Nasional
MK: Akan Memutuskan Masalah Kolom Agama Di KTP
Kilasjogja.com, Jakarta – Mahkama Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan tentang kolom agama di KTP bagi para penganut aliran kepercayaan. Gugatan tersebut dilakukan agar para penganut kepercayaan bisa menuliskan kepercayaan yang mereka anut di kartu tanda penduduk nantinya.
Pada saat ini kolom agama di KTP untuk para penganut kepercayaan masih kosong karena hanya ada 7 agama saja yang diakui di Indonesia.
Keputusan tentang hal tersebut akan dijadwalkan pada Selasa (7/11/2017) dengan nomor putusan 97/PUU-XIV/2016 pada pukul 09:00 WIB.
BACA JUGA : Setya Novanto Pencitraan
Penghayat Kepercayaan tidak tertulis dalam kolom agama di KTP. Dampaknya, para penggugat mengaku mendapatkan diskriminasi dari negara. Penghayat Kepercayaan meminta MK memberikan tafsir bersyarat atas pasal itu.
Adapun gugatan yang diajukan oleh para penggugat iyalah terhadap pasal Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 UU No 23/2006 tentang Administrasi. Gugatan diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk.
Mengapa Krisi Iklim Bisa Menurunkan Kualitas Hidup Anda?
Kilasjogja.com, NASIONAL – Dalam Divina Commedia, puisi naratif terbesar Italia, Dante Alighieri memberi gambaran soal lanskap dan situasi yang katastrofik alias penuh bencana—di luar dan di dalam diri manusia. Vergilius, salah satu tokoh ciptaan Dante, berkata: “Rawa-rawa yang menguarkan gas busuk ini menyebar ke seluruh penjuru kota yang muram.”
Meski ditulis sekira 7 abad silam, kondisi penuh bencana yang dibayangkan Dante barangkali masih relevan hingga saat ini. Sebab itu, dalam salah satu esai di Electric Literature, Jeffrey Arlo Brown menggunakan ungkapan Vergilius di atas untuk mengkritisi keadaan bumi.
“Ganti ‘rawa-rawa’ dengan ‘pabrik’, dan kita akan memperoleh deskripsi begitu nyata tentang Beijing hari ini,” katanya.
Jika Beijing terlalu jauh, kita bisa melihat contoh kasus di Semarang. Tambaklorok, salah satu daerah pantai, terkena banjir pasang surut, kenaikan permukaan laut, dan penurunan permukaan tanah. Sedangkan Deliksari, sebuah daerah di kawasan Gunung Pati, berada di bawah bayang-bayang tanah longsor dan kekeringan.
Akibat perubahan iklim, dua daerah tersebut mengalami peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, hingga tertimpa beberapa kali hujan deras selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, kesehatan dan produktivitas warga pun terganggu. Demikianlah ancaman nyata terhadap kondisi pembangunan Indonesia.
Kasus-kasus tersebut adalah potret nyata perubahan iklim: berubahnya sistem yang mengatur bumi akibat terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menyebut manusia dan makhluk hidup lainnya akan terdampak krisis dan bencana besar jika suhu bumi meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius. Dampaknya: suhu panas ekstrem, daratan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, dan hasil panen menurun drastis. Tragisnya, dunia hanya memiliki waktu kurang dari 11 tahun untuk mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.
Untuk mengantisipasi krisis iklim, sebagaimana dituangkan dalam laporan Pembangunan Rendah Karbon alias PRK (2017), Kementerian PPN/Bappenas menyebut pemerintah Indonesia telah mencanangkan target untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Inisiatif PRK yang diluncurkan Bappenas bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan dan memulihkan sumber daya alam.
Sepanjang tahun 2000-2018, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,6% per tahun, menurunkan separuh dari tingkat kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan pendapatan per kapita menjadi dua kali lipat. Namun demikian, di saat bersamaan, tindakan eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi yang menghasilkan karbon tinggi juga turut mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan di masa mendatang.
