Connect with us

Nasional

Setnov Tersangka Lagi Di Panggil KPK Besok Lusa

Published

on

setnov tersangka lagi

Kilasjogja.com, JAKARTA – Setya Novanto (Setnov) di panggil Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) besok lusa, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP pada Rabu (15/11) mendatang.

“Tadi saya dapat info bahwa Rabu (15/11/2017) pekan ini SN akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (13/11/2017).
Kepala biro humas KPK tersebut menjelaskan surat panggilan sudah disampaikan ke Setnov pekan lalu. Proses pemanggilan sudah sesuai dengan prosedur kepatutan oleh KPK.

“Kami harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemerikssan di institusi penegak hukun termasuk KPK,” kata Febri.
Febri menjelaskan sampai saat ini belum ada informasi dari Setnov tentang kesediaannya dalam panggilan tersebut atau tidak. Ia mengatakan saksi atau tersangka wajib memenuhi panggilan dan ia menjamin akan memerhatikan hak Setnov sebagai tersangka bila hadir saat pemeriksaan.

“Kalau ada bantahan yang disampaikan, maka akan terbuka kemungkinan proses klarifikasi dan pengajuan bukti-bukti yang sebaliknya pada proses pemeriksaan,” kata Febri.

Diketahui hari ini KPK memanggil Novanto ketiga kali untuk menjadi saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. KPK membutuhkan keterangan Setnov dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP, ia diduga mengetahui peran Anang dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Setnov tak hadir dengan alasan KPK belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggilnya.
Febri mengatakan KPK menerima surat yang berisikan tujuh poin alasan Setnov tak hadir sebagai saksi. Surat itu tertulis dengan kop surat Setnov sebagai ketua DPR dan ditantangani Setnov sendiri.

BACA JUGA : KPK LAWAN PRAPERADILAN SETYA NOVANTO

Poin pertama menjelaskan surat panggilan sebagai saksi Anang dari KPK telah diterima pada Rabu (8/11) lalu. Poin kedua menjelaskan surat tersebut secara jelas memanggil Setnov yang bekerja sebagai ketua DPR.

Poin ketiga menjelaskan Pasal 20A huruf (3) UUD yang menyatakan anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas.

“Terkait alasan baru yang gunakan gak impunitas atau kekebalan, tentu jangan sampai itu dipahami ada orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tipikor dan hak impunitas terbatas saya kira,” kata Febri,

Poin keempat menjelaskan pemanggilan Setnov harus mendapat izin dari Jokowi. Poin kelima menjelaskan KPK belum memiliki surat izin dari presiden sehingga tidak bisa memanggil Setnov.

“Tentu kami pelajari lebih dulu, misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan presiden atau tidak? Saya kira itu cukup jelas, banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus e-KTP. Apalagi pemanggilan sebagai saksi,” kata Febri.

Poin keenam menjelaskan Setnov tak bisa hadir karena lebih dulu menghadiri ulang tahun Partai Golkar di NTT. Poin ketujuh menjelaskan Setnov tidak bisa hadir karena penjelasan tersebut.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UNTUK SETYA NOVANTO: IDI Bentuk Tim untuk ‘Second Opinion’

Published

on

Setya Novanto

Kilasjogja.com, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membentuk tim untuk memeriksa kondisi kesehatan Setya Novanto (Setnov). Tim dokter IDI pun sudah mulai melakukan pemeriksaan, kemarin.

Tim IDI bekerja atas permintaan KPK untuk ikut memeriksa kondisi Novanto sebagai second opinion.

IDI telah menerjunkan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR ini yang kini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Salemba.

“Saya nggak bisa sebutkan jumlahnya dokter yang ikut memeriksa tapi yang jelas tim sudah mulai bekerja,” terang Adib Khumaidi, Sekjen IDI.

Adib Khumaidi mengatakan, tim dokternya akan memeriksa secara langsung kondisi kesehatan Setnov usai kecelakaan di Permata Hijau Jakarta Barat, Kamis malam lalu.

