Connect with us

Jogja

Mutasi Kapolres Sleman dan Gunungkidul

Published

on

Kapolres

Kilasjogja.com- JOGJA, Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri melakukan mutasi jabatan di lingkungan POLDA DIY dengan harapan memberikan kinerja yang lebih baik kepada masyarakat.

Mutasi jabatan merupakan hal wajar sebagai bagian dari proses manajemen pembinaan karier sumber daya manusia.

“Pejabat baru saya harap bisa memberikan kinerja yang lebih bagus dan semangat menjalankan tugasnya,” terangnya.

Beberapa pejabat yang mengalami pergantian antara lain Kapolres Sleman yang semula dijabat AKBP Burkan Rudy S digantikan oleh AKBP Muchamad Firman Lukmanul Hakim SH, SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Muda Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Kapolres Sleman, Kapolres Gunungkidul juga mengalami pergantian. Kapolres Gunungkidul yang dulunya dijabat AKBP Muhammad Arif Sugiarto SIK, MPP dimutasi pada bagian Kabag Binkar Ro SDM Polda Jabar.

Sementara penggantinya AKBP Ahmad Fuady SH, SIK, MH sebelumnya menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda DIY.

Jabatan Karo SDM Polda DIY yang semula diisi oleh Kombes Pol H Nazirwan Adji Wibowo SIK, MSi digantikan oleh Kombes Pol Novian Pranata MSi Psi yang sebelumnya sebagai Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.

Selanjutnya Kombes Pol H Nazirwan Adji Wibowo SIK, MSi menjabat sebagai Kabaggassus Robinkar SSDM Polri.

Karo Rena Polda DIY yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Drs Tri Lulus Raharjo digantikan oleh Kombes Pol Raden Zulpahri SH yang sebelumnya menjabat Auditor Itwil III Itwasum Polri.

Kombes Pol Drs Tri Lulus Raharjo akan mengisi jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Lemtala Srena Polri

Sedangkan Kombes Pol Drs R Andria Martinus MH akan menjabat sebagai Kabagdiklat Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Direktur Reserse Narkoba Polda DIY dijabat AKBP Wisnu Widarto.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jogja

Pesan Jokowi Di Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Published

on

Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Kilasjogja.com, JOGJA – Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada ribuan perempuan yang hadir di acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia yang digelar di Jogja.

Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia memiliki kekayaan budaya bangsa yang harus terus dijaga persatuannya.

“Sekali lagi negara kita adalah negara besar, kita diberi anugerah oleh Allah SWT beragam, berbeda-beda, berwarna-warni, berbeda agama, berbeda ras, berbeda tradisi, berbeda suku, berbeda bahasa daerah,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta pada Jumat (14/9/2018).

Menurut Presiden, kekayaan Indonesia yang beragam perlu dijaga kesatuannya.

Negara lain tidak ada yang memiliki kekayaan suku, bahasa dan budaya sebanyak yang dimiliki oleh Indonesia.

Kekayaan yang dimiliki bangsa ini selain sunber daya alamnya adalah 714 suku bangsa, dan 1.100 bahasa daerah.

“Inilah negara kita Indonesia, dan aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan dan kerukunan. Ini aset terbesar bangsa Indonesia yang harus kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama kita pelihara bersama-sama,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan sejumlah tokoh perempuan Indonesia terus mengharumkan nama bangsa baik melalui sektor olahraga, penjagaan perdamaian dan kinerja di pemerintahan.

Sejumlah pejabat yang turut dalam acara itu, antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN.

Rangkaian acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia dilaksanakan sejak 13 hingga 20 September 2018.

Dalam acara itu dibahas upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan hak asasi manusia.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Bank Indonesia Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, ekosistem sistem pembayaran ritel domestik saat ini masih relatif kompleks dan inefisien.

Permasalahan ini muncul karena kecenderungan industri untuk membangun infrastruktur sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen pembayarannya sendiri tanpa saling terhubung satu sama lain (interkoneksi), sehingga belum dapat saling melayani (interoperabel).

Kompleksitas dan inefisiensi tersebut tercermin pada sejumlah kondisi antara lain karena pengeluaran devisa yang tidak perlu, yaitu impor kartu dan mesin Electronic Data Capture/EDC.

Eksposur risiko keamanan tinggi yang dihadapi konsumen akibat pemrosesan transaksi dilakukan di luar negeri oleh lembaga switching (lembaga pemroses transaksi).

Fee biaya transaksi yang tinggi (kisaran 1,6% – 2,2%) dibandingkan negara tetangga (kisaran 0,2%-1%). Bagi Pemerintah, hal ini kurang kondusif untuk pelaksanaan program Pemerintah, misalnya Bantuan Sosial Non Tunai dan Keuangan Inklusif.

Tujuan peluncuran GPN yakni untuk memberikan solusi bagi konsumen, perbankan, maupun bagi kepentingan nasional.

Secara mudah, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama, karena semua kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat ditransaksikan dengan satu mesin EDC.

Kartu GPN telah mengaplikasikan fitur keamanan standar internasional chip dan PIN enam digit, sehingga keamanan data nasabah maupun transaksi lebih terjamin.

