Partai Idaman Layangkan Gugutan

Kilasjogja.com, NASIONAL – Partai Idaman menjadi salah satu partai yang data persyaratan pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap dan tidak diterima pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah mengatakan Partai Idaman akan mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Kita mau ajukan gugatan ke Bawaslu. Jadi kita sudah siapkan kuasa hukum kita, yang di MK kemarin. Kemudian kita juga lagi mengundang koalisi partai lain, ya melakukan gugatan bersama. Terkait dengan Sipol,” terangnya.

Ramadansyah  mengatakan pihaknya telah menentukan kuasa hukum untuk melakukan gugatan ke Bawaslu.

Dia juga mengatakan akan mengajak partai lain yang memiliki kesulitan dalam mendaftar.
Ramdansyah akan melakukan gugatan ke Bawaslu terkait dengan mekanisme pengisian data partai pada Sipol, yang menjadi syarat wajib dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019.

“Dasarnya pertamanya tentang Sipol yang wajib, itu kan menyebabkan banyak hal tidak bisa atau gagal untuk upload atau apa,” jelasnya.

Evi Novida Ginting Manik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum mengatakan undang-undang telah menyiapkan sarana bagi parpol yang akan mengajukan gugatan terkait Pemilu.

KPU akan merespons dan menghadapi gugatan-gugatan yang diajukan. “Tentu ada sarana yang dipersiapkan oleh UU. Tentu kita kalau terkait bagaimana KPU akan menghadapi ke depan, kaitannya itu kita respon sesuai dengan apa yang akan kita hadapi,” ujarnya.

KPU telah mengambil langkah untuk persiapan merespons pengajuan gugatan tesebut. Diantaranya persiapan administrasi dan aturan-aturan yang ada dalam KPU.

“Tentu saja seluruh persiapan yang terkait administrasi kita dan aturan-aturan yang ada. Itu yang akan kita lakukan,” kata Evi.

Sebelumnya, ada 13 partai politik (parpol) dipastikan tidak bisa melanjutkan tahapan pendaftaran Pemilu 2019.

Dilansir dari sipol KPU, 13 parpol yang ditolak tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, serta Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sementara itu, 14 parpol yang dokumennya sudah diterima KPU adalah Partai Perindo, PSI, PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Berkarya, Demokrat, PKB, dan Garuda.

“Ya rata-rata varian (penyebabnya), berbeda-beda. Tetapi yang kita lihat kepengurusan yang paling penting harus ada semua,” kata Evi.