Nasional
MK: Akan Memutuskan Masalah Kolom Agama Di KTP
Kilasjogja.com, Jakarta – Mahkama Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan tentang kolom agama di KTP bagi para penganut aliran kepercayaan. Gugatan tersebut dilakukan agar para penganut kepercayaan bisa menuliskan kepercayaan yang mereka anut di kartu tanda penduduk nantinya.
Pada saat ini kolom agama di KTP untuk para penganut kepercayaan masih kosong karena hanya ada 7 agama saja yang diakui di Indonesia.
Keputusan tentang hal tersebut akan dijadwalkan pada Selasa (7/11/2017) dengan nomor putusan 97/PUU-XIV/2016 pada pukul 09:00 WIB.
BACA JUGA : Setya Novanto Pencitraan
Penghayat Kepercayaan tidak tertulis dalam kolom agama di KTP. Dampaknya, para penggugat mengaku mendapatkan diskriminasi dari negara. Penghayat Kepercayaan meminta MK memberikan tafsir bersyarat atas pasal itu.
Adapun gugatan yang diajukan oleh para penggugat iyalah terhadap pasal Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 UU No 23/2006 tentang Administrasi. Gugatan diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk.
Pelecehan Seksual Di Kampus UNDIP
Ada lagi kasus pelecehan di kampus yang dibiarkan oleh pihak universitas!
Baru-baru ini ada 4 mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang jadi korban pelecehan seksual dari satu dosen yang sama! Tapi seperti kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, si pelaku tetap bisa bebas mengajar tanpa ada sanksi atau hukuman terhadapnya. Ini tidak adil.
Saya pun berkomunikasi dengan orang dekat korban. Mereka bilang bahwa para korban terpaksa tetap harus melihat si pelaku bebas berkegiatan dan mengajar di kampus mereka. Padahal para korban mengaku trauma melihat pelaku di kampus. Ini telah mengganggu proses belajar mereka.
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual mengesankan bahwa UNDIP Semarang memelihara pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Memelihara artinya membuat sesuatu tetap ada, tetap terjaga, bahkan bisa semakin banyak.
Sikap UNDIP yang menganggap pelecehan seksual sebagai masalah ringan itu justru mencoreng nama baik kampus mereka.
Karena kasus ini banyak diliput media, akhirnya UNDIP bentuk Tim Investigasi kampus. Tapi tim ini bisa dibilang cacat sejak lahir karena tidak adanya perwakilan pendamping korban dan pihak independen dari luar kampus yang dipercaya mahasiswa.
Tim bentukan kampus itu hanya merekomendasikan sanksi ringan untuk dosen pelaku pelecehan. Rekomendasi itu nggak adil dan terkesan hanya untuk melindungi nama baik kampus. Ini bertentangan banget dengan komitmen pemerintah yang menyatakan kekerasan seksual sebagai kejahatan. Apalagi UNDIP adalah salah satu kampus yang terlibat dalam penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Padahal jauh sebelum tim itu dibentuk, kami menuntut ada pihak pendamping korban dan organisasi independen dalam tim investigasi itu. Namun tuntutan kami tidak didengarkan. Pihak UNDIP membentuk tim tanpa ada pihak pendamping penyintas maupun pihak dari luar kampus.
Saat ini UNDIP belum mau mendengar sepenuhnya permintaan dari para mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti LBH Semarang, LRC KJHAM, dan LBH Apik Semarang yang tergabung dalam Aliansi Barisan Kesetaraan (ABK) agar dibentuk tim investigasi independen.
Mungkin desakan dari masyarakat belum terlalu kuat sehingga UNDIP tidak menganggap serius kasus ini. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersuara bersama agar UNDIP mau mendengar.
Nurhayati, dekan baru FIB yang dilantik Januari 2019, berkata masih belum tahu tentang tindak-tanduk Kodir. Nurhayati bukan dari jurusan yang sama dengan Kodir dan Redyanto Noor, dekan sebelumnya.
Tirto.id - Kejadian Berulang Tidak Cukup Buat Sanksi?
Nurhayati berkata ia belum pernah menerima laporan soal perilaku dosen yang melakukan pelecehan seksual sehingga tak bisa banyak berkomentar. Ia berkata baru bisa bertindak jika ada laporan. “Tentu saja saya akan klarifikasi. Kalau itu benar, kami akan kaji lagi.” “Sejauh mana Prodi merespons kasus ini? Kami akan selalu kembali pada regulasi.
Untuk memberi sanksi, memberi hukuman. Kami pasti akan mengacu ke sana,” kata Nurhayati saat kami bertemu, 5 Maret 2019. Ketika saya bertanya soal tindak lanjut kasus ini seminggu kemudian, Nurhayati berkata, “Saya sudah klarifikasi kasus itu. Dari Prodi menyatakan kasus itu (kasus Dias) sudah selesai.”
