News
Sleman Raih Penghargaan 100 Smart City 2017
Kilasjogja.com, SLEMAN – Sebagai bentuk apresiasi kepada 24 kota/kabupaten yang telah menyelesaikan tahap pertama Gerakan Menuju 100 Smart City ini, Pemerintah Pusat menyelenggarakan acara Penutupan Tahap Pertama Gerakan Menuju 100 Smart City.
Pada kesempatan itu diberikan penghargaan kepada 24 pemimpin kota/kabupaten yang telah menunjukkan komitmen untuk mendukung Gerakan Menuju 100 Smart City, termasuk kepada Bupati Sleman Sri Purnomo.
Sri Purnomo mengungkapkan, program smart city ini merupakan program jangka panjang sehingga dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari pemerintah daerah dalam mengawal program-program yang sudah disusun.
“Program-program yang sudah kita laksanakan harus kita laksanakan terus. Dari tahun ke tahun kita kan sudah punya perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, kita harus konsisten untuk melaksanakan. Kalau perlu nanti ditambahin di sana-sini supaya lebih baik lagi,” terangnya ketika presentasi.
Tahap pertama Gerakan Menuju 100 Smart City Sebanyak 24 kota/kabupaten telah berhasil menyusun masterplan pengembangan smart city yang berisi berbagai program masing-masing daerah sampai 10 tahun ke depan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
Selain masterplan, setiap daerah diwajibkan pula membuat program quick win yang dapat segera dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Quick win bisa menjadi gambaran bagi masyarakat mengenai efektivitas program smart city.
Seperti diketahui, di tahun 2017 ini, Sleman telah merampungkan 5 quick win, yakni Satu Data UMKM, Smart Room, Lapor Sleman, Rumah Kreatif Sleman, dan Sleman Creative Space. Sleman juga telah berhasil menyelesaikan masterplan pengembangan smart city.
Pelecehan Seksual Di Kampus UNDIP
Ada lagi kasus pelecehan di kampus yang dibiarkan oleh pihak universitas!
Baru-baru ini ada 4 mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang jadi korban pelecehan seksual dari satu dosen yang sama! Tapi seperti kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, si pelaku tetap bisa bebas mengajar tanpa ada sanksi atau hukuman terhadapnya. Ini tidak adil.
Saya pun berkomunikasi dengan orang dekat korban. Mereka bilang bahwa para korban terpaksa tetap harus melihat si pelaku bebas berkegiatan dan mengajar di kampus mereka. Padahal para korban mengaku trauma melihat pelaku di kampus. Ini telah mengganggu proses belajar mereka.
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual mengesankan bahwa UNDIP Semarang memelihara pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Memelihara artinya membuat sesuatu tetap ada, tetap terjaga, bahkan bisa semakin banyak.
Sikap UNDIP yang menganggap pelecehan seksual sebagai masalah ringan itu justru mencoreng nama baik kampus mereka.
Karena kasus ini banyak diliput media, akhirnya UNDIP bentuk Tim Investigasi kampus. Tapi tim ini bisa dibilang cacat sejak lahir karena tidak adanya perwakilan pendamping korban dan pihak independen dari luar kampus yang dipercaya mahasiswa.
Tim bentukan kampus itu hanya merekomendasikan sanksi ringan untuk dosen pelaku pelecehan. Rekomendasi itu nggak adil dan terkesan hanya untuk melindungi nama baik kampus. Ini bertentangan banget dengan komitmen pemerintah yang menyatakan kekerasan seksual sebagai kejahatan. Apalagi UNDIP adalah salah satu kampus yang terlibat dalam penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Padahal jauh sebelum tim itu dibentuk, kami menuntut ada pihak pendamping korban dan organisasi independen dalam tim investigasi itu. Namun tuntutan kami tidak didengarkan. Pihak UNDIP membentuk tim tanpa ada pihak pendamping penyintas maupun pihak dari luar kampus.
