Connect with us

Bantul

Pasar Imogiri Bantul Menuju SNI

Published

on

Pasar Imogiri Bantul

BANTUL – Tidak lama lagi Pasar Imogiri Bantul akan berpredikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Rencananya pasar ini akan dijadikan salah satu prototipe pasar berstandar SNI berbasis pada kearifan lokal.

Sejauh ini pengelola Pasar Imogiri terus berbenah diri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik dari aspek yang berhubungan dengan jual-beli di pasar serta pelayanan prima di semua aspek bagi pengunjung.

Besari Sulistyowati, Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Bantul mengatakan ada beberapa pertimbangan ketika mengajukan Pasar Imogiri agar mendapatkan SNI.

Pasar Imogiri Bantul sudah tujuh kali menjadi juara pasar bersih tingkat kabupaten dan merebut juara pertama manajemen pasar, administrasi pasar dan pasar sehat tingkat Provinsi DIY.

“Harapannya Pasar Imogiri lolos dan mendapatkan label SNI sekaligus dijadikan pasar percontohan,” terangnya.

Chandrini Mestika Dewi, Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mengatakan Pasar Imogiri merupakan satu-satunya pasar di DIY yang bakal diaudit untuk mendapatkan SNI.

Hal ini karena Pasar Imogiri telah memenuhi syarat dari aspek segi fasilitas, persyaratan umum, teknis hingga pengelolaan. Kearifan lokal di Pasar Imogiri dijadikan percontohan bagi pasar-pasar lain dengan karakter sama. Sehingga standarisasi pasar tidak diartikan sebatas menjadi modernisasi pasar.

“Kami ingin standarisasi itu tidak mematikan kearifan lokal yang ada, tapi mempertahankan dan saling menguatkan,” jelasnya.

Terkait dengan efek pemberian SNI, Chandrini mengatakan akan ada standar yang harus dipatuhi oleh pengelola maupun pedagang setelah mendapat predikat SNI . Baik dari segi fasilitas maupun tata kelola pasar. Sehingga Pasar Imogiri menjadi lebih bersih, nyaman dan tertata.

Untuk memperoleh SNI, Pasar Imogiri telah melalui beberapa tahapan. Fase pertama dilakukan Maret 2017, kemudian pada Mei 2017 dan ketiga pada Agustus 2017 ini.

“Senang kalau pasarnya lebih bersih dan dikenal. Masyarakat semakin banyak yang belanja,” ungkap Warsini, pedagang sayur mayur.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bantul

Peraturan yang Diskriminatif di Padukuhan Karet Pleret Bantul

Published

on

Peraturan yang Diskriminatif di Padukuhan Karet Pleret Bantul

Kilasjogja.com, Bantul – Memasuki Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seolah tidak berbeda dengan dusun lainnya. Berada tak jauh dari situs Pleret, dusun ini dihuni kurang lebih 540 kepala keluarga. Namun, beberapa hari terakhir, di Dusun Karet terjadi polemik karena kedatangan Slamet Jumiarto (42), warga pindahan dari Desa Mancasan, Pendowoharjo, Bantul, yang mengontrak rumah sederhana di Dusun Karet, Jumat (29/3/2019). Awalnya, ayah dua orang anak tersebut diterima baik pemilik rumah. Bahkan, dirinya menyebut, pemilik rumah tidak mempermasalahkan agama yang dianutnya. Setelah merapikan rumah kontrakan yang terletak di gang kecil di Pedukuhan Karet, RT 008 pada Minggu (31/3/2019), sebagai warga baru, pria yang berprofesi sebagi pelukis ini melapor ke ketua RT. Di sana, ia memberikan fotokopi KTP, KK, hingga surat nikah. Namun, saat diperiksa, diketahui dirinya beragama Katolik, dan ditolak untuk tinggal.

Larangan Warga Beda Keyakinan Bermukim di Desa Pleret Bantul Akhirnya Dicabut

Peraturan yang berisi larangan warga nonmuslim pendatang tinggal di Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY akhirnya resmi dicabut. Pencabutan aturan yang dibuat sejak 2015 ini resmi diberlakukan Selasa (2/4).

Pencabutan aturan yang dianggap diskriminatif ini dilakukan langsung oleh Kepala Padukuhan Karet, Iswanto di depan seorang pelukis, Slamet Jumiarto yang mendapatkan penolakan saat akan mengontrak rumah di daerahnya. Pencabutan aturan ini juga disaksikan Kapolres Bantul, AKBP Sahat M Hasibuan.

Iswanto menerangkan pencabutan peraturan di Padukuhan Karet ini karena dianggap melanggar Undang-undang Dasar 1945. Menurutnya, dengan pencabutan aturan itu, maka yang diterapkan akan sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintahan.

“Peraturan dibuat tahun 2015 sampai sekarang diberlakukan. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya, apa ya mendiskreditkan warga atau nonmuslim atau undang-undang, kami sepakat aturan itu kami cabut. Nantinya kita mengikuti peraturan yang ada di pemerintahan saja,” ujar Iswanto di rumah kontrakan Slamet Jumiarto.

