Connect with us

News

Presiden Jokowi: Hak Angket KPK Jangan Dibawa-bawa Ke Saya!

Published

on

Presiden Joko Widodo

Kilasjogja.com, NASIONAL- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk bertemu dan konsultasi dengannya. Persoalan angket KPK terjadi di DPR. Persoalan yang berkaitan dengan angket itu mesti diselesaikan di DPR.

“Sudah saya sampaikan. Jawabannya, itu domain DPR. Itu wilayahnya DPR. Jangan dibawa-bawa ke saya,” terangnya.

Presiden Jokowi kembali menegaskan, jika dirinya berkomitmen untuk memperkuat KPK. “Komitmen kita jelas. Masa saya ulang-ulang terus. Bahwa penguatan KPK itu harus, sudah,” jelasnya.

Bahkan, berulang kali Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah menolak adanya upaya pelemahan terhadap KPK. Pemerintah menginginkan penguatan lembaga antirasuah agar bisa memberantas berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sebelumnya Pansus Hak Angket KPK telah menyatakan ingin menggelar rapat konsultasi bersama Presiden Jokowi. Surat telah dikirimkan Pansus Hak Angket kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Kepala Negara.

menilai, kerja Pansus Angket KPK penting untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi demi menyampaikan perkembangan tugas dan tujuan-tujuan Pansus Hak Angket sebagai pemahaman kepada Kepala Negara dalam konteks hubungan kelembagaan di Indonesia,” jelas Taufiqulhadi, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK.

 Pansus Angket KPK telah mendapatkan empat fokus penyelidikan yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola Sumberdaya Manusia dan tata kelola anggaran di KPK.

Empat aspek itu masih terus diselesaikan untuk diputuskan hasil rekomendasinya. Namun bahan-bahan itu butuh langkah konfirmasi kepada KPK.

Hanya saja, lembaga antirasuah itu belum bisa hadir karena sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan Pansus.

“Pasal 170 Tata Tertib DPR dikatakan Pansus Angket harus melaporkan kinerjanya paling lama 60 hari kerja. Namun laporan itu belum bisa dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi karena KPK tidak bisa hadir untuk dimintai konfirmasi atas temuan-temuan Pansus,”ungkapnya.

Pansus tidak bisa mengatakan temuan-temuan yang telah diperoleh merupakan sebuah kebenaran karena harus dikonfirmasi apakah keterangan saksi di rapat Pansus merupakan sebuah kebenaran.

Pansus memberikan ruang yang terbuka kepada KPK untuk menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi temuan-temuan yang diperoleh Pansus. Misalnya, ada hal-hal yang sifatnya secara faktual didapatkan.

Laporan Pansus di Rapat Paripurna merupakan kewajiban setelah 60 hari kerja Pansus dan laporan akhir dalam bentuk kesimpulan serta rekomendasi belum bisa disampaikan sebelum bertemu KPK.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.