Connect with us

Nasional

Setnov Tersangka Lagi Di Panggil KPK Besok Lusa

Published

on

setnov tersangka lagi

Kilasjogja.com, JAKARTA – Setya Novanto (Setnov) di panggil Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) besok lusa, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP pada Rabu (15/11) mendatang.

“Tadi saya dapat info bahwa Rabu (15/11/2017) pekan ini SN akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (13/11/2017).
Kepala biro humas KPK tersebut menjelaskan surat panggilan sudah disampaikan ke Setnov pekan lalu. Proses pemanggilan sudah sesuai dengan prosedur kepatutan oleh KPK.

“Kami harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemerikssan di institusi penegak hukun termasuk KPK,” kata Febri.
Febri menjelaskan sampai saat ini belum ada informasi dari Setnov tentang kesediaannya dalam panggilan tersebut atau tidak. Ia mengatakan saksi atau tersangka wajib memenuhi panggilan dan ia menjamin akan memerhatikan hak Setnov sebagai tersangka bila hadir saat pemeriksaan.

“Kalau ada bantahan yang disampaikan, maka akan terbuka kemungkinan proses klarifikasi dan pengajuan bukti-bukti yang sebaliknya pada proses pemeriksaan,” kata Febri.

Diketahui hari ini KPK memanggil Novanto ketiga kali untuk menjadi saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. KPK membutuhkan keterangan Setnov dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP, ia diduga mengetahui peran Anang dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Setnov tak hadir dengan alasan KPK belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggilnya.
Febri mengatakan KPK menerima surat yang berisikan tujuh poin alasan Setnov tak hadir sebagai saksi. Surat itu tertulis dengan kop surat Setnov sebagai ketua DPR dan ditantangani Setnov sendiri.

BACA JUGA : KPK LAWAN PRAPERADILAN SETYA NOVANTO

Poin pertama menjelaskan surat panggilan sebagai saksi Anang dari KPK telah diterima pada Rabu (8/11) lalu. Poin kedua menjelaskan surat tersebut secara jelas memanggil Setnov yang bekerja sebagai ketua DPR.

Poin ketiga menjelaskan Pasal 20A huruf (3) UUD yang menyatakan anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas.

“Terkait alasan baru yang gunakan gak impunitas atau kekebalan, tentu jangan sampai itu dipahami ada orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tipikor dan hak impunitas terbatas saya kira,” kata Febri,

Poin keempat menjelaskan pemanggilan Setnov harus mendapat izin dari Jokowi. Poin kelima menjelaskan KPK belum memiliki surat izin dari presiden sehingga tidak bisa memanggil Setnov.

“Tentu kami pelajari lebih dulu, misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan presiden atau tidak? Saya kira itu cukup jelas, banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus e-KTP. Apalagi pemanggilan sebagai saksi,” kata Febri.

Poin keenam menjelaskan Setnov tak bisa hadir karena lebih dulu menghadiri ulang tahun Partai Golkar di NTT. Poin ketujuh menjelaskan Setnov tidak bisa hadir karena penjelasan tersebut.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.