Publik tahu, eksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan gambut, telah menyebabkan lepasnya karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Sebab lain yang tak kalah signifikan adalah penggunaan energi dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan seperti batu bara. Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menyebut emisi GRK nasional pada 2012 adalah 1,453 GtCO2e atau setara dengan karbon dioksida yang dilepaskan dari 338.592 PLTU dalam setahun! Adapun sektor utama yang berkontribusi memasok emisi tersebut adalah sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan (47,8%) dan sektor enegi (34,9%). Dengan prediksi suhu bumi akan semakin panas, pemerintah pun menargetkan penurunan emisi GRK 29-41% pada 2030.
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap bahaya krisis iklim, akhirnya, jika pendekatan ekstraktif—yakni pendekatan yang bertumpu pada pemanfaatan minyak, gas, minerba, dan kehutanan secara luas—terus dijadikan acuan pembangunan, kerusakan alam akan beririsan dengan dampak negatif lainnya: pertumbuhan ekonomi melambat, kesempatan penciptaan lapangan kerja tertutup, dan upaya pengentasan kemiskinan tersumbat.
Kondisi di atas menunjukkan: kita perlu pendekatan baru untuk mengatasi persoalan lingkungan di satu sisi dan memenuhi kesejahteraan masyarakat di sisi lainnya. Untuk itulah pemerintah menawarkan PRK sebagai jawaban.
PRK adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpihak pada efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan.
“PRK adalah serangkaian kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Melihat masifnya dampak perubahan iklim seperti bencana dan kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor-faktor hidrometeorologis (angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi) di berbagai tempat, PRK jadi mendesak untuk diterapkan. Tanpa menerapkan kebijakan tersebut, seperti disampaikan dalam laporan Bappenas, pertumbuhan ekonomi akan mulai menurun sejak tahun 2019. Penyebabnya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, polusi, dan meningkatnya kelangkaan sumber daya.
Tekanan kebutuhan energi yang menimbulkan kenaikan harga dan penurunan produktivitas adalah efek lain dari rantai masalah ini. “Puncaknya, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan semakin menurun secara progresif, hingga mencapai sekitar 4,3% pada tahun 2045,” terang tim Bappenas.
Laporan Bappenas menyebut PRK dapat meningkatkan PDB rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045, menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 43% pada 2030, menurunkan kemiskinan ekstrem dari 9,8% dari total populasi 2018 menjadi 4,2% dari total populasi pada 2045.
Dari segi perbaikan lingkungan, PRK diproyeksikan akan memperbaiki kualitas udara dan air sehingga mencegah 40.000 kematian setiap tahun, mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan, serta menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Dengan pendekatan PRK, total nilai tambah PDB diperkirakan mencapai USD 5,4 triliun—namun dengan investasi lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan biasa.
Lantas bagaimana upaya strategis agar PRK tepat sasaran?
Bappenas menyebut PRK bisa ditempuh dengan mengambil sejumlah kebijakan, misalnya: meningkatkan bauran energi terbarukan hingga setidaknya 30% pada tahun 2045; menegakkan aturan penuh terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut; meningkatkan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat; memenuhi target yang berkaitan dengan air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; dan meningkatkan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun.
Di atas aneka macam kalkulasi, kita percaya, aspek paling penting dari segala rencana dan perubahan angka-angka adalah membaiknya kualitas hidup manusia. PRK berusaha membawa kita ke arah sana.
POS INDONESIA MELUNCURKAN LAYANAN BARU YAITU SAMEDAY SERVICE
Kilasjogja.com, NASIONAL – PT Pos Indonesia meluncurkan layanan baru untuk mendukung kelancaran usaha para pebisnis yaitu Q9 [kiu nain]. Q9 merupakan layanan pengiriman barang sameday service dalam kota (khusus Pulau Jawa) dan Ibukota Propinsi untuk kota-kota di luar Pulau Jawa, dengan time limit maksimal 9 jam.
Batas akhir pengiriman (cut off time) untuk layanan Q9 sampai pukul 16.00 waktu setempat. Tarif kiriman Q9 dihitung per-kg, dengan tingkat berat maksimal paket 5 kg.
Tita Puspitasari, Manajer Public Relations PT Pos Indonesia (Persero) mengatakan, layanan terbaru ini diluncurkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses layanan jasa kurir dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. “Bagi para pebisnis online dan pelaku UKM, aspek kecepatan, keamanan dan kepraktisan pengiriman barang menjadi bagian penting dari kesuksesan usaha.