Saat ini UNDIP belum mau mendengar sepenuhnya permintaan dari para mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti LBH Semarang, LRC KJHAM, dan LBH Apik Semarang yang tergabung dalam Aliansi Barisan Kesetaraan (ABK) agar dibentuk tim investigasi independen.
Mungkin desakan dari masyarakat belum terlalu kuat sehingga UNDIP tidak menganggap serius kasus ini. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersuara bersama agar UNDIP mau mendengar.
Nurhayati, dekan baru FIB yang dilantik Januari 2019, berkata masih belum tahu tentang tindak-tanduk Kodir. Nurhayati bukan dari jurusan yang sama dengan Kodir dan Redyanto Noor, dekan sebelumnya.
Tirto.id - Kejadian Berulang Tidak Cukup Buat Sanksi?
Nurhayati berkata ia belum pernah menerima laporan soal perilaku dosen yang melakukan pelecehan seksual sehingga tak bisa banyak berkomentar. Ia berkata baru bisa bertindak jika ada laporan. “Tentu saja saya akan klarifikasi. Kalau itu benar, kami akan kaji lagi.” “Sejauh mana Prodi merespons kasus ini? Kami akan selalu kembali pada regulasi.
Untuk memberi sanksi, memberi hukuman. Kami pasti akan mengacu ke sana,” kata Nurhayati saat kami bertemu, 5 Maret 2019. Ketika saya bertanya soal tindak lanjut kasus ini seminggu kemudian, Nurhayati berkata, “Saya sudah klarifikasi kasus itu. Dari Prodi menyatakan kasus itu (kasus Dias) sudah selesai.”
Sejauh ini, kasus Dias dianggap selesai karena dosen sudah ditegur Dekanat dan diberi sanksi oleh Jurusan untuk tidak membimbing mahasiswi lagi. Dan Dias dianggap tidak memperkarakan kasus ini lebih lanjut. Apakah selesai berarti tidak dianggap ada pelanggaran? “Ini terjadi pada 2016. Jadi saya tidak bisa memberi komentar. Nuwun,” jawab Nurhayati.
Lantas, bagaimana nasib mahasiswi macam Gia, Iriana, dan Vani? Testimoni ketiga mahasiswi itu membuktikan kejadian yang dialami Dias tidak berhenti pada 2016. Dan tidak terjadi pada satu angkatan saja atau spesifik terjadi pada satu orang. Tidakkah kampus seharusnya menjamin keamanan mahasiswanya? Nurhayati berkomentar ia belum menerima laporan dari kasus-kasus yang saya ceritakan relatif baru seperti yang dialami Gia, Iriana, dan Vani.
Kaprodi FIB Undip berkata terganjal regulasi. Sanksi terhadap koleganya sejauh ini adalah hal paling maksimal yang bisa ia lakukan. “Di tahap (level) seperti (saya) ini cuma bisa bikin aturan begitu (melarang Kodir jadi dosen pembimbing mahasiswi).”
Dan hanya itu. Menurutnya, selama ini kampus belum punya regulasi spesifik mengatasi kasus pelecehan seksual. “Saya juga pernah tanya ke dekan tapi belum ada jawaban pasti,” kata Kaprodi. Nurhayati berkata, sepengetahuannya, tidak ada aturan spesifik di lingkungan akademik Undip yang menyebut klausul “pelecehan seksual” atau “kekerasan seksual” sehingga kampus akan merujuk aturan-aturan tentang etika dosen bila akhirnya menjatuhkan sanksi. Ia menilai harus melihat secara kasuistik. Menurutnya, regulasi khusus belum diperlukan.
“Evaluasi kinerja dosen dilakukan melalui alat kode etik dosen dan ASN (aparatur sipil negara),” katanya. Namun, tidakkah kampus menilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi berulang? Saya berusaha mengontak Kepala Humas Universitas Diponegoro Nuswantoro Dwiwarno soal regulasi yang sekiranya dibuat khusus untuk menangani kasus berulang seperti pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Nuswantoro menjawab lewat pesan WhatsApp: “Yang akan dibicarakan kasus pelecehan yang mana? Kalau sudah diselesaikan di Fakultas dan para pihak sudah legowo semua, apakah perlu dibicarakan? Saya belum tahu posisi kasusnya … jadi saya belum bisa membuat statement.” Ketika saya minta izin menelepon untuk menjelaskan kasusnya, Nuswantoro menolak dan berkata “sibuk.”
