Connect with us

Jogja

Pesanan Kue Keranjang Meningkat

Published

on

kue keranjang

Kilasjogja.com, JOGJA- Jelang perayaan Imlek ada 16 Februari 2018, pesanan kue keranjang sudah mulai meningkat. Sulistyowati pembuat kue keranjang di Jalan Tukangan 43 Yogyakarta mulai banyak pesanan. Paling banyak pesanan dari lokal DIY kemudian dari berbagai daerah. Di beberapa kota di luar DIY sudah ada yang biasa memesan untuk dijual kembali.

“Saya setiap harinya memasak lima dandang, setiap dandang berisi 100 biji kue keranjang dengan bahan baku ketan tiga kilogram,” terangnya.

Suliostyowati mengatakan imlek tahun lalu bisa menghabiskan dua ton beras ketan. Untuk tahun ini belum tahu tapi berharap pesanan dan produksi bisa meningkat. “Kue keranjang untuk hantaran pada kerabat,” jelasnya.

Sulistyowati mempekerjakan enam orang karyawan. Kue kerajangnya menggunakan merk Lampion, keunggulannya karena memasaknya menggunakan hitungan waktu maka kue buatannya tahan lama. Dia meneruskan usaha orangtuanya, tetapi belum tahu apakah nantinya akan ada yang meneruskan, karena anak-anaknya tidak ada yang tertarik menggeluti usaha kue keranjang.

Hari itu beberapa karyawannya nampak sibuk mengepaki kue keranjang yang sudah janji. Hanya saat menjelang Imlek saja ada kesibukan membuat kue keranjang. Di luar itu tidak ada orang memesang kue yang berwarna merah dan manis rasanya itu.

Sulistyowati tidak melulu membuat kue kerajang. Tiap harinya membuat kue bakcang dan kue mangkok. Atau sebetulnya usaha utamanya adalah membuat kedua kue tersebut. Kue keranjang hanyalah sampingan di saat menjelang perayaan Imlek. “kerja musiman itu hasilnya cukup menyenangkan,” ujarnya.

Kue keranjang adalah kue khas yang selalu disajkan pada saat perayaan imlek. Kue keranjang (ada juga yang menyebutnya dengan kue ranjang) dalam bahasa mandarin disebut juga dengan Nian Gao atau dalam dialek Hokkian disebut dengan Ti Kwe, yang diperoleh dari wadah cetakan kue yang berbentuk Keranjang. Kue ini terbuat dari tepung ketan dan gula yang menjadikan kue keranjang ini memiliki tekstur yang kenyal dan lengket.

Kue keranjang mulai digunakan sebagai sesaji dalam upacara persembahan kepada leluhur saat tujuh hari menjelang tahun baru imlek, dan pada malam menjelang tahun baru imlek, kue ini biasanya juga tidak dimakan makan hingga hari Cap Go meh atau malam ke-15 setelah tahun baru imlek.

Baca Juga:

Jogja

Bank Indonesia dan BPD DIY Sosialisasi Aplikasi Cash Manajemen Sistem

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Dinamika perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi Pemerintah Daerah yang semakin modern menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menginisiasi penerapan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2018 Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal. CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” terang Sri Fitriani,
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Selasa (10/10).

Dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik.

Misalnya layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” jelasnya.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

“Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi GNNT guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat,” katanya.

Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sehingga mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif Pemerintah, yaitu sebesar 75 persen penduduk Indonesia dewasa telah terinklusi keuangan pada 2019.

DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam keindahan alam, kebudayaan, pendidikan, termasuk potensi industri kreatif yang sangat besar.

Terutama untuk sektor kreatif yang berbasis teknologi informasi, tentu memerlukan inovasi pengelolaan keuangan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan era ekonomi digital saat ini, agar industri di DIY berkontribusi secara konkrit dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah,” kata Sri Fitriani.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

TPID DIY Dorong Kerjasama Antar Daerah

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerjasama antar daerah dan pembangunan sistem informasi yang saling terhubung perlu dilakukan, karena arus barang tidak hanya berputar di wilayah DIY saja namun melewati antar daerah.

Disamping itu, kerjasama lintas sektor juga perlu ditingkatkan mengingat harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, namun juga distribusi, infrastruktur dan informasi.

Sejalan dengan permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini, Rakorda TPID DIY 2018 mengangkat tema “Mendorong Kerjasama Antar Daerah dan Efektivitas Tata Niaga dalam Stabilisasi Inflasi Pangan di DIY”.