Iswanto menjabarkan lahirnya aturan di wilayahnya ini merupakan hasil kesepakatan dari warga. Kesepakatan warga ini kemudian dituangkan ke dalam peraturan tertulis yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2019 di Padukuhan Karet yang dihuni oleh 554 Kepala Keluarga ini.

Iswanto mengungkapkan peraturan yang diberlakukan itu berawal dari kekhawatiran warga terhadap pemakaman. Warga menghendaki pemakaman di padukuhannya ini hanya khusus untuk muslim.

Kekhawatiran warga terhadap pemakaman ini menjadi alasan untuk menolak warga pendatang yang bukan muslim bermukim di Padukuhan Karet. Peraturan itu merupakan antisipasi kekhawatiran warga tersebut.

“(Aturan larangan pendatang nonmuslim di Padukuhan Karet) Itu kan cuma mengantisipasi. Sebelumnya kan belum ada non-muslim yang dimakamkan di sini, itu usulan dari masyarakat,” papar Iswanto.

Pasca pencabutan aturan itu, Iswanto menambahkan jika warga nonmuslim diperbolehkan tinggal dan bermukim di Padukuhan Karet.

Menanggapi pencabutan aturan itu, Slamet Jumiarto bersyukur upaya melawan diskriminasi yang dilakukannya membuahkan hasil. Slamet mengaku jika dirinya berjuang agar peristiwa serupa tak dialami oleh warga nonmuslim di daerah lain maupun di Padukuhan Karet.

Terkait masa depannya di Padukuhan Karet, Slamet mengaku belum bisa memutuskan apakah akan tetap tinggal atau pindah mengontrak di daerah lainnya. Slamet akan berembuk dengan istri dan dua anaknya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

“Nanti akan kita bicarakan dulu. Tapi kalau misalnya harus pindah ya kami tetap menunggu pemilik rumah untuk mengembalikan uang sewa. Nantinya uang sewa akan dipakai untuk mengontrak rumah di daerah lain,” papar Slamet.

Sementara itu Kapolres Bantul, AKBP Sahat M Hasibuan menambahkan jika kasus pelarangan sudah selesai. Shat menjabarkan jika peraturan tersebut juga sudah dicabut oleh pihak pemerintahan di Padukuhan Karet.

“Aturan itu sudah tidak berlaku dan dicabut. Kedepan saya berharap kita disini toleransi agama. Saya yakin di Jogja tidak ada intoleransi semuanya toleransi. Kita lihat disini tadi menjaga hubungan masyarakat,” tegas Sahat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Thoha Abdurrahman menuturkan, tak seharusnya warga nonmuslim ditolak bermukim di suatu daerah. Thoha mengambil contoh di zaman Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslim dan nonmuslim hidup berdampingan. Hal ini bisa dilihat dari zaman nabi Muhammad saat bermukim di Madinah paska hijrah dari Mekah.

“Wong zaman Nabi saja di Madinah juga ada orang-orang non Islam tinggal bersama Nabi gitu,” ujar Thoha saat dihubungi, Selasa (2/4) malam.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini menjabarkan jika warga muslim dan non muslim boleh tinggal bersama.

“Boleh-boleh saja nonmuslim (tinggal di lingkungan muslim). Boleh asal jangan mempengaruhi asal jangan kampanye nonmuslim gitu,” tutup Thoha.

Pemda DIY Minta Pemkab Bantul Buat Edaran Larang Aturan Diskriminatif

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi adanya warga non-muslim yang ditolak tinggal di Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bantul membuat surat edaran agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi.

“Gubernur itu kan pembina wilayah yang punya wilayah kabupaten kota mestinya kabupaten kota menyelesaikan secara teknis di lapangan. Gubernur sebagai pembina wilayah, ya memberikan intruksi dan arahan. Intruksi ya buat edaran intruksi bahwa tidak boleh gini gitu (melarang bagi non-muslim tinggal). Kita lihat nanti perkembangan,” kata Gatot, Selasa (2/4).

Gatot menjelaskan, kasus tersebut sementara ini masih diserahkan ke Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Bantul. Nantinya, provinisi akan melangkah sesuai kewenangan, salah satunya dengan surat edaran tersebut.

Dia juga menjelaskan tidak ada larangan bagi setiap warga negara tidak untuk tinggal di mana pun.

“Yang perlu kita cermati adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu itu yang mestinya jadi perhatian kita,” kata dia.

Bupati Bantul Suharsono juga turut menyayangkan adanya penolakan keluarga non-muslim yang menyewa rumah di permukiman muslim. Peristiwa di Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, disebutnya tidak boleh terjadi di Indonesia.

“Kita bukan negara Islam, jadi semuanya warga negara beda suku ras dan budaya tidak ada masalah,” kata Suharsono di kantornya, Selasa (2/4).