Mari kita kumpulkan 100 ribu tanda tangan petisi untuk dukung pembentukan Tim Investigasi Independen pelecehan seksual di kampus UNDIP. Jika dukungan sudah terkumpul, akan diserahkan secara langsung ke rektor UNDIP.
Kilasjogja, INTERNASIONAL – Peneliti Rusia telah menemukan darah dan urin cair di dalam bangkai beku anak kuda yang mati 42.000 tahun yang lalu di wilayah Verkhoyansk, Siberia.
Cairan tubuh hewan itu diekstraksi selama otopsi dan diuji dengan harapan dimasa depan kloning spesies yang punah bisa dilakukan, menurut Semyon Grigoriev, direktur Museum Mammoth di Northeastern Federal University (NEFU) di Yakutsk.
Bangkai anak kuda ini di temukan di sebuah kawah di wilayah Batagaika crater tahun 2018 lalu.
Anak kuda ini baru berumur 2 minggu saat mati dan dikuburkan, kemungkinan karena tenggelam dalam lumpur yang kemudian menjadi bagian dari lapisan es.
“Autopsi menunjukkan bangkai anak kuda itu sangat terawat, tubuh bahkan tanpa deformasi,” tambahnya. “Penutup rambut juga melindungi sebagian besar bangkai, terutama di kepala dan kaki.”
Hewan yang telah terkubur selama puluhan ribu tahun namun kondisinya sangat terawat sangat lah jarang di temukan dalam usaha penelitian. “Sekarang kita dapat mengatakan apa warna wol dari kuda-kuda yang sudah punah pada zaman Pleistosen.”
Penemuan darah dan urin cair masih jarang. Grigoriev mengatakan dia hanya menyadari satu kasus lain di mana darah cair ditemukan pada hewan dari zaman Pleistocene, yang berlangsung dari sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 11.700 tahun yang lalu. Itu ada di bangkai beku mammoth dewasa yang ditemukan oleh tim Grigoriev pada Mei 2013 di Little Lyakhovsky Island di lepas pantai timur laut Rusia.
“Sebagai aturan, darah menggumpal atau bahkan berubah menjadi bubuk di sisa-sisa hewan purba zaman es, bahkan jika bangkai yang diawetkan tampaknya baik-baik saja,” jelas Grigoriev. “Ini disebabkan oleh mumifikasi ketika kelembaban dan cairan biologis lainnya berangsur-angsur menguap selama ribuan tahun, bahkan jika sisa-sisa berada di lapisan es. Sisa-sisa itu terlestarikan paling baik jika mereka berada di es, seperti halnya dengan mamut yang pernah kita temukan.”
Grigoriev mengatakan para spesialis NEFU bekerja dengan para ahli dari Yayasan Riset Bioteknologi Sooam Korea Selatan yang kontroversial dalam upaya menumbuhkan sel anak kuda untuk dikloning, meskipun ia pesimis tentang peluang mereka.
Sooam dipimpin oleh ilmuwan Hwang Woo-suk, yang mengklaim pada tahun 2004 bahwa ia telah berhasil mengkloning sel induk embrionik manusia sebelum mengakui bahwa ia telah memalsukan temuannya.