Saat ditanya apakah ada yang janggal dari luka yang diderita Novanto dalam foto yang tersebar di media sosial, Adib memaparkan, pengecekan kondisi Novanto tidak bisa dilakukan dengan hanya berdasarkan foto.

Dia juga tidak bisa berspekulasi tentang janggal tidaknya kondisi kesehatan Novanto usai kecelakaan menabrak tiang listrik itu.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Jumat (17/11).

Tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP itu menjalani penahanan selama 20 hari sampai Rabu (6/12) di Rutan Negara Polres Jakarta Timur Cabang KPK.

Namun, Setnov kini dibantarkan di RSCM karena masih memerlukan perawatan pascakecelakaan Kamis malam lalu. “KPK melakukan penahanan kepada SN karena diduga keras serta bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi kasus e-KTP,” ungkap Febri Diansyah, Kabiro Humas KPK.

Pembantaran penahanan merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan. Pembantaran penahanan dapat diberikan karena alasan kesehatan (rawat jalan/rawat inap), diperkuat dengan keterangan dokter.

Menurut hasil pemeriksaan di RSCM, sampai saat ini Setnov masih membutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap untuk obeservasi, sehingga, KPK melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka Setnov.

“Namun, kuasa hukum menolak menandatangani berita acara pembantaran tersebut, sehingga penyidik menyiapkan berita acara penolakan pembantaran penahanan dan kembali tidak ditandatangani pihak SN,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti seluruh proses hukum di KPK, yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus e-KTP.

“Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menghadiri sarasehan ‘Mewujudkan Konstitusional DPD RI Tahun 2017’, di gedung Nusantara IV DPR.

Presiden meyakini proses hukum menyangkut Setnov di KPK akan terus dilakukan.
Mengenai kemungkinan pergantian pimpinan DPR terkait status Setya Novanto, Presiden Jokowi tidak menjawab langsung. “Itu wilayahnya DPR,” katanya.

 

Continue Reading

Nasional

Gugatan Setnov ke Imigrasi Dicabut

Published

on

Gugatan

Kilasjogja.com, JAKARTA – Kuasa hukum Setya Novanto mencabut gugatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ronny F Sompie.

Pencabutan tersebut berkaitan dengan pencegahan dirinya keluar negeri. “Berdasarkan surat kuasa khusus dengan registrasi nomor 903/Kuasa/2017/PTUNJ/JKT tanggal 7 November 2017 dengan ini menyatakan mencabut gugatan perkara gugatan tata usaha negara dimaksud dengan segala akibat hukumnya,” terang Majelis Hakim Onoen Pratiwi saat membacakan surat pencabutan di PTUN Jakarta Timur.

Majelis hakim kemudian menanyakan kepada pihak tergugat dalam hal ini Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM terkait gugatan tersebut.

“Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apakah pihak tergugat bagaimana apakah setuju gugatan dicabut?,” tanya Onoen.

Dengan singkat pihak tergugat menjawab, “setuju,” jawab pihak tergugat dengan singkat.

Rencananya sidang akan kembali digelar pada 23 November 2017 mendatang dengan pembahasaan pembacaan penetapan pencabutan. “Dengan ini sidang kami tunda pada Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan acara pembacaan penetapan pencabutan jam 10.00 WIB,” ucap Majelis Hakim.

Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Syaifullah Hamid enggan memberi komentar banyak ihwal pencabutan gugatan tersebut. “Karena penetapannya belum resmi mohon bersabar nanti tanggal 23 yah oke,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai alasan pencabutan, Hamid malah menyuruh untuk meminta alasan kepada majelis hakim. Ia enggan berkomentar panjang dan bergegas pergi meninggalkan PTUN.
“Ke majelis hakim ajalah, anda sudah tau sendiri kondisinya kan sekarang,” kata Hamid.

Namun, Ia mengaku bahwa pencabutan tersebut atas interaksi dari ketua DPR Setya Novanto. “Secara lisan beliau menyampaikan,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Setya Novanto mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terkait pencegahannya berpergian ke luar negeri Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Novanto mendaftarkan gugatannya pada Jumat (20/10) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN-JKT dengan pihak tergugat Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Pencegahan terhadap Novanto merupakan permintaan resmi dari KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

KPK pada awal Oktober lalu meminta perpanjangan pencekalan terhadap Novanto, mengingat masih dibutuhkannya keterangan Ketum Golkar tersebut sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.