Mengenai aturan dusun soal larangan warga non-muslim tinggal di permukiman itu, disebut Suharsono sebagai aturan yang keliru. Kepala Dusun yang membuat aturan tersebut juga sudah mengakui kesalahannya.

“Awalnya itu tadi bahwa yang non-muslim dilarang karena ada aturannya. Aturannya dilihat, dicek, melanggar hukum itu. Dan yang membuat aturan sudah mengakui salah dan tidak dipakai lagi, karena itu tadi untuk kebhinekaan kita harus saling menghargai menghormati walau beda suku ras dan agama,” ujarnya.

Suharsono berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi. Perangkat desa dan dusun diminta berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten setiap membuat aturan agar tidak melanggar regulasi yang lebih tinggi kedudukannya.

“Silakan kalau bikin aturan konsultasi dulu ke kabag hukum,” tambahnya.

Terkait penolakkan keluarga Slamet karena berbeda agama dengan warga di tempatnya menyewa rumah, Suharsono meminta, masalah itu bisa dimusyawarahkan. Meski Suharsono menegaskan, selagi tidak membuat keributan, Slamet seharusnya bisa tinggal di mana saja.

Continue Reading

Bantul

Pertanian Bantul Butuh Inovasi Teknologi

Published

on

Kilasjogja.com, BANTUL – Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan tahun 2045.

Untuk mempersiapkan hal ini, Kabupaten Bantul memerlukan optimalisasi dari sisi teknologi dan inovasi dalam hal mengelola hasil pertanian untuk menjadi bahan pangan alternatif.

Inovasi teknologi di sektor pertanian tersebut dikemukakan dalam puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-37 di Kabupaten Bantul, Selasa (23/10) yang digelar di Balai Budidaya Ikan (BBI) Pundong.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Bantul Bambang Guritno SH, mengemukakan pangan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam mewujudkan kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan teknonolgi pertanian mempunyai peran penting dalam peningkatan komoditas pangan yang mampu memberikan margin keuntungan yang lebih baik dan peningkatan produksi pangan,” katanya.

Oleh karena itu dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2018 ini, harus dapat dijadikan momentum evaluasi situasi ketahanan pangan daerah.

Terutama peningkatan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap penyediaan pangan yang cukup dan bergizi secara berkelanjutan di Kabupaten Bantul.

Bambang menambahkan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi sehingga menuntut ketersediaan dan jaminan pangan dari masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

“Kita wajib melakukan optimalisasi pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Bantul serta mengelola lahan yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul Ir R Bambang Pin Erwanta MM, menjelaskan untuk menyambut peringatan ini Pemkab Bantul menggelar aneka kegiatan seperti lomba teknologi dan inovasi pertanian, lomba cerdas cermat seputar pangan dan pertanian oleh Kelompok Tani Wanita (KWT) serta pemasaran hasil pertanian.

“Tujuan kegiatan ini umtuk peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Acara ini digelar juga untuk menumbuhkan semangat, terutama petani Bantul untuk selalu menggunakan inovasi teknologi dalam peningkatan produksi pangan untuk menuju Indonesia menjadi lumbung pangan tahun 2045,” ujarnya.

Continue Reading

Bantul

Bupati Suharsono Janjikan Dana Bedah Rumah

Published

on

Kilasjogja.com, BANTUL – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantul, Rabu (31/10), menyerahkan santunan dana belajar kepada 300 santri dhuafa dari 11 lembaga pondok pesantren wilayah pinggiran Kabupaten Bantul.

Pada kesempatan itu, Bupati Bantul Drs Suharsono menjanjikan alokasi dana bedah rumah. Kegiatan tersebut masih dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2018.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Bantul Drs H Suharsono disaksikan pengurus Baznas DIY maupun Baznas Bantul di Aula Dinas Sosial Bantul Komplek Pemkab 2 Bantul Manding. Bupati Bantul menekankan, Pemkab Bantul akan berupaya mencari jalan keluar terbaik, agar ke depannya pemerintah mempunyai program yang berkesinambungan.

“Pada tahun 2019 Pemkab Bantul akan menganggarkan bantuan dana bedah rumah untuk 100 unit,” tandasnya.

Ketua Baznas Bantul Drs H Damanhuri, menambahkan saat ini di Bantul terdapat 100 lebih lembaga pondok pesantren. Sedangkan 300 santri yang menerima santunan Baznas kemarin berasal dari 11 lembaga pondok pesantren di wilayah pinggiran Bantul seperti dari wilayah Kecamatan Pleret, Pandak, Bambanglipuro dan lainnya.

“Mereka selain memperoleh pendidikan pendalaman agama Islam juga mendapatkan pendidikan formal di luar pondok, dengan harapan para santri mampu mengembangkan bakat dan kemauannya sesuai potensi masing-masing untuk keberhasilan dalam meraih masa depan,” urainya.

Continue Reading

Headline Berita