Kilasjogja.com, Bantul – Memasuki Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seolah tidak berbeda dengan dusun lainnya. Berada tak jauh dari situs Pleret, dusun ini dihuni kurang lebih 540 kepala keluarga. Namun, beberapa hari terakhir, di Dusun Karet terjadi polemik karena kedatangan Slamet Jumiarto (42), warga pindahan dari Desa Mancasan, Pendowoharjo, Bantul, yang mengontrak rumah sederhana di Dusun Karet, Jumat (29/3/2019). Awalnya, ayah dua orang anak tersebut diterima baik pemilik rumah. Bahkan, dirinya menyebut, pemilik rumah tidak mempermasalahkan agama yang dianutnya. Setelah merapikan rumah kontrakan yang terletak di gang kecil di Pedukuhan Karet, RT 008 pada Minggu (31/3/2019), sebagai warga baru, pria yang berprofesi sebagi pelukis ini melapor ke ketua RT. Di sana, ia memberikan fotokopi KTP, KK, hingga surat nikah. Namun, saat diperiksa, diketahui dirinya beragama Katolik, dan ditolak untuk tinggal.
Larangan Warga Beda Keyakinan Bermukim di Desa Pleret Bantul Akhirnya Dicabut
Peraturan yang berisi larangan warga nonmuslim pendatang tinggal di Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY akhirnya resmi dicabut. Pencabutan aturan yang dibuat sejak 2015 ini resmi diberlakukan Selasa (2/4).
Pencabutan aturan yang dianggap diskriminatif ini dilakukan langsung oleh Kepala Padukuhan Karet, Iswanto di depan seorang pelukis, Slamet Jumiarto yang mendapatkan penolakan saat akan mengontrak rumah di daerahnya. Pencabutan aturan ini juga disaksikan Kapolres Bantul, AKBP Sahat M Hasibuan.
Iswanto menerangkan pencabutan peraturan di Padukuhan Karet ini karena dianggap melanggar Undang-undang Dasar 1945. Menurutnya, dengan pencabutan aturan itu, maka yang diterapkan akan sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintahan.
“Peraturan dibuat tahun 2015 sampai sekarang diberlakukan. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya, apa ya mendiskreditkan warga atau nonmuslim atau undang-undang, kami sepakat aturan itu kami cabut. Nantinya kita mengikuti peraturan yang ada di pemerintahan saja,” ujar Iswanto di rumah kontrakan Slamet Jumiarto.
Iswanto menjabarkan lahirnya aturan di wilayahnya ini merupakan hasil kesepakatan dari warga. Kesepakatan warga ini kemudian dituangkan ke dalam peraturan tertulis yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2019 di Padukuhan Karet yang dihuni oleh 554 Kepala Keluarga ini.
Iswanto mengungkapkan peraturan yang diberlakukan itu berawal dari kekhawatiran warga terhadap pemakaman. Warga menghendaki pemakaman di padukuhannya ini hanya khusus untuk muslim.
Kekhawatiran warga terhadap pemakaman ini menjadi alasan untuk menolak warga pendatang yang bukan muslim bermukim di Padukuhan Karet. Peraturan itu merupakan antisipasi kekhawatiran warga tersebut.
“(Aturan larangan pendatang nonmuslim di Padukuhan Karet) Itu kan cuma mengantisipasi. Sebelumnya kan belum ada non-muslim yang dimakamkan di sini, itu usulan dari masyarakat,” papar Iswanto.
Pasca pencabutan aturan itu, Iswanto menambahkan jika warga nonmuslim diperbolehkan tinggal dan bermukim di Padukuhan Karet.
Menanggapi pencabutan aturan itu, Slamet Jumiarto bersyukur upaya melawan diskriminasi yang dilakukannya membuahkan hasil. Slamet mengaku jika dirinya berjuang agar peristiwa serupa tak dialami oleh warga nonmuslim di daerah lain maupun di Padukuhan Karet.
Terkait masa depannya di Padukuhan Karet, Slamet mengaku belum bisa memutuskan apakah akan tetap tinggal atau pindah mengontrak di daerah lainnya. Slamet akan berembuk dengan istri dan dua anaknya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
“Nanti akan kita bicarakan dulu. Tapi kalau misalnya harus pindah ya kami tetap menunggu pemilik rumah untuk mengembalikan uang sewa. Nantinya uang sewa akan dipakai untuk mengontrak rumah di daerah lain,” papar Slamet.
