dihadiri oleh anggota TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota, Rakorda tersebut dihadiri pula oleh seluruh Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang terkait seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota di seluruh DIY, Satgas Pangan Polda DIY, Badan Intelijen Negara DIY, kalangan akademisi, dan lembaga/instansi/pihak lain yang terlibat dalam upaya pengendalian inflasi.

Pelaksanaan Rakorda TPID DIY 2018 ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Rapat Koordinasi TPID Wilayah Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 April 2018 dan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018.

Keputusan hasil Rakorwil se-Jawa dan Rakornas TPI mengamanatkan beberapa hal, antara lain: memperkuat cadangan pangan daerah, melakukan pengembangan sistem informasi neraca pangan, memperkuat infrastruktur pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan mendorong upaya pembentukan BUMDES yang bergerak di bidang pangan.

Kondisi inflasi pangan DIY yang cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi pertimbangan penting dari pelaksanaan Rakorda ini.

Hingga Agustus 2018, inflasi pangan DIY tercatat 5,83 persen (yoy). Dari sebanyak 111 komoditas pangan di DIY, terdapat beberapa komoditas utama yang memiliki bobot dominan.

Terdapat 4 (empat) komoditas yakni Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, dan Cabai Merah yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pangan dengan bobot keseluruhan sebesar 29 persen.

Relatif tingginya inflasi pangan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya tata niaga pangan.

Beberapa permasalahan tata niaga yang menjadi perhatian utama TPID DIY adalah ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain, walaupun hasil pertanian DIY mengalami surplus.

Rantai tata niaga yang panjang dan dominasi middle man, posisi tawar petani dan pedagang eceran yang relatif masih rendah. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pasokan pangan didominasi oleh para pedagang, sehingga rentan terhadap spekulasi harga dan praktek penimbunan stok.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya perdagangan yang tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak pada tinggi dan berfluktuatifnya harga pangan ditingkat konsumen.

Dengan pelaksanaan Rakorda 2018 ini diharapkan seluruh TPID di wilayah DIY (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) mampu meningkatkan peran sertanya dalam menjaga stabilitas harga di DIY pada khususnya dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengendalian inflasi nasional dalam rangka mencapai target inflasi 3,5 persen +/- 1 persen tahun 2018 dan 2019.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing TPID untuk memenuhi harapan tersebut antara lain kerjasama antar daerah, melalui pemetaan surplus defisit komoditas yang ada di DIY, kerjasama antar daerah, dan peningkatan sinergi antar daerah untuk mengurangi defisit pasokan.

Efisiensi tata niaga pangan, melalui pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran gapoktan, tata niaga komoditas pagnan di sektor hulu, revitalisasi insfatruktur pertanian, optimalisasi produksi dan produtivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penggunaan transaksi digital.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jogja

Bank Indonesia dan BPD DIY Sosialisasi Aplikasi Cash Manajemen Sistem

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Dinamika perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi Pemerintah Daerah yang semakin modern menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menginisiasi penerapan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2018 Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal. CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” terang Sri Fitriani,
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Selasa (10/10).

Dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik.

Misalnya layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” jelasnya.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

“Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi GNNT guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat,” katanya.

Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sehingga mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif Pemerintah, yaitu sebesar 75 persen penduduk Indonesia dewasa telah terinklusi keuangan pada 2019.

DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam keindahan alam, kebudayaan, pendidikan, termasuk potensi industri kreatif yang sangat besar.

Terutama untuk sektor kreatif yang berbasis teknologi informasi, tentu memerlukan inovasi pengelolaan keuangan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan era ekonomi digital saat ini, agar industri di DIY berkontribusi secara konkrit dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah,” kata Sri Fitriani.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Pesan Jokowi Di Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Published

on

Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Kilasjogja.com, JOGJA – Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada ribuan perempuan yang hadir di acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia yang digelar di Jogja.

Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia memiliki kekayaan budaya bangsa yang harus terus dijaga persatuannya.

“Sekali lagi negara kita adalah negara besar, kita diberi anugerah oleh Allah SWT beragam, berbeda-beda, berwarna-warni, berbeda agama, berbeda ras, berbeda tradisi, berbeda suku, berbeda bahasa daerah,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta pada Jumat (14/9/2018).

Menurut Presiden, kekayaan Indonesia yang beragam perlu dijaga kesatuannya.

Negara lain tidak ada yang memiliki kekayaan suku, bahasa dan budaya sebanyak yang dimiliki oleh Indonesia.

Kekayaan yang dimiliki bangsa ini selain sunber daya alamnya adalah 714 suku bangsa, dan 1.100 bahasa daerah.

“Inilah negara kita Indonesia, dan aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan dan kerukunan. Ini aset terbesar bangsa Indonesia yang harus kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama kita pelihara bersama-sama,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan sejumlah tokoh perempuan Indonesia terus mengharumkan nama bangsa baik melalui sektor olahraga, penjagaan perdamaian dan kinerja di pemerintahan.

