Connect with us

News

Polemik Perbatasan Kulonprogo-Purworejo Selesai!

Published

on

Kilasjogja.com, KULONPROGO – Polemik perbatasan Kabupaten Kulonprogo di Yogyakarta dengan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah akhirnya terselesaikan.

Polemik selesai setelah pemerintah dan masyarakat Kulonprogo dan Purworejo menandatangani perjanjian kerja sama pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) bernama Progorejo. 

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Bupati Purworejo Agus Bastian ikut  menandatangani nota pembentukan Sekber.

Kerja sama juga dilakukan antara Pemdes Jangkaran dengan Pemdes Jogoboyo dan Karanganyar Purwodadi Purworejo, serta Kelompok Mangrove Pantai Pasir Kadilangu, Jembatan Api-api, Maju Lestari dan Wanatirta dengan perwakilan desa di Purworejo.

Setelah disepakati kerja sama, masyarakat dua kabupaten akan saling dukung dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi setempat.

“Kami saling silaturahmi, berkomunikasi tentang persoalan perbatasan. Kemudian Purworejo usul penyelesaian dengan membentuk Sekber dan membuat perjanjian kerja sama,” terang Hasto Wardoyo.

Menurutnya, pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat di Jangkaran. Pemerintah daerah menyatakan berkomitmen untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang mulai mengemuka tahun 2016 lalu.

Empat kelompok pengelola wisata mangrove di Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu sepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.

“Saya ingatkan masyarakat agar jangan mau di adu domba,” jelasnya.

Bupati Purworejo Agus Bastian menambahkan, persoalan perbatasan dua kabupaten termasuk sederhana, mengingat masih dalam kerangka NKRI. Seluruh infrastruktur dan pembangunan dibiayai negara.

“Saya kira kalau masih eyel-eyelan juga kurang adil. Di sinilah pentingnya wawasan kebangsaan bahwa sesama anak bangsa harus bersatu,” ungkapnya.

Agus Bastian mengingatkan, masih ada persoalan perbatasan yang belum dibahas. Namun dia meyakini persoalan dapat diselesaikan dengan baik, sepanjang para pihak mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan tersebut mengemuka karena ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam pengembangan kawasan. Warga merasa aksesnya dimanfaatkan untuk pariwisata, namun kurang menikmati hasilnya. Tetapi setelah ada kerjasama dan kesepakatan dipatuhi kita bisa tersenyum bersama,” ujarnya.

Polemik perbatasan muncul setelah sempat terjadi ketegangan antara pengelola wisata hutan mangrove di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon dengan warga Jogoboyo, Purwodadi, Kabupaten Purworejo beberapa waktu lalu.

Ketika itu, terjadi pembongkaran secara sepihak yang dilakukan oleh warga Desa Jogoboyo, Purwodadi, Kabupaten Purworejo terhadap akses jalan menuju kawasan wisata mangrove yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.