Nasional
Pelecehan Seksual UNDIP Oleh Oknum Dosen
Pelecehan Seksual Di Kampus UNDIP
Ada lagi kasus pelecehan di kampus yang dibiarkan oleh pihak universitas!
Baru-baru ini ada 4 mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang jadi korban pelecehan seksual dari satu dosen yang sama! Tapi seperti kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, si pelaku tetap bisa bebas mengajar tanpa ada sanksi atau hukuman terhadapnya. Ini tidak adil.
Saya pun berkomunikasi dengan orang dekat korban. Mereka bilang bahwa para korban terpaksa tetap harus melihat si pelaku bebas berkegiatan dan mengajar di kampus mereka. Padahal para korban mengaku trauma melihat pelaku di kampus. Ini telah mengganggu proses belajar mereka.
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual mengesankan bahwa UNDIP Semarang memelihara pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Memelihara artinya membuat sesuatu tetap ada, tetap terjaga, bahkan bisa semakin banyak.
Sikap UNDIP yang menganggap pelecehan seksual sebagai masalah ringan itu justru mencoreng nama baik kampus mereka.
Karena kasus ini banyak diliput media, akhirnya UNDIP bentuk Tim Investigasi kampus. Tapi tim ini bisa dibilang cacat sejak lahir karena tidak adanya perwakilan pendamping korban dan pihak independen dari luar kampus yang dipercaya mahasiswa.
Tim bentukan kampus itu hanya merekomendasikan sanksi ringan untuk dosen pelaku pelecehan. Rekomendasi itu nggak adil dan terkesan hanya untuk melindungi nama baik kampus. Ini bertentangan banget dengan komitmen pemerintah yang menyatakan kekerasan seksual sebagai kejahatan. Apalagi UNDIP adalah salah satu kampus yang terlibat dalam penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Padahal jauh sebelum tim itu dibentuk, kami menuntut ada pihak pendamping korban dan organisasi independen dalam tim investigasi itu. Namun tuntutan kami tidak didengarkan. Pihak UNDIP membentuk tim tanpa ada pihak pendamping penyintas maupun pihak dari luar kampus.
Saat ini UNDIP belum mau mendengar sepenuhnya permintaan dari para mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti LBH Semarang, LRC KJHAM, dan LBH Apik Semarang yang tergabung dalam Aliansi Barisan Kesetaraan (ABK) agar dibentuk tim investigasi independen.
Mungkin desakan dari masyarakat belum terlalu kuat sehingga UNDIP tidak menganggap serius kasus ini. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersuara bersama agar UNDIP mau mendengar.
Nurhayati, dekan baru FIB yang dilantik Januari 2019, berkata masih belum tahu tentang tindak-tanduk Kodir. Nurhayati bukan dari jurusan yang sama dengan Kodir dan Redyanto Noor, dekan sebelumnya.
Tirto.id - Kejadian Berulang Tidak Cukup Buat Sanksi?
Nurhayati berkata ia belum pernah menerima laporan soal perilaku dosen yang melakukan pelecehan seksual sehingga tak bisa banyak berkomentar. Ia berkata baru bisa bertindak jika ada laporan. “Tentu saja saya akan klarifikasi. Kalau itu benar, kami akan kaji lagi.” “Sejauh mana Prodi merespons kasus ini? Kami akan selalu kembali pada regulasi.
Untuk memberi sanksi, memberi hukuman. Kami pasti akan mengacu ke sana,” kata Nurhayati saat kami bertemu, 5 Maret 2019. Ketika saya bertanya soal tindak lanjut kasus ini seminggu kemudian, Nurhayati berkata, “Saya sudah klarifikasi kasus itu. Dari Prodi menyatakan kasus itu (kasus Dias) sudah selesai.”
Sejauh ini, kasus Dias dianggap selesai karena dosen sudah ditegur Dekanat dan diberi sanksi oleh Jurusan untuk tidak membimbing mahasiswi lagi. Dan Dias dianggap tidak memperkarakan kasus ini lebih lanjut. Apakah selesai berarti tidak dianggap ada pelanggaran? “Ini terjadi pada 2016. Jadi saya tidak bisa memberi komentar. Nuwun,” jawab Nurhayati.
Lantas, bagaimana nasib mahasiswi macam Gia, Iriana, dan Vani? Testimoni ketiga mahasiswi itu membuktikan kejadian yang dialami Dias tidak berhenti pada 2016. Dan tidak terjadi pada satu angkatan saja atau spesifik terjadi pada satu orang. Tidakkah kampus seharusnya menjamin keamanan mahasiswanya? Nurhayati berkomentar ia belum menerima laporan dari kasus-kasus yang saya ceritakan relatif baru seperti yang dialami Gia, Iriana, dan Vani.
