Nasional
Pelecehan Seksual UNDIP Oleh Oknum Dosen
Pelecehan Seksual Di Kampus UNDIP
Ada lagi kasus pelecehan di kampus yang dibiarkan oleh pihak universitas!
Baru-baru ini ada 4 mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang jadi korban pelecehan seksual dari satu dosen yang sama! Tapi seperti kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, si pelaku tetap bisa bebas mengajar tanpa ada sanksi atau hukuman terhadapnya. Ini tidak adil.
Saya pun berkomunikasi dengan orang dekat korban. Mereka bilang bahwa para korban terpaksa tetap harus melihat si pelaku bebas berkegiatan dan mengajar di kampus mereka. Padahal para korban mengaku trauma melihat pelaku di kampus. Ini telah mengganggu proses belajar mereka.
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual mengesankan bahwa UNDIP Semarang memelihara pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Memelihara artinya membuat sesuatu tetap ada, tetap terjaga, bahkan bisa semakin banyak.
Sikap UNDIP yang menganggap pelecehan seksual sebagai masalah ringan itu justru mencoreng nama baik kampus mereka.
Karena kasus ini banyak diliput media, akhirnya UNDIP bentuk Tim Investigasi kampus. Tapi tim ini bisa dibilang cacat sejak lahir karena tidak adanya perwakilan pendamping korban dan pihak independen dari luar kampus yang dipercaya mahasiswa.
Tim bentukan kampus itu hanya merekomendasikan sanksi ringan untuk dosen pelaku pelecehan. Rekomendasi itu nggak adil dan terkesan hanya untuk melindungi nama baik kampus. Ini bertentangan banget dengan komitmen pemerintah yang menyatakan kekerasan seksual sebagai kejahatan. Apalagi UNDIP adalah salah satu kampus yang terlibat dalam penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Padahal jauh sebelum tim itu dibentuk, kami menuntut ada pihak pendamping korban dan organisasi independen dalam tim investigasi itu. Namun tuntutan kami tidak didengarkan. Pihak UNDIP membentuk tim tanpa ada pihak pendamping penyintas maupun pihak dari luar kampus.
Saat ini UNDIP belum mau mendengar sepenuhnya permintaan dari para mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti LBH Semarang, LRC KJHAM, dan LBH Apik Semarang yang tergabung dalam Aliansi Barisan Kesetaraan (ABK) agar dibentuk tim investigasi independen.
Mungkin desakan dari masyarakat belum terlalu kuat sehingga UNDIP tidak menganggap serius kasus ini. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersuara bersama agar UNDIP mau mendengar.
Nurhayati, dekan baru FIB yang dilantik Januari 2019, berkata masih belum tahu tentang tindak-tanduk Kodir. Nurhayati bukan dari jurusan yang sama dengan Kodir dan Redyanto Noor, dekan sebelumnya.
Tirto.id - Kejadian Berulang Tidak Cukup Buat Sanksi?
Nurhayati berkata ia belum pernah menerima laporan soal perilaku dosen yang melakukan pelecehan seksual sehingga tak bisa banyak berkomentar. Ia berkata baru bisa bertindak jika ada laporan. “Tentu saja saya akan klarifikasi. Kalau itu benar, kami akan kaji lagi.” “Sejauh mana Prodi merespons kasus ini? Kami akan selalu kembali pada regulasi.
Untuk memberi sanksi, memberi hukuman. Kami pasti akan mengacu ke sana,” kata Nurhayati saat kami bertemu, 5 Maret 2019. Ketika saya bertanya soal tindak lanjut kasus ini seminggu kemudian, Nurhayati berkata, “Saya sudah klarifikasi kasus itu. Dari Prodi menyatakan kasus itu (kasus Dias) sudah selesai.”
Sejauh ini, kasus Dias dianggap selesai karena dosen sudah ditegur Dekanat dan diberi sanksi oleh Jurusan untuk tidak membimbing mahasiswi lagi. Dan Dias dianggap tidak memperkarakan kasus ini lebih lanjut. Apakah selesai berarti tidak dianggap ada pelanggaran? “Ini terjadi pada 2016. Jadi saya tidak bisa memberi komentar. Nuwun,” jawab Nurhayati.
