Connect with us

News

Pansus KPK Belum Bisa Membuat Kesimpulan

Published

on

Panitia Khusus Hak Angket

Kilasjogja.com, NASIONALPanitia Khusus Hak Angket DPR belum bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi meskipun masa kerja 60 hari segera berakhir.

Salah satu sebabnya, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai subjek dan objek penyelidikan belum bisa hadir untuk dimintai konfirmasi atas temuan-temuan Pansus.

“Kami sudah menjadwalkan rapat dengan Pimpinan KPK, namun tidak bisa hadir sehingga rumusan rekomendasi belum terkonfirmasi maka tidak adil kalau tetap kami sampaikan,” terang Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Pansus Angket KPK.

Agun menjelaskan, Pansus telah mendapatkan empat fokus penyelidikan yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola Sumberdaya Manusia dan tata kelola anggaran di KPK.

Empat aspek itu masih terus diselesaikan untuk diputuskan hasil rekomendasinya. Namun bahan-bahan itu butuh langkah konfirmasi kepada KPK.

Hanya saja, lembaga antirasuah itu belum bisa hadir karena sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan Pansus

“Pasal 170 Tata Tertib DPR dikatakan Pansus Angket harus melaporkan kinerjanya paling lama 60 hari kerja. Namun laporan itu belum bisa dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi karena KPK tidak bisa hadir untuk dimintai konfirmasi atas temuan-temuan Pansus,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, Pansus tidak bisa mengatakan temuan-temuan yang telah diperoleh merupakan sebuah kebenaran karena harus dikonfirmasi apakah keterangan saksi di rapat Pansus merupakan sebuah kebenaran.

Agun mengatakan, Pansus memberikan ruang yang terbuka kepada KPK untuk menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi temuan-temuan yang diperoleh Pansus. Misalnya, ada hal-hal yang sifatnya secara faktual didapatkan.

Dia menegaskan, laporan Pansus di Rapat Paripurna merupakan kewajiban setelah 60 hari kerja Pansus dan laporan akhir dalam bentuk kesimpulan serta rekomendasi belum bisa disampaikan sebelum bertemu KPK.

“Kami juga sudah menyiapkan forum kalau memang sifatnya terlalu personal apakah harus terbuka atau tertutup, kami fair saja. Kalau kondisinya seperti itu, kita akan laporkan perkembangan seperti apa sekarang,” ungkapnya.

Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS menegaskan partainya tidak ingin masa kerja Pansus Komisi KPK diperpanjang. Sebab, tidak ada alasan genting untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket. Dia pun meminta pansus segera mengakhiri masa kerjanya dan segera menyampaikan rekomendasi di rapat paripurna.

Partai Persatuan Pembangunan juga cenderung tidak ingin masa kerja Pansus diperpanjang. Sebab, temuan yang ada dirasa sudah cukup untuk merekomendasikan perbaikan terhadap KPK.

“Kalau kami ikuti termasuk statement ketua Pansus sendiri. Pansus sudah dapat 80 persen dari apa yang dicari, sehingga Pansus ini tak usah diperpanjang,” kata Arsul Sani, pengurus DPP PPP .

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.