Kaprodi FIB Undip berkata terganjal regulasi. Sanksi terhadap koleganya sejauh ini adalah hal paling maksimal yang bisa ia lakukan. “Di tahap (level) seperti (saya) ini cuma bisa bikin aturan begitu (melarang Kodir jadi dosen pembimbing mahasiswi).”
Dan hanya itu. Menurutnya, selama ini kampus belum punya regulasi spesifik mengatasi kasus pelecehan seksual. “Saya juga pernah tanya ke dekan tapi belum ada jawaban pasti,” kata Kaprodi. Nurhayati berkata, sepengetahuannya, tidak ada aturan spesifik di lingkungan akademik Undip yang menyebut klausul “pelecehan seksual” atau “kekerasan seksual” sehingga kampus akan merujuk aturan-aturan tentang etika dosen bila akhirnya menjatuhkan sanksi. Ia menilai harus melihat secara kasuistik. Menurutnya, regulasi khusus belum diperlukan.
“Evaluasi kinerja dosen dilakukan melalui alat kode etik dosen dan ASN (aparatur sipil negara),” katanya. Namun, tidakkah kampus menilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi berulang? Saya berusaha mengontak Kepala Humas Universitas Diponegoro Nuswantoro Dwiwarno soal regulasi yang sekiranya dibuat khusus untuk menangani kasus berulang seperti pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Nuswantoro menjawab lewat pesan WhatsApp: “Yang akan dibicarakan kasus pelecehan yang mana? Kalau sudah diselesaikan di Fakultas dan para pihak sudah legowo semua, apakah perlu dibicarakan? Saya belum tahu posisi kasusnya … jadi saya belum bisa membuat statement.” Ketika saya minta izin menelepon untuk menjelaskan kasusnya, Nuswantoro menolak dan berkata “sibuk.”
Mari kita kumpulkan 100 ribu tanda tangan petisi untuk dukung pembentukan Tim Investigasi Independen pelecehan seksual di kampus UNDIP. Jika dukungan sudah terkumpul, akan diserahkan secara langsung ke rektor UNDIP.
Kilasjogja.com, NASIONAL – Setelah dinyatakan Lulus seleksi administrasi, pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tes kemampuan dasar (TKD), pekan ini.
Seperti pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar seleksi penerimaan CPNS menggunakan atau berbasis komputer, computer assisted test (CAT).
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Maka soal CAT CPNS terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Materi soal cpns TKD terdiri atas:
- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
- Soal Tes Intelejensi Umum (TIU);
- Soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Adapun rincian pembasahan materi pokok soal CAT cpns Tes Kompetisi Dasar (TKD), yaitu:
A. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Soal CAT CPNS Tes Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi cpns untuk menilai peserta cpns dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Sistem tata negara Indonesia
* Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
* Sejarah perjuangan bangsa,
* Peranan Bangsa Indonesia
* Kemampuan berbahasa indonesia.
B. Tes Intelejensi Umum (TIU)
Soal CAT CPNS Tes Intelejensi Umum (TIU) merupakan tes untuk meningkatkan intelegensi para peserta ujian cpns dalam analisa numerik, verbal serta berpikir logis dan analitis yang terdiri:
Soal CPNS Analisa Verbal, meliputi:
– Tes Sinonim (persamaan kata);
– Tes Antonim (lawan kata):
– Tes Padanan hubungan kata;
– Tes Pengelompokan kata.
Soal CPNS Analisa Numerik, meliputi:
– Tes aritmetik (hitungan);
– Tes Seri angka,
– Tes Seri huruf;
– Tes Logika Angka;
– Tes Angka dalam cerita.
Soal CPNS Berpikir Logis dan Analitis, meliputi:
– Tes Logika Umum;
– Tes Analisa Pernyataan;
– Tes Kesimpulan Silogisme;
– Tes logika Cerita;
C. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
Soal CAT CPNS Tes Karakteristek Pribadi (TKP) merupakan sebuah tes psikologi yang meneliti jenis dan karakter kepribadian para peserta cpns dalam berbagai aspek, termasuk aspek kognitif dan aspek emosi, materi soal TKP meliputi:
– Integritas diri;
– Semangat berprestasi;
– Orientasi pada pelayanan;
– Kemampuan beradaptasi;
– Kemampuan mengendalikan diri;
– Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
– Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
– Kemampuan bekerja sama dalam kelompok;
– Menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
– Orientasi kepada orang lain;
– Kreativitas dan inovasi.
JAKARTA– Pemerintah resmi membuka pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung (MA) sejak 1 Agustus 2017. Ada 19.200 formasi CPNS untuk yang bisa didaftar melalui www.sscn.bkn.go.id.
Sayangnya banyak pendaftaran online yang justru gagal mendaftar. Salah satu penyebabnya adalah duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, pelamar yang NIK-nya tidak terdaftar karena ada pihak lain yang memasukkan NIK tersebut saat pendaftaran CPNS 2017. Padahal, setiap pelamar hanya diizinkan melamar pada satu jabatan dan satu instansi.
Aba Subagja, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan jika kesulitan NIK karena pelamar kurang teliti memasukkan data. Salah ketik NIK bisa berdampak pada pelamar CPNS lain.
Sebab itu, pelamar CPNS berhati-hati saat memasukkan data. Masalah data merupakan hal penting karena berkaitan dengan tahapan selanjutnya.
Persoalan lain yang sering dikeluhkan pelamar ialah mengenai nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang tidak sama atau tidak terdaftar. Hal itu diketahui dari rekap pengaduan pelamar yang disampaikan ke helpdesk SSCN BKN, baik yang disampaikan secara langsung dengan datang ke kantor BKN, maupun melalui telepon dan melalui media sosial BKN.
Ketidaksesuaian antara nomor NIK dan KK berdampak kepada tidak bisanya pelamar melakukan pendaftaran CPNS. Masalah lain yang menjadi keluhan ialah ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir di kartu tanda penduduk (KTP).
Pelamar CPNS yang mengalami kendala serupa dapat langsung menyampaikan permasalahan melalui beberapa saluran. Antara lain sebagai berikut:
1. Wilayah pusat
http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/halo-dukcapil-layanan-call-center-ditjen-dukcapilkemendagri
2. Wilayah daerah
http://dukcapil.kemendagri.go.id/dokumentasi/detail/20/Nomor-HP-dan-WhatsApp-KepalaDinas-Kependudukan-dan-Pencatatan-Sipil-Seluruh-Indonesia.
Banyak juga pelamar CPNS yang melakukan kesalahan pendaftaran. Salah satunya salah mengirimkan dokumen atau berkas ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada baiknya, sebelum melakukan pendaftaran, ada baiknya para calon pelamar membaca prosedur-prosedur registrasi yang sudah banyak dipublikasi secara masif. Baik melalui website pemerintah maupun swasta.
Para pelamar tak khawatir karena gangguan semacam itu bisa diatasi. Dalam laman tersebut ada help desk dan pengaduan di mana keluhan bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti.
“Tapi di situ ada fasilitasnya untuk komplain. Bisa diaktifkan kembali yang kita sebetulnya belum ke input,” jelasnya.
Mengapa Krisi Iklim Bisa Menurunkan Kualitas Hidup Anda?
Kilasjogja.com, NASIONAL – Dalam Divina Commedia, puisi naratif terbesar Italia, Dante Alighieri memberi gambaran soal lanskap dan situasi yang katastrofik alias penuh bencana—di luar dan di dalam diri manusia. Vergilius, salah satu tokoh ciptaan Dante, berkata: “Rawa-rawa yang menguarkan gas busuk ini menyebar ke seluruh penjuru kota yang muram.”
Meski ditulis sekira 7 abad silam, kondisi penuh bencana yang dibayangkan Dante barangkali masih relevan hingga saat ini. Sebab itu, dalam salah satu esai di Electric Literature, Jeffrey Arlo Brown menggunakan ungkapan Vergilius di atas untuk mengkritisi keadaan bumi.
“Ganti ‘rawa-rawa’ dengan ‘pabrik’, dan kita akan memperoleh deskripsi begitu nyata tentang Beijing hari ini,” katanya.
Jika Beijing terlalu jauh, kita bisa melihat contoh kasus di Semarang. Tambaklorok, salah satu daerah pantai, terkena banjir pasang surut, kenaikan permukaan laut, dan penurunan permukaan tanah. Sedangkan Deliksari, sebuah daerah di kawasan Gunung Pati, berada di bawah bayang-bayang tanah longsor dan kekeringan.
Akibat perubahan iklim, dua daerah tersebut mengalami peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, hingga tertimpa beberapa kali hujan deras selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, kesehatan dan produktivitas warga pun terganggu. Demikianlah ancaman nyata terhadap kondisi pembangunan Indonesia.