Sementara itu Kapolres Bantul, AKBP Sahat M Hasibuan menambahkan jika kasus pelarangan sudah selesai. Shat menjabarkan jika peraturan tersebut juga sudah dicabut oleh pihak pemerintahan di Padukuhan Karet.
“Aturan itu sudah tidak berlaku dan dicabut. Kedepan saya berharap kita disini toleransi agama. Saya yakin di Jogja tidak ada intoleransi semuanya toleransi. Kita lihat disini tadi menjaga hubungan masyarakat,” tegas Sahat.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Thoha Abdurrahman menuturkan, tak seharusnya warga nonmuslim ditolak bermukim di suatu daerah. Thoha mengambil contoh di zaman Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslim dan nonmuslim hidup berdampingan. Hal ini bisa dilihat dari zaman nabi Muhammad saat bermukim di Madinah paska hijrah dari Mekah.
“Wong zaman Nabi saja di Madinah juga ada orang-orang non Islam tinggal bersama Nabi gitu,” ujar Thoha saat dihubungi, Selasa (2/4) malam.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini menjabarkan jika warga muslim dan non muslim boleh tinggal bersama.
“Boleh-boleh saja nonmuslim (tinggal di lingkungan muslim). Boleh asal jangan mempengaruhi asal jangan kampanye nonmuslim gitu,” tutup Thoha.
Pemda DIY Minta Pemkab Bantul Buat Edaran Larang Aturan Diskriminatif
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi adanya warga non-muslim yang ditolak tinggal di Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bantul membuat surat edaran agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi.
“Gubernur itu kan pembina wilayah yang punya wilayah kabupaten kota mestinya kabupaten kota menyelesaikan secara teknis di lapangan. Gubernur sebagai pembina wilayah, ya memberikan intruksi dan arahan. Intruksi ya buat edaran intruksi bahwa tidak boleh gini gitu (melarang bagi non-muslim tinggal). Kita lihat nanti perkembangan,” kata Gatot, Selasa (2/4).
Gatot menjelaskan, kasus tersebut sementara ini masih diserahkan ke Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Bantul. Nantinya, provinisi akan melangkah sesuai kewenangan, salah satunya dengan surat edaran tersebut.
Dia juga menjelaskan tidak ada larangan bagi setiap warga negara tidak untuk tinggal di mana pun.
“Yang perlu kita cermati adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu itu yang mestinya jadi perhatian kita,” kata dia.
Bupati Bantul Suharsono juga turut menyayangkan adanya penolakan keluarga non-muslim yang menyewa rumah di permukiman muslim. Peristiwa di Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, disebutnya tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita bukan negara Islam, jadi semuanya warga negara beda suku ras dan budaya tidak ada masalah,” kata Suharsono di kantornya, Selasa (2/4).
Mengenai aturan dusun soal larangan warga non-muslim tinggal di permukiman itu, disebut Suharsono sebagai aturan yang keliru. Kepala Dusun yang membuat aturan tersebut juga sudah mengakui kesalahannya.
“Awalnya itu tadi bahwa yang non-muslim dilarang karena ada aturannya. Aturannya dilihat, dicek, melanggar hukum itu. Dan yang membuat aturan sudah mengakui salah dan tidak dipakai lagi, karena itu tadi untuk kebhinekaan kita harus saling menghargai menghormati walau beda suku ras dan agama,” ujarnya.
Suharsono berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi. Perangkat desa dan dusun diminta berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten setiap membuat aturan agar tidak melanggar regulasi yang lebih tinggi kedudukannya.
“Silakan kalau bikin aturan konsultasi dulu ke kabag hukum,” tambahnya.
Terkait penolakkan keluarga Slamet karena berbeda agama dengan warga di tempatnya menyewa rumah, Suharsono meminta, masalah itu bisa dimusyawarahkan. Meski Suharsono menegaskan, selagi tidak membuat keributan, Slamet seharusnya bisa tinggal di mana saja.
Pelecehan Seksual UNDIP Oleh Oknum Dosen
Perut Six-Pack Seorang Pria Di Bangkok Lakukan Operasi Plastik