Sejauh ini, kasus Dias dianggap selesai karena dosen sudah ditegur Dekanat dan diberi sanksi oleh Jurusan untuk tidak membimbing mahasiswi lagi. Dan Dias dianggap tidak memperkarakan kasus ini lebih lanjut. Apakah selesai berarti tidak dianggap ada pelanggaran? “Ini terjadi pada 2016. Jadi saya tidak bisa memberi komentar. Nuwun,” jawab Nurhayati.
Lantas, bagaimana nasib mahasiswi macam Gia, Iriana, dan Vani? Testimoni ketiga mahasiswi itu membuktikan kejadian yang dialami Dias tidak berhenti pada 2016. Dan tidak terjadi pada satu angkatan saja atau spesifik terjadi pada satu orang. Tidakkah kampus seharusnya menjamin keamanan mahasiswanya? Nurhayati berkomentar ia belum menerima laporan dari kasus-kasus yang saya ceritakan relatif baru seperti yang dialami Gia, Iriana, dan Vani.
Kaprodi FIB Undip berkata terganjal regulasi. Sanksi terhadap koleganya sejauh ini adalah hal paling maksimal yang bisa ia lakukan. “Di tahap (level) seperti (saya) ini cuma bisa bikin aturan begitu (melarang Kodir jadi dosen pembimbing mahasiswi).”
Dan hanya itu. Menurutnya, selama ini kampus belum punya regulasi spesifik mengatasi kasus pelecehan seksual. “Saya juga pernah tanya ke dekan tapi belum ada jawaban pasti,” kata Kaprodi. Nurhayati berkata, sepengetahuannya, tidak ada aturan spesifik di lingkungan akademik Undip yang menyebut klausul “pelecehan seksual” atau “kekerasan seksual” sehingga kampus akan merujuk aturan-aturan tentang etika dosen bila akhirnya menjatuhkan sanksi. Ia menilai harus melihat secara kasuistik. Menurutnya, regulasi khusus belum diperlukan.
“Evaluasi kinerja dosen dilakukan melalui alat kode etik dosen dan ASN (aparatur sipil negara),” katanya. Namun, tidakkah kampus menilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi berulang? Saya berusaha mengontak Kepala Humas Universitas Diponegoro Nuswantoro Dwiwarno soal regulasi yang sekiranya dibuat khusus untuk menangani kasus berulang seperti pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Nuswantoro menjawab lewat pesan WhatsApp: “Yang akan dibicarakan kasus pelecehan yang mana? Kalau sudah diselesaikan di Fakultas dan para pihak sudah legowo semua, apakah perlu dibicarakan? Saya belum tahu posisi kasusnya … jadi saya belum bisa membuat statement.” Ketika saya minta izin menelepon untuk menjelaskan kasusnya, Nuswantoro menolak dan berkata “sibuk.”
Mari kita kumpulkan 100 ribu tanda tangan petisi untuk dukung pembentukan Tim Investigasi Independen pelecehan seksual di kampus UNDIP. Jika dukungan sudah terkumpul, akan diserahkan secara langsung ke rektor UNDIP.
Kilasjogja.com, NASIONAL – Untuk pertama kalinya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menggelar Book Fair on Station di enam stasiun KA.
Dalam pelaksanaan kegiatan Book Fair on Station ini, KAI bekerjasama dengan Kompas Gramedia.
Book Fair on Station bertujuan untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat dengan mendekatkan buku sebagai sumber bacaan di area stasiun.
Acara yang diselenggarakan selama lima hari yakni pada tanggal 14 sampai 18 November 2018 ini dilaksanakan serentak di enam stasiun KA yaitu Stasiun Gambir, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Purwokerto, Stasiun Semarang Tawang, dan Stasiun Surabaya Gubeng.
Selama acara berlangsung, pengunjung dapat membeli buku-buku berkualitas yang telah disediakan oleh Gramedia Store, mulai dari buku bergenre anak, pengembangan diri, bisnis, agama, novel, dan tentunya Komik Si Loko serta berbagai referensi lainnya yang rata-rata merupakan buku best seller.
Selama acara berlangsung, semua buku tersebut dapat dibeli oleh pengunjung tentunya dengan harga spesial yaitu dengan diskon sebesar 10 persen.
Namun, bagi yang dapat menunjukkan aplikasi KAI Access yang sudah teregistrasi di ponselnya, maka akan mendapatkan tambahan diskon 5 persen.
Selain berburu buku, untuk menyemarakkan event tersebut, para pengunjung khususnya yang masih anak-anak juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berbeda-beda setiap harinya.
Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya lomba mewarnai, lomba menulis cerita pendek, lomba announcer, pouch painting, dan talkshow anak. Bagi anak-anak yang tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan di atas, diharapkan sesegera mungkin hadir dan mendaftarkan diri pada panitia di lokasi.
Sebab, di masing-masing acara tersebut, peserta hanya dibatasi sebanyak 30 orang anak.
Rangkaian acara Book Fair on Station dibuka secara resmi oleh EVP Daop 6 Yogyakarta Eko Purwanto di Stasiun Yogyakarta, Rabu (14/11).
“Book Fair on Station merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan berbagai pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pengunjung dan penumpang kereta api melalui cara yang menyenangkan dan seru. Karena tempatnya di stasiun, acara ini pun bisa menjadi media edukasi yang unik dan menyenangkan untuk anak- anak,”
Tak hanya selenggarakan Book Fair on Station, KAI juga meluncurkan Komik Si Loko.
Komik ini dibuat sebagai sebuah inovasi media pemasaran dan aktivasi dari maskot resmi KAI, yang bernama Si Loko. Dalam penerbitan dan distribusi komik dengan judul Komik Si Loko “The Origin” ini, KAI bekerja sama dengan Kepustakaan Populer Gramedia.
Gaya bahasa dan penggambaran pada Komik Si Loko “The Origin” dibuat menjadi cerita fiksi yang ringan dan jenaka, dengan karakter tokoh komik di dalamnya yang mendukung penyampaian pesan pemasaran dan pelayanan KAI.
Sehingga komik ini diharapkan bisa mendekatkan KAI pada target pemasarannya, terutama anak muda di rentang usia 18-30 tahun.
Selain itu, Komik Si Loko “The Origin” juga menceritakan beberapa kejadian sehari-hari yang menghibur dan memberikan nilai edukasi kepada pembacanya, diharapkan dapat meningkatkan kembali minat baca masyarakat.
Komik Si Loko “The Origin” diluncurkan pada hari Rabu (14/11) oleh Direktur Komersial KAI Dody Budiawan, bertempat di Loko Coffee Shop, Stasiun Yogyakarta.
Selain peluncuran Komik Si Loko “The Origin”, KAI juga menggelar talkshow dan diskusi mengenai Industri Komik dan Kreatif Indonesia di era milenial, dengan mengundang Erix Soekamti dan Apri Kusbiantoro yang merupakan para penggiat komik dan kreatif di kancah nasional maupun internasional.
Komik ini akan diterbitkan secara rutin, baik melalui media cetak maupun digital. Pada seri pertama ini, Komik Si Loko mengambil tema “The Origin”.
Pada seri Komik Si Loko selanjutnya akan dihadirkan tema “Traveling by Train”, “Adventure by Train” dan sebagainya.
Untuk seri pertama Komik Si Loko dengan tema “The Origin” telah dicetak sebanyak 2.000 eksemplar dan didistribusikan di seluruh outlet Gramedia dengan harga Rp75.000,-.
Apabila permintaan tinggi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan proses cetakan kedua dan seterusnya.
“Komik Si Loko “The Origin” merupakan bentuk apresiasi dari KAI, atas antusiasme pengguna moda transportasi kereta api di Indonesia terhadap berbagai layanan dan produk dari KAI, serta sebagai dukungan nyata terhadap perkembangan bidang kreatif di Indonesia,” ujar Dody Budiawan.
Kilasjogja.com, NASIONAL – Meski sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun informasi terkait program atau kebijakan dan capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi- JK selama hampir lima tahun belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik.
Ketika turun ke bawah (turba) di Dusun Katekan dan Kuaron Kab Grobogan Jawa Tengah, Dr. Evita Nursanty MSc calon anggota legislatif DPR RI nomor urut satu (1) Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Pati, Blora dan Rembang dari PDI Perjuangan memaparkan apa saja prestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo-JK kepada masyarakat.
“Baru di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK ini, ada kebijakan harga BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sukses dilakukan. Ini wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya, Sabtu (3/11).
Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan pemerintah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa kebijakan fenomenal mulai dari mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan infrastruktur sampai pemerataan ekonomi, seperti pembagian atau distribusi sertifikat tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan bantuan sosial lainnya.
Hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga dipakai untuk menambah dana perlindungan sosial untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menambah dana perlindungan kesehatan untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pendidikan, penambahan fasilitas, sarana dan prasarana untuk rumah sakit rujukan nasional, dana desa, pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan di wilayah perbatasan serta lain sebagainya.
“Jadi bapak-ibu jangan percaya dengan informasi bila di Pemerintahan Presiden Jokowi-JK semua mahal dan harga apa-apa naik. Mana yang naik? Tarif dasar listrik untuk masyarakat tidak mampu tetap. Harga BBM subsidi seperti premium tidak naik,” ungkapnya.
Sebagai salah satu wakil rakyat di Grobogan Jawa Tengah, Dr. Evita Nursanty MSc tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK tetap pro rakyat kecil.
Dr. Evita Nursanty MSc memohon doa dan dukungan kepada masyarakat di Desa Katekan dan Kuaron Grobogan Jawa Tengah agar bisa kembali terpilih menjadi anggota DPR RI (2019-2024) di Pemilihan Umum 17 April 2019.
“Di Pemilu lalu Desa Katekan dan Kuaron ini termasuk lumbung suara saya. Saya mengucapkan terima kasih dan berharap dukungan itu kembali diberikan. Untuk Capres coblos nomor satu (1), DPR RI cobolos nomor satu (1), DPRD Provinsi nomor satu (1), DPRD Kabupaten nomor satu (1),” katanya.
Pelecehan Seksual UNDIP Oleh Oknum Dosen
Perut Six-Pack Seorang Pria Di Bangkok Lakukan Operasi Plastik
