Connect with us

News

Laporan Kuasa Hukum SN Tidak Jelas

Published

on

Setya Novanto

Kilasjogja.com, NASIONAL – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai laporan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang tidak jelas.

Namun merupakan kewenangan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kuasa hukum tidak jelas menyebutkan pemalsuan dokumen yang mana, atau penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan dua Pimpinan Komisi KPK. Secara normatif tidak ada yang salah kuasa hukum melakukan laporan polisi, namun secara faktual menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai kejelasan laporan tersebut,” terangnya.

Mahfud kemudian memberikan contoh laporan-laporan yang jelas seperti saat Habib Rizieq Shihab dilaporkan karena penodaan pada Pancasila, juga Ahok yang dilaporkan karena penistaan agama.

“Jadi laporan awal harus jelas tidak semua dirahasiakan, soal dicekalnya Setya Novanto ke Luar Negeri, KPK juga memiliki kewenangan tersebut,” papar Mahfud.

Sementara kuasa hukum Fredrich Yunadi menegaskan pihaknya sudah meneliti hukum acara, dan SOP KPK dengan teliti dan menemukan banyak kejanggalan dari koronologi kejadian.

“Semua itu tidak kita sebutkan satu persatu karena menjadi materi pokok perkara, banyak ditemukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang yang akan dibuktikan di ranah pengadilan,” tegas Yunadi.

Sebelumnya Fredrich usai bertemu dengan pihak perwakilan Bareskrim.

Diamenyebutkan laporan mengenai Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah naik ke tahap penyidikan.

“Ini kita sudah dapat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Surat ini juga sudah diserahkan ke kuningan (KPK),” katanya.

Karopmas Div Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto menyatakan kepolisian tidak tebang pilih dalam menyelesaikan laporan.

“Sprindik baru permulaan saja, status kedua pimpinan KPK baru terlapor, kita masih mengumpulkan materi dari pihak-pihak terkait,” papar Rikwanto.

Sedangkan Pimpinan KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa hukum dibangun tidak dengan dendam atau sakit hati, jadi apa yang dilakukan KPK berdasar bukti awal yang kuat.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.