Kasus-kasus tersebut adalah potret nyata perubahan iklim: berubahnya sistem yang mengatur bumi akibat terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menyebut manusia dan makhluk hidup lainnya akan terdampak krisis dan bencana besar jika suhu bumi meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius. Dampaknya: suhu panas ekstrem, daratan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, dan hasil panen menurun drastis. Tragisnya, dunia hanya memiliki waktu kurang dari 11 tahun untuk mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.
Untuk mengantisipasi krisis iklim, sebagaimana dituangkan dalam laporan Pembangunan Rendah Karbon alias PRK (2017), Kementerian PPN/Bappenas menyebut pemerintah Indonesia telah mencanangkan target untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Inisiatif PRK yang diluncurkan Bappenas bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan dan memulihkan sumber daya alam.
Sepanjang tahun 2000-2018, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,6% per tahun, menurunkan separuh dari tingkat kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan pendapatan per kapita menjadi dua kali lipat. Namun demikian, di saat bersamaan, tindakan eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi yang menghasilkan karbon tinggi juga turut mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan di masa mendatang.
Publik tahu, eksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan gambut, telah menyebabkan lepasnya karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Sebab lain yang tak kalah signifikan adalah penggunaan energi dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan seperti batu bara. Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menyebut emisi GRK nasional pada 2012 adalah 1,453 GtCO2e atau setara dengan karbon dioksida yang dilepaskan dari 338.592 PLTU dalam setahun! Adapun sektor utama yang berkontribusi memasok emisi tersebut adalah sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan (47,8%) dan sektor enegi (34,9%). Dengan prediksi suhu bumi akan semakin panas, pemerintah pun menargetkan penurunan emisi GRK 29-41% pada 2030.
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap bahaya krisis iklim, akhirnya, jika pendekatan ekstraktif—yakni pendekatan yang bertumpu pada pemanfaatan minyak, gas, minerba, dan kehutanan secara luas—terus dijadikan acuan pembangunan, kerusakan alam akan beririsan dengan dampak negatif lainnya: pertumbuhan ekonomi melambat, kesempatan penciptaan lapangan kerja tertutup, dan upaya pengentasan kemiskinan tersumbat.
Kondisi di atas menunjukkan: kita perlu pendekatan baru untuk mengatasi persoalan lingkungan di satu sisi dan memenuhi kesejahteraan masyarakat di sisi lainnya. Untuk itulah pemerintah menawarkan PRK sebagai jawaban.
PRK adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpihak pada efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan.
“PRK adalah serangkaian kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Melihat masifnya dampak perubahan iklim seperti bencana dan kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor-faktor hidrometeorologis (angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi) di berbagai tempat, PRK jadi mendesak untuk diterapkan. Tanpa menerapkan kebijakan tersebut, seperti disampaikan dalam laporan Bappenas, pertumbuhan ekonomi akan mulai menurun sejak tahun 2019. Penyebabnya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, polusi, dan meningkatnya kelangkaan sumber daya.
Tekanan kebutuhan energi yang menimbulkan kenaikan harga dan penurunan produktivitas adalah efek lain dari rantai masalah ini. “Puncaknya, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan semakin menurun secara progresif, hingga mencapai sekitar 4,3% pada tahun 2045,” terang tim Bappenas.
Laporan Bappenas menyebut PRK dapat meningkatkan PDB rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045, menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 43% pada 2030, menurunkan kemiskinan ekstrem dari 9,8% dari total populasi 2018 menjadi 4,2% dari total populasi pada 2045.
Dari segi perbaikan lingkungan, PRK diproyeksikan akan memperbaiki kualitas udara dan air sehingga mencegah 40.000 kematian setiap tahun, mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan, serta menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Dengan pendekatan PRK, total nilai tambah PDB diperkirakan mencapai USD 5,4 triliun—namun dengan investasi lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan biasa.
Lantas bagaimana upaya strategis agar PRK tepat sasaran?
Bappenas menyebut PRK bisa ditempuh dengan mengambil sejumlah kebijakan, misalnya: meningkatkan bauran energi terbarukan hingga setidaknya 30% pada tahun 2045; menegakkan aturan penuh terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut; meningkatkan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat; memenuhi target yang berkaitan dengan air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; dan meningkatkan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun.
Di atas aneka macam kalkulasi, kita percaya, aspek paling penting dari segala rencana dan perubahan angka-angka adalah membaiknya kualitas hidup manusia. PRK berusaha membawa kita ke arah sana.
Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Dasar CPNS 2019
Ingat, Pendaftaran CPNS Di Buka 11 November 2019