Saat ini permintaan pasar terhadap layanan lokal dalam kota yang dapat dikirim pada hari yang sama pun semakin tinggi.
Oleh karena itu, Q9 diharapkan bisa menjawab kebutuhan tersebut,” kata Tita dalam rilis yang diterima Tirto, Selasa (10/9/2019). Berikut beberapa keunggulan produk Q9 yang ditawarkan oleh Pos Indonesia:
- Pertama, selain layanan di loket-loket Kantor Pos dan Agenpos, Q9 menyediakan layanan jemput kiriman (pick-up service) oleh pasukan O-Ranger dengan menghubungi Call Center 1500 261.
- Kedua, hingga akhir bulan Desember 2019 berlaku promo gratis ongkos kirim untuk pengiriman berikutnya apabila kiriman tidak tiba di hari yang sama.
- Ketiga, Q9 membuka layanan COD (Cash on Delivery) atau bayar di lokasi tujuan dengan persetujuan dari pengirim. Dilengkapi dengan aplikasi payment PosGiro Mobile.
- Keempat, tersedia notifikasi yang akan dikirim kepada penerima barang sesaat setelah kiriman di pos-kan melalui loket KantorPos, O-Ranger maupun Agenpos.
Pelecehan Seksual Di Kampus UNDIP
Ada lagi kasus pelecehan di kampus yang dibiarkan oleh pihak universitas!
Baru-baru ini ada 4 mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang jadi korban pelecehan seksual dari satu dosen yang sama! Tapi seperti kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, si pelaku tetap bisa bebas mengajar tanpa ada sanksi atau hukuman terhadapnya. Ini tidak adil.
Saya pun berkomunikasi dengan orang dekat korban. Mereka bilang bahwa para korban terpaksa tetap harus melihat si pelaku bebas berkegiatan dan mengajar di kampus mereka. Padahal para korban mengaku trauma melihat pelaku di kampus. Ini telah mengganggu proses belajar mereka.
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual mengesankan bahwa UNDIP Semarang memelihara pelaku pelecehan seksual di kampusnya. Memelihara artinya membuat sesuatu tetap ada, tetap terjaga, bahkan bisa semakin banyak.
Sikap UNDIP yang menganggap pelecehan seksual sebagai masalah ringan itu justru mencoreng nama baik kampus mereka.
Karena kasus ini banyak diliput media, akhirnya UNDIP bentuk Tim Investigasi kampus. Tapi tim ini bisa dibilang cacat sejak lahir karena tidak adanya perwakilan pendamping korban dan pihak independen dari luar kampus yang dipercaya mahasiswa.
Tim bentukan kampus itu hanya merekomendasikan sanksi ringan untuk dosen pelaku pelecehan. Rekomendasi itu nggak adil dan terkesan hanya untuk melindungi nama baik kampus. Ini bertentangan banget dengan komitmen pemerintah yang menyatakan kekerasan seksual sebagai kejahatan. Apalagi UNDIP adalah salah satu kampus yang terlibat dalam penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Padahal jauh sebelum tim itu dibentuk, kami menuntut ada pihak pendamping korban dan organisasi independen dalam tim investigasi itu. Namun tuntutan kami tidak didengarkan. Pihak UNDIP membentuk tim tanpa ada pihak pendamping penyintas maupun pihak dari luar kampus.
Saat ini UNDIP belum mau mendengar sepenuhnya permintaan dari para mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti LBH Semarang, LRC KJHAM, dan LBH Apik Semarang yang tergabung dalam Aliansi Barisan Kesetaraan (ABK) agar dibentuk tim investigasi independen.
Mungkin desakan dari masyarakat belum terlalu kuat sehingga UNDIP tidak menganggap serius kasus ini. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersuara bersama agar UNDIP mau mendengar.
Nurhayati, dekan baru FIB yang dilantik Januari 2019, berkata masih belum tahu tentang tindak-tanduk Kodir. Nurhayati bukan dari jurusan yang sama dengan Kodir dan Redyanto Noor, dekan sebelumnya.