Sharing/penggunaan bersama infrastruktur antar perbankan akan mengefisienkan investasi infrastruktur (EDC, ATM), sehingga dapat dialokasikan di wilayah lain yang lebih membutuhkan pemerataan infrastruktur keuangan.

Pengurangan biaya pemrosesan transaksi yang dilakukan di Indonesia, yang sebelumnya transaksi tersebut diproses di luar negeri oleh lembaga switching internasional.

Pengurangan biaya penempatan logo internasional. Efisiensi Dan Peningkatan Keamanan Nasional & Kemandirian Nasional

Transaksi domestik yang dulunya banyak diproses di luar negeri oleh lembaga switching asing, akan diproses di dalam negeri oleh lembaga domestik, mulai dari pengelolaan data transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi.

Selain lebih efisien, keamanan data dan informasi transaksi lebih terjamin karena tidak dikelola di luar Indonesia, sekaligus menciptakan kemandirian dan kedaulatan nasional serta memperkuat identitas nasional.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Bank Indonesia telah menyelenggarakan acara “Peluncuran Bersama Kartu Berlogo GPN” di Jakarta, yang merupakan simbolisasi seremonial atas dimulainya ekosistem GPN.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak yang terdiri dari 98 Bank Penerbit, 4 (empat) Lembaga Switching, ASPI, PERBANAS, Anggota Dewan Komisioner OJK, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN.

Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak peluncuran, penetrasi kartu GPN telah mencapai 10%, yang mengindikasikan respon masyarakat yang positif. Dari total jumlah kartu ATM/Debit di Indonesia sebanyak 183.932.152 (data posisi Juni 2018).

Bank Indonesia menargetkan 30% kartu telah dikonversi menjadi kartu ATM/Debet dengan logo GPN pada akhir tahun 2018.

Di wilayah DIY sendiri, launching kampanye GPN akan diselenggarakan pada hari Minggu, 29 Juli 2018 yang akan melibatkan perbankan, Pemerintah Daerah, OJK dan Lembaga Pemerintahan lainnya, masyarakat umum, dan mahasiswa/pelajar.

Rangkaian kegiatan dalam kampanye GPN akan berlangsung selama sepekan, diawali dengan peluncuran kartu berlogo GPN dan penukaran kartu pada 29 Juli 2018 di Atrium Hartono Mall.

Acara ini akan dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan peluncuran akan dilakukan bersama 9 (sembilan) bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI ,BTN, BPD DIY, BCA, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga dan Bank Permata.

Kegiatan dilanjutkan dengan periode penukaran kartu ATM/Debit GPN pada tanggal 30 Juli s.d 3 Agustus 2018 di sejumlah pusat perbelanjaan, kantor Pemerintah Daerah, kampus dan di loket seluruh bank penerbit kartu ATM/Debit di DIY.

Pada akhirnya, GPN merupakan landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional yang mengedepankan kepentingan dan kedaulatan nasional serta meningkatkan daya saing nasional.

“Dengan suksesnya GPN, diharapkan akan mendorong peningkatan transaksi non tunai masyarakat tanpa menghambat laju inovasi, keterlibatan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran luar negeri maupun perkembangan industri keuangan yang dinamis,” kata Sri Fitriani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

BMKG : Nelayan dan Wisatawan tidak beraktifitas di Pesisir Selatan DIY

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Berdasarkan update BMKG, dinamika atmosfer terakhir tanggal 24 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, terpantau beberapa pusat tekanan rendah di belahan bumi bagian Utara.

Salah satunya yaitu di sekitar China bagian selatan (996 hPa) dan beberapa pusat tekanan tinggi di belahan bumi bagian Selatan salah satunya di sekitar Australia bagian barat (1021 hPa).

Kondisi tersebut dapat diartikan ada perbedaan tekanan udara yang signifikan antara belahan bumi bagian Utara dan Selatan.

Kondisi ini berdampak pada peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 35 km/jam dan peningkatan tinggi gelombang laut di pesisir Selatan Yogyakarta.

Kepala Stasiun Klimatologi Mlati Yogyakarta, Agus Sudaryatno memprediksi prakiraan tinggi gelombang laut antara tanggal 24 – 30 Juli 2018 di pesisir Selatan Yogyakarta, yaitu : Tgl 24 (4.0 – 6.0 meter), Tgl 25 (5.0 – 7.0 meter), Tgl 26 (3.5 – 5.0 meter), Tgl 27 (3.0 – 4.0 meter), Tgl 28 (3.0 – 5.0 meter), Tgl 29 (3.5 – 5.0 meter) danTgl 30 (3.0 – 5.0 meter)

Dengan adanya situasi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG DIY mengeluarkan beberapa imbauan, kepada masyarakat untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut, terutama bagi masyarakat yang beraktifitas di sekitar pantai, nelayan yang melaut juga wisatawan yang berada di sepanjang pantai Selatan Yogyakarta.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kepada nelayan untuk sementara waktu dihimbau agar tidak melaut dan kepada wisatawan dihimbau untuk tidak mandi di laut hingga tinggi gelombang laut kembali kondusif atau normal.

“Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG DIY membuka layanan informasi cuaca 24 jam, call center 0274-2880151/52 dan medsos @StaklimJogja,” katanya.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita