Connect with us

Nasional

Pansus KPK Domainnya DPR

Published

on

Pansus KPK

Kilasjogja.com, NASIONAL- Pimpinan DPR masih terbelah dalam mensikapi perlu tidaknya rapat konsultasi antara Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Presiden Joko Widodo.

Ada yang berpendapat soal Pansus sebaiknya hanya menjadi domain DPR dengan tidak menyeret pemerintah. Pendapat kedua, hasil temuan Pansus harus dikonsultasikan ke Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri sepertinya tak mau berpolemik terkait keinginan Panitia Khusus (Pansus) KPK DPR untuk berkonsultasi dengan dirinya mengenai hasil kerja atau temuan-temuan yang diperoleh Pansus.

“Kita tahu itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu itu domainnya ada di DPR. Sudah,” terang Presiden Jokowi di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC).

Sebelumnya, keinginan untuk berkonsultasi dengan Presiden Jokowi disampaikan Wakil Ketua Pansus KPK DPR, Teuku Taufiqulhadi.

Menurut Taufiq, Pansus telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Presiden, menindaklanjuti hasil Pansus yang akan berakhir 28 September ini.

Namun sejauh ini pimpinan DPR belum memutuskan apakah akan meneruskan surat dari Pansus KPK ke Presiden atau menolak permintaan konsultasi karena Pansus merupakan domain DPR.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai rencana Pansus Hak Angket KPK bertemu Presiden Joko Widodo tidak diperlukan, sebab tidak semua hal menjadi urusan Kepala Negara.

“Jangan semua jadi urusan Presiden. Menurut saya. Pansus kalau sudah punya hasil ya sudah. Jangan semua dikit-dikit Pak Presiden,” ujar Zukifli, kemarin.

Ketua MPR ini menekankan, Presiden saat ini sedang mengurus rakyat, berkeliling daerah untuk menjaga bagaimana persatuan semakin kokoh dan perekonomian tumbuh.

“Biarlah Pansus Angket ya Pansus Angket. Saya berharap ini sudah selesai, tidak diperpanjang lagi. Nanti baru hasilnya disampaikan kepada pemerintah,” katanya.

Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera berakhir pada 28 September mendatang.

Semua hasil kinerja Pansus selama ini, baik keterangan saksi, ahli dan sejumlah pihak yang dihadirkan, berikut kontroversinya, harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) Pasal 206, panitia angket harus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam forum rapat paripurna DPR. Laporan ini dilakukan paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.