Lantas, bagaimana nasib mahasiswi macam Gia, Iriana, dan Vani? Testimoni ketiga mahasiswi itu membuktikan kejadian yang dialami Dias tidak berhenti pada 2016. Dan tidak terjadi pada satu angkatan saja atau spesifik terjadi pada satu orang. Tidakkah kampus seharusnya menjamin keamanan mahasiswanya? Nurhayati berkomentar ia belum menerima laporan dari kasus-kasus yang saya ceritakan relatif baru seperti yang dialami Gia, Iriana, dan Vani.
Kaprodi FIB Undip berkata terganjal regulasi. Sanksi terhadap koleganya sejauh ini adalah hal paling maksimal yang bisa ia lakukan. “Di tahap (level) seperti (saya) ini cuma bisa bikin aturan begitu (melarang Kodir jadi dosen pembimbing mahasiswi).”
Dan hanya itu. Menurutnya, selama ini kampus belum punya regulasi spesifik mengatasi kasus pelecehan seksual. “Saya juga pernah tanya ke dekan tapi belum ada jawaban pasti,” kata Kaprodi. Nurhayati berkata, sepengetahuannya, tidak ada aturan spesifik di lingkungan akademik Undip yang menyebut klausul “pelecehan seksual” atau “kekerasan seksual” sehingga kampus akan merujuk aturan-aturan tentang etika dosen bila akhirnya menjatuhkan sanksi. Ia menilai harus melihat secara kasuistik. Menurutnya, regulasi khusus belum diperlukan.
“Evaluasi kinerja dosen dilakukan melalui alat kode etik dosen dan ASN (aparatur sipil negara),” katanya. Namun, tidakkah kampus menilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi berulang? Saya berusaha mengontak Kepala Humas Universitas Diponegoro Nuswantoro Dwiwarno soal regulasi yang sekiranya dibuat khusus untuk menangani kasus berulang seperti pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Nuswantoro menjawab lewat pesan WhatsApp: “Yang akan dibicarakan kasus pelecehan yang mana? Kalau sudah diselesaikan di Fakultas dan para pihak sudah legowo semua, apakah perlu dibicarakan? Saya belum tahu posisi kasusnya … jadi saya belum bisa membuat statement.” Ketika saya minta izin menelepon untuk menjelaskan kasusnya, Nuswantoro menolak dan berkata “sibuk.”
Mari kita kumpulkan 100 ribu tanda tangan petisi untuk dukung pembentukan Tim Investigasi Independen pelecehan seksual di kampus UNDIP. Jika dukungan sudah terkumpul, akan diserahkan secara langsung ke rektor UNDIP.
Virus Corona Di Indonesia, JAKARTA – Pekan kemarin adalah saat yang menegangkan setelah penantian panjang untuk berita yang sejatinya tidak kita harapkan Virus Corona di Indonesia.
Berita yang tidak kita harapkan tetapi menjadi realitas yang harus kita respons secara tepat adalah masuknya virus corona (Covid-19) ke Indonesia.
Hingga Minggu (8/3/2020), 6 kasus positif virus corona didapati di Indonesia. Kamu bisa klik link ini untuk terus update soal virus corona. Tapi, rincian ringkas ini bisa membantumu update dan bisa tepat merespons.
Dari enam kasus, lima kasus berasal dari kluster Jakarta di mana masih terkait dengan kasus 1 dan kasus 2 yang pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kelimanya saat ini diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso.
Berbeda dengan kluster Jakarta, kasus 6 berasal dari kapal pesiar Diamond Princess. Awak kapal ini diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Dalam kategori, kasus ini disebut sebagai imported case saat awak kapal itu bekerja di Jepang. Kondisi pasien stabil, tidak memerlukan alat bantu pernafasan.
Selasa (10/3/2020) menjelang malam, diumumkan lagi kasus terinveksi virus corona di Indonesia. Dengan tambahan ini, total pasien yang diisolasi untuk perawatan dan penyembuhan mencapai 27 orang. Melihat tren temuannya, kasus kemungkinan akan bertambah.
Kabar baik untuk penanganan virus corona di Indonesia adalah terkoordinasinya penyebaran informasi dari sumber resmi. Setelah perasaan kita dibuat tak menentu dengan informasi yang tumpang tindih dan bebeda.
Setelah kasus 1 dan kasus 2 dinyatakan, pemerintah menunjuk juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Achmad Yurianto. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan menjadi sandaran informasi resmi soal virus corona di Indonesia.
Peran-peran juru bicara meminimalisasi simpang siur informasi yang tidak perlu sebelumnya. Buat kamu, jika mendengar kabar soal kasus baru virus corona di Indonesia tanpa konfirmasi dari Yuri, lebih baik tidak segera percaya apalagi menyebarkannya.
Ancaman penjara dan denda Rp 1 miliar untuk penyebar hoaks terkait virus corona. Ancaman kurang lebih sama juga untuk penyebar identitas pasien positif virus corona. Dasarnya adalah pasal 26 dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Banyak hoaks sudah ditangkal. Juga sejumlah mitos terkait virus corona. Kamu perlu tahu agar bisa memutus rantai hoaks itu jika mendapati di grup-grup WhatsApp.
O iya, di Indonesia, WhatsApp fitur dark mode sudah tersedia. Lumayan hemat daya. Kamu bisa dengan mudah mengaplikasikannya jika belum.
Di tengah upaya seluruh dunia melawan virus corona yang meluas, kabar baik datang dari Vietnam. Seluruh pasien positif berjumlah 16 dinyatakan sembuh dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit.
Menurut pajabat WHO di Hanoi, kunci sukses Vietnam mengatasi virus corona adalah “respons yang konsisten dan proaktif”. Dua kata kuncinya adalah responsif dan proaktif, bukan reaktif apalagi panik.
Melihat potensi meluasnya virus corona di luar China yang justru menurun kasusnya, Indonesia menyiagakan 100 rumah sakit rujukan di 32 provinsi. Langkah antisipasi yang baik ini semoga diikuti dengan protokol yang tepat. Infografik soal rumah sakit rujukan ini bisa kamu bagikan juga ke teman-temanmu. Pertanyaan kita adalah, kapan dunia bisa mengatasi virus corona ini dan bagaimana dampaknya bisa dipulihkan? Pekan lalu, Arab Saudi menangguhkan umrah. Italia mengkarantina seperempat warganya, atau sekitar 15 juta orang. Kasus positif di Korea Selatan makin banyak ditemukan.
Tidak ada jawaban pasti. Namun, dari percakapan dengan sejumlah pejabat di Indonesia, juga para pejabat di Bank Indonesia, April 2020 adalah titik baliknya.
Bersamaan dengan upaya penemuan vaksin virus dan percobaannya pada manusia, negara empat musim mulai menghangat.
Dibutuhkan enam bulan kira-kira untuk bisa mengatasi dampak ekonomi virus ini di Indonesia. Perkiraan ini didasarkan pengalaman Indonesia mengatasi SARS dan dampak ekonominya tahun 2003.
Jika pemerintah butuh waktu kira-kira 6 bulan, kita bisa saat ini juga mengurangi dampak virus corona dengan langkah-langkah baik sesuai kapasitas kita.
Kok bisa? Tentu bisa! Apa yang dilakukan Susanna Indriyani (57) adalah teladan untuk kita semua.
Di tengah informasi panic buying dan kecenderungan pedagang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, Susanna mengambil jalan sebaliknya. Pemilik toko sembako “Erwin” di Jalan K, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Pusat ini tidak menaikkan harga.
Saat diserbu pembeli lantaran harga barang yang normal, Susanna justru memberi nasihat kepada pembeli yang panik agar membeli kebutuhan seperlunya. Susanna menjelaskan, barang kebutuhan akan selalu ada jika kita membeli sesuai kebutuhan saja.
Apa yang dilakukan Susanna lantas viral. Saat diwawancara media, Susanna mengaku melakukan hal itu karena tidak ingin menambah beban masyarakat yang sedang didera virus corona. Ketenangan masyarakat lebih penting daripada mencari keuntungan sesaat.
Keren ya, Ibu Susanna. Bijak dan menenangkan.
Kamu bisa menyaksikan keseharian dan kondisi toko sembako Erwin tempat Ibu Susanna mencari penghidupan di link video ini. Kipas angin biru yang toleh kanan toleh kiri agak mencuri perhatian.
Kilasjogja.com, NASIONAL – Setelah dinyatakan Lulus seleksi administrasi, pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tes kemampuan dasar (TKD), pekan ini.
Seperti pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar seleksi penerimaan CPNS menggunakan atau berbasis komputer, computer assisted test (CAT).
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Maka soal CAT CPNS terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Materi soal cpns TKD terdiri atas:
- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
- Soal Tes Intelejensi Umum (TIU);
- Soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Adapun rincian pembasahan materi pokok soal CAT cpns Tes Kompetisi Dasar (TKD), yaitu:
A. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Soal CAT CPNS Tes Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi cpns untuk menilai peserta cpns dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Sistem tata negara Indonesia
* Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
* Sejarah perjuangan bangsa,
* Peranan Bangsa Indonesia
* Kemampuan berbahasa indonesia.
B. Tes Intelejensi Umum (TIU)
Soal CAT CPNS Tes Intelejensi Umum (TIU) merupakan tes untuk meningkatkan intelegensi para peserta ujian cpns dalam analisa numerik, verbal serta berpikir logis dan analitis yang terdiri:
Soal CPNS Analisa Verbal, meliputi:
– Tes Sinonim (persamaan kata);
– Tes Antonim (lawan kata):
– Tes Padanan hubungan kata;
– Tes Pengelompokan kata.
Soal CPNS Analisa Numerik, meliputi:
– Tes aritmetik (hitungan);
– Tes Seri angka,
– Tes Seri huruf;
– Tes Logika Angka;
– Tes Angka dalam cerita.
Soal CPNS Berpikir Logis dan Analitis, meliputi:
– Tes Logika Umum;
– Tes Analisa Pernyataan;
– Tes Kesimpulan Silogisme;
– Tes logika Cerita;
C. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
Soal CAT CPNS Tes Karakteristek Pribadi (TKP) merupakan sebuah tes psikologi yang meneliti jenis dan karakter kepribadian para peserta cpns dalam berbagai aspek, termasuk aspek kognitif dan aspek emosi, materi soal TKP meliputi:
– Integritas diri;
– Semangat berprestasi;
– Orientasi pada pelayanan;
– Kemampuan beradaptasi;
– Kemampuan mengendalikan diri;
– Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
– Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
– Kemampuan bekerja sama dalam kelompok;
– Menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
– Orientasi kepada orang lain;
– Kreativitas dan inovasi.
JAKARTA– Pemerintah resmi membuka pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung (MA) sejak 1 Agustus 2017. Ada 19.200 formasi CPNS untuk yang bisa didaftar melalui www.sscn.bkn.go.id.
Sayangnya banyak pendaftaran online yang justru gagal mendaftar. Salah satu penyebabnya adalah duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, pelamar yang NIK-nya tidak terdaftar karena ada pihak lain yang memasukkan NIK tersebut saat pendaftaran CPNS 2017. Padahal, setiap pelamar hanya diizinkan melamar pada satu jabatan dan satu instansi.
Aba Subagja, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan jika kesulitan NIK karena pelamar kurang teliti memasukkan data. Salah ketik NIK bisa berdampak pada pelamar CPNS lain.
Sebab itu, pelamar CPNS berhati-hati saat memasukkan data. Masalah data merupakan hal penting karena berkaitan dengan tahapan selanjutnya.
Persoalan lain yang sering dikeluhkan pelamar ialah mengenai nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang tidak sama atau tidak terdaftar. Hal itu diketahui dari rekap pengaduan pelamar yang disampaikan ke helpdesk SSCN BKN, baik yang disampaikan secara langsung dengan datang ke kantor BKN, maupun melalui telepon dan melalui media sosial BKN.
Ketidaksesuaian antara nomor NIK dan KK berdampak kepada tidak bisanya pelamar melakukan pendaftaran CPNS. Masalah lain yang menjadi keluhan ialah ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir di kartu tanda penduduk (KTP).
Pelamar CPNS yang mengalami kendala serupa dapat langsung menyampaikan permasalahan melalui beberapa saluran. Antara lain sebagai berikut:
1. Wilayah pusat
http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/halo-dukcapil-layanan-call-center-ditjen-dukcapilkemendagri
2. Wilayah daerah
http://dukcapil.kemendagri.go.id/dokumentasi/detail/20/Nomor-HP-dan-WhatsApp-KepalaDinas-Kependudukan-dan-Pencatatan-Sipil-Seluruh-Indonesia.
Banyak juga pelamar CPNS yang melakukan kesalahan pendaftaran. Salah satunya salah mengirimkan dokumen atau berkas ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada baiknya, sebelum melakukan pendaftaran, ada baiknya para calon pelamar membaca prosedur-prosedur registrasi yang sudah banyak dipublikasi secara masif. Baik melalui website pemerintah maupun swasta.
Para pelamar tak khawatir karena gangguan semacam itu bisa diatasi. Dalam laman tersebut ada help desk dan pengaduan di mana keluhan bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti.
“Tapi di situ ada fasilitasnya untuk komplain. Bisa diaktifkan kembali yang kita sebetulnya belum ke input,” jelasnya.
Kabar terbaru penanganan virus corona di Indonesia Sumber Resmi
Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Dasar CPNS 2019