Tirto.id - Kejadian Berulang Tidak Cukup Buat Sanksi?
Nurhayati berkata ia belum pernah menerima laporan soal perilaku dosen yang melakukan pelecehan seksual sehingga tak bisa banyak berkomentar. Ia berkata baru bisa bertindak jika ada laporan. “Tentu saja saya akan klarifikasi. Kalau itu benar, kami akan kaji lagi.” “Sejauh mana Prodi merespons kasus ini? Kami akan selalu kembali pada regulasi.
Untuk memberi sanksi, memberi hukuman. Kami pasti akan mengacu ke sana,” kata Nurhayati saat kami bertemu, 5 Maret 2019. Ketika saya bertanya soal tindak lanjut kasus ini seminggu kemudian, Nurhayati berkata, “Saya sudah klarifikasi kasus itu. Dari Prodi menyatakan kasus itu (kasus Dias) sudah selesai.”
Sejauh ini, kasus Dias dianggap selesai karena dosen sudah ditegur Dekanat dan diberi sanksi oleh Jurusan untuk tidak membimbing mahasiswi lagi. Dan Dias dianggap tidak memperkarakan kasus ini lebih lanjut. Apakah selesai berarti tidak dianggap ada pelanggaran? “Ini terjadi pada 2016. Jadi saya tidak bisa memberi komentar. Nuwun,” jawab Nurhayati.
Lantas, bagaimana nasib mahasiswi macam Gia, Iriana, dan Vani? Testimoni ketiga mahasiswi itu membuktikan kejadian yang dialami Dias tidak berhenti pada 2016. Dan tidak terjadi pada satu angkatan saja atau spesifik terjadi pada satu orang. Tidakkah kampus seharusnya menjamin keamanan mahasiswanya? Nurhayati berkomentar ia belum menerima laporan dari kasus-kasus yang saya ceritakan relatif baru seperti yang dialami Gia, Iriana, dan Vani.
Kaprodi FIB Undip berkata terganjal regulasi. Sanksi terhadap koleganya sejauh ini adalah hal paling maksimal yang bisa ia lakukan. “Di tahap (level) seperti (saya) ini cuma bisa bikin aturan begitu (melarang Kodir jadi dosen pembimbing mahasiswi).”
Dan hanya itu. Menurutnya, selama ini kampus belum punya regulasi spesifik mengatasi kasus pelecehan seksual. “Saya juga pernah tanya ke dekan tapi belum ada jawaban pasti,” kata Kaprodi. Nurhayati berkata, sepengetahuannya, tidak ada aturan spesifik di lingkungan akademik Undip yang menyebut klausul “pelecehan seksual” atau “kekerasan seksual” sehingga kampus akan merujuk aturan-aturan tentang etika dosen bila akhirnya menjatuhkan sanksi. Ia menilai harus melihat secara kasuistik. Menurutnya, regulasi khusus belum diperlukan.
“Evaluasi kinerja dosen dilakukan melalui alat kode etik dosen dan ASN (aparatur sipil negara),” katanya. Namun, tidakkah kampus menilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi berulang? Saya berusaha mengontak Kepala Humas Universitas Diponegoro Nuswantoro Dwiwarno soal regulasi yang sekiranya dibuat khusus untuk menangani kasus berulang seperti pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Nuswantoro menjawab lewat pesan WhatsApp: “Yang akan dibicarakan kasus pelecehan yang mana? Kalau sudah diselesaikan di Fakultas dan para pihak sudah legowo semua, apakah perlu dibicarakan? Saya belum tahu posisi kasusnya … jadi saya belum bisa membuat statement.” Ketika saya minta izin menelepon untuk menjelaskan kasusnya, Nuswantoro menolak dan berkata “sibuk.”
Mari kita kumpulkan 100 ribu tanda tangan petisi untuk dukung pembentukan Tim Investigasi Independen pelecehan seksual di kampus UNDIP. Jika dukungan sudah terkumpul, akan diserahkan secara langsung ke rektor UNDIP.
KRISIS IKLIM MENURUKAN KUALITAS HIDUP ANDA
POS INDONESIA LAYANAN SAMEDAY SERVICE