Sejumlah pejabat yang turut dalam acara itu, antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN.

Rangkaian acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia dilaksanakan sejak 13 hingga 20 September 2018.

Dalam acara itu dibahas upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan hak asasi manusia.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Bank Indonesia Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, ekosistem sistem pembayaran ritel domestik saat ini masih relatif kompleks dan inefisien.

Permasalahan ini muncul karena kecenderungan industri untuk membangun infrastruktur sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen pembayarannya sendiri tanpa saling terhubung satu sama lain (interkoneksi), sehingga belum dapat saling melayani (interoperabel).

Kompleksitas dan inefisiensi tersebut tercermin pada sejumlah kondisi antara lain karena pengeluaran devisa yang tidak perlu, yaitu impor kartu dan mesin Electronic Data Capture/EDC.

Eksposur risiko keamanan tinggi yang dihadapi konsumen akibat pemrosesan transaksi dilakukan di luar negeri oleh lembaga switching (lembaga pemroses transaksi).

Fee biaya transaksi yang tinggi (kisaran 1,6% – 2,2%) dibandingkan negara tetangga (kisaran 0,2%-1%). Bagi Pemerintah, hal ini kurang kondusif untuk pelaksanaan program Pemerintah, misalnya Bantuan Sosial Non Tunai dan Keuangan Inklusif.

Tujuan peluncuran GPN yakni untuk memberikan solusi bagi konsumen, perbankan, maupun bagi kepentingan nasional.

Secara mudah, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama, karena semua kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat ditransaksikan dengan satu mesin EDC.

Kartu GPN telah mengaplikasikan fitur keamanan standar internasional chip dan PIN enam digit, sehingga keamanan data nasabah maupun transaksi lebih terjamin.

Sharing/penggunaan bersama infrastruktur antar perbankan akan mengefisienkan investasi infrastruktur (EDC, ATM), sehingga dapat dialokasikan di wilayah lain yang lebih membutuhkan pemerataan infrastruktur keuangan.

Pengurangan biaya pemrosesan transaksi yang dilakukan di Indonesia, yang sebelumnya transaksi tersebut diproses di luar negeri oleh lembaga switching internasional.

Pengurangan biaya penempatan logo internasional. Efisiensi Dan Peningkatan Keamanan Nasional & Kemandirian Nasional

Transaksi domestik yang dulunya banyak diproses di luar negeri oleh lembaga switching asing, akan diproses di dalam negeri oleh lembaga domestik, mulai dari pengelolaan data transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi.

Selain lebih efisien, keamanan data dan informasi transaksi lebih terjamin karena tidak dikelola di luar Indonesia, sekaligus menciptakan kemandirian dan kedaulatan nasional serta memperkuat identitas nasional.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Bank Indonesia telah menyelenggarakan acara “Peluncuran Bersama Kartu Berlogo GPN” di Jakarta, yang merupakan simbolisasi seremonial atas dimulainya ekosistem GPN.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak yang terdiri dari 98 Bank Penerbit, 4 (empat) Lembaga Switching, ASPI, PERBANAS, Anggota Dewan Komisioner OJK, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN.

Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak peluncuran, penetrasi kartu GPN telah mencapai 10%, yang mengindikasikan respon masyarakat yang positif. Dari total jumlah kartu ATM/Debit di Indonesia sebanyak 183.932.152 (data posisi Juni 2018).

Bank Indonesia menargetkan 30% kartu telah dikonversi menjadi kartu ATM/Debet dengan logo GPN pada akhir tahun 2018.

Di wilayah DIY sendiri, launching kampanye GPN akan diselenggarakan pada hari Minggu, 29 Juli 2018 yang akan melibatkan perbankan, Pemerintah Daerah, OJK dan Lembaga Pemerintahan lainnya, masyarakat umum, dan mahasiswa/pelajar.

Rangkaian kegiatan dalam kampanye GPN akan berlangsung selama sepekan, diawali dengan peluncuran kartu berlogo GPN dan penukaran kartu pada 29 Juli 2018 di Atrium Hartono Mall.

Acara ini akan dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan peluncuran akan dilakukan bersama 9 (sembilan) bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI ,BTN, BPD DIY, BCA, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga dan Bank Permata.

Kegiatan dilanjutkan dengan periode penukaran kartu ATM/Debit GPN pada tanggal 30 Juli s.d 3 Agustus 2018 di sejumlah pusat perbelanjaan, kantor Pemerintah Daerah, kampus dan di loket seluruh bank penerbit kartu ATM/Debit di DIY.

Pada akhirnya, GPN merupakan landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional yang mengedepankan kepentingan dan kedaulatan nasional serta meningkatkan daya saing nasional.

“Dengan suksesnya GPN, diharapkan akan mendorong peningkatan transaksi non tunai masyarakat tanpa menghambat laju inovasi, keterlibatan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran luar negeri maupun perkembangan industri keuangan yang dinamis,” kata Sri Fitriani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita