Kilasjogja.com, NASIONAL – Dalam rangka peringatan HUT ke-73 KA sekaligus peringatan tahun 2018-2019 sebagai tahun inovasi, PT KAI akan menggelar KAI Online Travel Fair perdananya pada 13-17 Oktober 2018.

Dalam online travel fair perdana ini, sebanyak 173.655 tiket KA komersial jarak jauh dan menengah kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif untuk keberangkatan 13 Oktober 2018 s.d. 15 Januari 2019.

Tiket KA dapat dibeli mulai dari Rp50.000,- untuk tiket KA kelas ekonomi, Rp60.000,- untuk KA kelas bisnis, dan Rp100.000,- untuk KA kelas eksekutif.

Tiket KA dengan harga promo ini dapat dipesan masyarakat di KAI Online Travel Fair melalui aplikasi KAI Access dan website kai.id dengan beberapa ketentuan.

Tiket promo pada KAI Online Travel Fair ini TIDAK dapat dibatalkan dan TIDAK dapat diubah jadwal. Tidak berlaku reduksi dan tarif parsial, dan tidak dapat digabung dengan tarif reduksi atau diskon lainnya.

“Tiket promo tidak berlaku pada masa angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019,” terang PYMT Direktur Komersial dan TI PT KAI, Apriyono W Chresnanto.

Khusus untuk kelas eksekutif, PT KAI juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli tiket KA dengan tarif yang lebih murah dibandingkan tarif tiket KA kelas eksekutif di program KAI Online Travel Fair.

Untuk mendapatkan tiket KA eksekutif dengan tarif mulai dari Rp75.000,- masyarakat dapat mengikuti program Flash Sale yang diadakan setiap jam 09.00-09.30 WIB dan 19.00-19.30 WIB selama program KAI Online Travel Fair ini berlangsung.

KAI Online Travel Fair ini digelar sebagai salah satu upaya PT KAI mengikuti perkembangan jaman sekaligus juga sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada pengguna jasa KA.

“Khususnya mereka yang telah memilih untuk menggunakan aplikasi KAI Access dan website kai.id ketika melakukan pemesanan tiket KA,” ujarnya.

Sejak diresmikannya aplikasi All New KAI Access pada September 2017 lalu hingga Agustus 2018, sudah tercatat sebanyak 1.447.791 pengguna aktif aplikasi ini.

Sementara untuk pemesanan tiket KA melalui website kai.id, mulai Januari hingga September 2018 tercatat sebanyak 1.148.274 pengguna jasa telah melakukan transaksi pembelian tiket melalui website kai.id.

Dengan adanya program KAI Online Travel Fair ini, Apriyono menyampaikan harapannya agar semakin banyak orang yang menjadi pengguna aktif aplikasi KAI Access atau melakukan pemesanan tiket KA lewat website kai.id sehingga mengurangi antrian di loket stasiun.

Untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada para pengguna aplikasi KAI Access, mulai Oktober 2018 pengguna dapat menikmati fitur-fitur baru yang semakin memudahkan, yakni fitur ubah jadwal dan pembatalan tiket.

Selain itu, akan segera menyusul fitur pemesanan tiket KA lokal yang pembayarannya dilakukan menggunakan e-wallet. Untuk tahap pertama, fitur pemesanan tiket KA lokal hanya berlaku untuk KA lokal Bandung Raya.

“Nanti secara bertahap sistem akan dibangun sehingga tiket KA-KA lokal lain di berbagai daerah dapat dipesan melalui aplikasi KAI Access sehingga penumpang tidak perlu lagi untuk antri di loket stasiun,” katanya.

Kilasjogja.com, JOGJA – Dinamika perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi Pemerintah Daerah yang semakin modern menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menginisiasi penerapan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2018 Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal. CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” terang Sri Fitriani,
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Selasa (10/10).

Dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik.

Misalnya layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” jelasnya.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

“Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi GNNT guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat,” katanya.

Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sehingga mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif Pemerintah, yaitu sebesar 75 persen penduduk Indonesia dewasa telah terinklusi keuangan pada 2019.

DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam keindahan alam, kebudayaan, pendidikan, termasuk potensi industri kreatif yang sangat besar.

Terutama untuk sektor kreatif yang berbasis teknologi informasi, tentu memerlukan inovasi pengelolaan keuangan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan era ekonomi digital saat ini, agar industri di DIY berkontribusi secara konkrit dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah,” kata Sri Fitriani.

Kilasjogja.com, JAKARTA – Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan pancasila, Indonesia membutuhkan diplomasi total seperti layaknya permainan sepak bola Total Football yang diperagakan timnas Belanda.

Hal ini disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuanhan, Dr. Evita Nursanty MSc ketika menjadi pembicara di Rapimnas Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) di Hotel Royal Boutique, Jakarta, Kamis (20/9).

Maksud diplomasi total menurut Dr. Evita Nursanty MSc yaitu dimana diplomasi melibatkan semua pemangku kepentingan, mencakup semua komponen bangsa, dan mengoptimalkan semua instrumen diplomasi Indonesia di dalam maupun luar negeri.

“Keberhasilan berbagai negara dalam menjalankan diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan, adalah kemampuan dalam mengerahkan semua sumber daya yang ada,” terangnya.

Menurut Dr. Evita Nursanty Diplomasi total ini sangat penting untuk mencapai tujuan Indonesia yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa , dan Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Jika kita ingin menjadi bangsa yang maju, kita harus bersatu, tidak terus gontok-gontokan dan saling menjatuhkan,” ujarnya.

Ke depan, DPR RI memiliki berbagai tantangan yang harusi dijawab untuk mempertajam lagi tugasnya dalam diplomasi atau politik luar negeri.

Pertama, bagaimana melahirkan perundang-undangan, kebijakan anggaran dan pengawasan yang terkait dengan politik luar negeri dan pertahanan keamanan yang bergerak lurus dalam mencapai tujuan nasional.

Kemudian  DPR juga perlu melakukan pembenahan sistem dan mekanisme di DPR RI untuk memastikan hasil diplomasi luar negeri yang dicapai dapat dijalankan atau diteruskan dalam pembahasan di internal DPR RI (terutama di tingkat komisi-komisi yang berhubungan dengan bidang terkait).

Lalu kemampuan diplomasi anggota DPR RI harus diperkuat dan tidak sampai terputus karena durasi menjadi anggota DPR adalah 5 tahun, serta penguasaan bahasa asing menjadi sangat mutlak.

Kemudian dalam hubungan dengan pemerintah, dirasakan perlu pelibatan DPR ke dalam pembahasan awal dalam perjanjian internasional sehingga tidak mengesankan DPR menjadi “tukang stempel” saja.

Saat ini DPR RI terdaftar sebagai anggota di Inter-Parliamentary Unions (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) dan lainnya, yang menjadi organisasi parlemen di lingkup dunia, Asia, Asia Pasifik, ASEAN, dan lainnya.

“Disanalah arena pertarungan kita untuk menghasilkan berbagai resolusi dan bentuk lainnya untuk mendukung diplomasi Indonesia. Keliru sekali kalau mengatakan diplomasi parlemen ini tidak serius,” tukas Evita.