Setya Novanto dicegah berpergian ke luar negeri hingga April 2018. Gugatan Setya Novanto kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas pencegahannya ke luar negeri dicabut.

Dengan demikian Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dirjen Imigrasi Eko Budianto mengatakan, surat pencegahan terhadap yang bersangkutan ke luar negeri masih berlaku.

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Lakukan ‘Polling’ Listrik

Published

on

listrik

Kilasjogja.com, JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga, menimbulkan pertanyaan dan bahwa keberatan sejumlah pihak.

Namun Menteri Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Minieral (ESDM), Ignasius Jonan menjamin rencana itu tak akan menyebabkan kenaikan pada tarif listrik.

Tidak ada kenaikan tarif listrik per kWh atas penyederhanaan kelas golongan untuk 900 volt ampere (va) tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.

“Yang 900 VA itu kita akan survei apakah ini bisa dinaikkan ke 1.300 VA. Tapi yang rumah tangga mampu ya. Tarifnya kesepakatan enggak boleh naik. Tetap gunakan tarif yang 900 VA,” terangnya.

Jonan menegaskan meskipun kelas golongan pelanggan tarif listrik non subsidi akan mengalami penambahan daya, hal tersebut tidak akan mengubah tarif per Kwh-nya.

Meski demikian kebijakan tersebut masih dalam proses yang kemungkinan dituangkan dalam Peraturan Menteri.

“Jadi untuk peningkatan daya tidak ada biaya apa-apa. Kalau dulu untuk peningkatan daya permohonannnya lama juga harus membayar,” jelasnya.

Sementara itu, rencana yang tengah dikaji oleh Kementerian ESDM dan PLN dalam meningkatkan kapasitas listrik rumah tangga ini diharapakan akan memudahkan masyarakat dalam meningkatkan daya listriknya tanpa dibebani biaya macam-macam.

“Yang kedua kalau dari yang 1.300 VA sampe ke 4.400 VA dinaikkan ke 5.500 VA. Itu kan tarifnya sama. 1.300 VA sampe 5.500 VA tarif per kWh sama. Kalau sama abudemen minimumnya pakai yang mana? ya pake yang 1.300 va. Tambah dayanya enggak ada pembayaran sama sekali tapi ini detailnya nanti sedang dikaji,” ungkapnya.

Pemerintah berharap dengan penyederhanaan golongan tersebut tenaga listrik bisa lebih diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam satu hingga dua minggu ke depan pemerintah bersama PLN akan melaksanakan sosialisasi ke publik untuk memastikan semua masalah-masalah teknis dapat berjalan termasuk biaya yang harus ditanggung akibat kebijakan penyederhanaan golongan tersebut.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan melakukan “polling” untuk menjaring pendapat masyarakat. “Kami akan coba `polling` dalam satu-dua minggu ke depan. PLN akan mengoordinasikan `polling` melalui berbagai media. Jika hasilnya meyakinkan dan secara teknis kami juga siap, maka akan segera ditetapkan,” ujarnya.

Terkait adanya tuduhan upaya terselubung antara pemerintah dan PLN untuk menaikkan tarif listrik sehingga mendapatkan penolakan dari masyarakat hal tersebut ditepis oleh Jonan.

“Pemerintah akan menjelaskan kepada masyarakat apa manfaatnya jika kebijakan ini diterapkan dan jika saat ini masih ada penolakan, pemerintah memahaminya bahwa kebijakan ini belum dipahami dengan baik sehingga perlu dijelaskan terus-menerus,”jawabnya.

Menurut dia, kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik akan memberikan keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.Dengan kebijakan tersebut juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Rata-rata UMKM adalah pelanggan 1.300 VA sampai 3.300 VA. Dengan kenaikan daya tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, maka UMKM dapat berkembang karena bisa memperoleh daya listrik yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya tambahan,” tukasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
loading...

Headline Berita