Kepala Perwakilan BI DIY, Budi Hanoto, menyampaikan perkembangan inflasi terkini dan pentingnya peningkatan efektivitas distribusi pangan dalam pengendalian inflasi.

Pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Tim Pengarah TPID DIY, yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam, menyampaikan arahannya kepada TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Selain dihadiri oleh anggota TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota, Rakorda tersebut dihadiri pula oleh seluruh Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang terkait seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota di seluruh DIY, Satgas Pangan Polda DIY, Badan Intelijen Negara DIY, kalangan akademisi, dan lembaga/instansi/pihak lain yang terlibat dalam upaya pengendalian inflasi.

Pelaksanaan Rakorda TPID DIY 2018 ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Rapat Koordinasi TPID Wilayah Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 April 2018 dan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018.

Keputusan hasil Rakorwil se-Jawa dan Rakornas TPI mengamanatkan beberapa hal, antara lain: memperkuat cadangan pangan daerah, melakukan pengembangan sistem informasi neraca pangan, memperkuat infrastruktur pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan mendorong upaya pembentukan BUMDES yang bergerak di bidang pangan.

Kondisi inflasi pangan DIY yang cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi pertimbangan penting dari pelaksanaan Rakorda ini.

Hingga Agustus 2018, inflasi pangan DIY tercatat 5,83 persen (yoy). Dari sebanyak 111 komoditas pangan di DIY, terdapat beberapa komoditas utama yang memiliki bobot dominan.

Terdapat 4 (empat) komoditas yakni Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, dan Cabai Merah yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pangan dengan bobot keseluruhan sebesar 29 persen.

Relatif tingginya inflasi pangan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya tata niaga pangan.

Beberapa permasalahan tata niaga yang menjadi perhatian utama TPID DIY adalah ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain, walaupun hasil pertanian DIY mengalami surplus.

Rantai tata niaga yang panjang dan dominasi middle man, posisi tawar petani dan pedagang eceran yang relatif masih rendah. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pasokan pangan didominasi oleh para pedagang, sehingga rentan terhadap spekulasi harga dan praktek penimbunan stok.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya perdagangan yang tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak pada tinggi dan berfluktuatifnya harga pangan ditingkat konsumen.

Dengan pelaksanaan Rakorda 2018 ini diharapkan seluruh TPID di wilayah DIY (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) mampu meningkatkan peran sertanya dalam menjaga stabilitas harga di DIY pada khususnya dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengendalian inflasi nasional dalam rangka mencapai target inflasi 3,5 persen +/- 1 persen tahun 2018 dan 2019.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing TPID untuk memenuhi harapan tersebut antara lain kerjasama antar daerah, melalui pemetaan surplus defisit komoditas yang ada di DIY, kerjasama antar daerah, dan peningkatan sinergi antar daerah untuk mengurangi defisit pasokan.

Efisiensi tata niaga pangan, melalui pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran gapoktan, tata niaga komoditas pagnan di sektor hulu, revitalisasi insfatruktur pertanian, optimalisasi produksi dan produtivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penggunaan transaksi digital.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Pesan Jokowi Di Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Published

on

Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Kilasjogja.com, JOGJA – Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada ribuan perempuan yang hadir di acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia yang digelar di Jogja.

Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia memiliki kekayaan budaya bangsa yang harus terus dijaga persatuannya.

“Sekali lagi negara kita adalah negara besar, kita diberi anugerah oleh Allah SWT beragam, berbeda-beda, berwarna-warni, berbeda agama, berbeda ras, berbeda tradisi, berbeda suku, berbeda bahasa daerah,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta pada Jumat (14/9/2018).

Menurut Presiden, kekayaan Indonesia yang beragam perlu dijaga kesatuannya.

Negara lain tidak ada yang memiliki kekayaan suku, bahasa dan budaya sebanyak yang dimiliki oleh Indonesia.

Kekayaan yang dimiliki bangsa ini selain sunber daya alamnya adalah 714 suku bangsa, dan 1.100 bahasa daerah.

“Inilah negara kita Indonesia, dan aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan dan kerukunan. Ini aset terbesar bangsa Indonesia yang harus kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama kita pelihara bersama-sama,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan sejumlah tokoh perempuan Indonesia terus mengharumkan nama bangsa baik melalui sektor olahraga, penjagaan perdamaian dan kinerja di pemerintahan.

Sejumlah pejabat yang turut dalam acara itu, antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN.

Rangkaian acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia dilaksanakan sejak 13 hingga 20 September 2018.

Dalam acara itu dibahas upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan hak asasi manusia.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita