Connect with us

Nasional

Lafran Pane Pahlawan Nasional

Published

on

Lafran

Kilasjogja.com, NASIONAL – Presiden Joko Widodo mengunegerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Lafran Pane, tokoh asal Yogyakarta dan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Upacara penganugerahan dilakukan di Istana Negara dan diterima ahli waris.

Selain itu, gelar Pahlawan Nasional juga diberikan kepada tiga tokoh lainnya, yaitu TGKH M Zainuddin Abdul Madjid asal Nusa Tenggara Barat, Laksamana Malahayati (Keumalahayati) asal Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sultan Mahmud Riayat Syah tokoh asal Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Hartono Laras mengatakan, ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum akhirnya seorang tokoh diputuskan memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Sedang keempat tokoh yang memperoleh anugerah tahun ini telah memenuhi seluruh persyaratan.
Mengenai riwayat keempat tokoh dijelaskan, Lafran Pane lahir di Sipirok 12 April 1923 dan wafat di Yogyakarta 24 Januari 1991.

Dia dikenal sebagai tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsasi pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Dalam perjalanannya, HMI secara konsisten menolak gagasan Negara Islam yang digagas oleh Maridjan Kartosoewiryo, pendiri gerakan Darul Islam.

Lafran Pane menjadi salah satu tokoh utama penentang pergantian ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme.

TGKH M Zainuddin Abdul Madjid lahir di Nusa Tenggara Barat 19 April 1908 dan wafat 21 Oktober 1997.

Dia seorang nasionalis pejuang kemerdekaan, dai, ulama, dan tokoh pendidikan emansipatoris. Juga pendiri Nahdatul Wathan, organisasi Islam terbesar di Lombok yang memberi perhatian kepada pendidikan dan agama.

Laksamana Malahayati yang merupakan tokoh pejuang asal Nanggroe Aceh Darussalam lahir tahun 1550 dan wafat pada 1615.

Malahayati adalah laksamana perempuan pertama dari Aceh. Ia membentuk pasukan “Inong Balee” beranggotakan para janda prajurit Aceh yang mahir menembakkan meriam dan menunggang kuda.

Tahun 1559 Malahayati memimpin armada laut berperang melawan Belanda dan berhasil menewaskan Cornelis De Houtman.

Di Tahun 1606, bersama Darmawangsa Tun Pangkat (Sultan Iskandar Muda) berhasil mengalahkan armada laut Portugis.

Sebelumnya Malahayati telah diabadikan sebagai nama kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali kelas Fatahillah milik TNI AL dengan nomor lambung 362.

Sedang Sultan Mahmud Riayat Syah lahir di Sulu Sungai Riau Agustus 1760 dan wafat 12 Januari 1812. Pada rentang tahun 1782 hingga 1784, Sultan berhasil mengalahkan Belanda yang ingin menanamkan pengaruhnya di Riau dalam Perang Riau I. Kapal Komando Belanda Malaka’s Walvaren berhasil diledakkan.

Tahun 1784, Sultan kembali memimpin perang melawan Belanda yang dipimpin Pieter Jacob van Braam di Tanjung Pinang.

Sultan Mahmud menolak ajakan Belanda untuk berdamai dan menerapkan strategi gerilya laut untuk mengacaukan perdagangan Belanda di Selat Melaka dan Kepulauan Riau.

Tahun 1811 Sultan Mahmud mengirimkan bantuan kapal perang lengkap guna melawan ekspansi Belanda ke Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

Penganugerahan ini diputuskan melalui Kepres RI No 115/TK/tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersidang pada Oktober lalu.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengatakan dengan penganugerahan keempat Pahlawan Nasional baru tersebut, maka jumlah Pahlawan Nasional Indonesia saat ini sebanyak 173 orang.

“Mereka yang menyandang gelar Pahlawan Nasional tidak hanya yang berjasa di medan perang, tapi juga di bidang lain yang gaung dan manfaatnya dirasakan secara nasional,” terangnya.

Terdiri 160 laki-laki dan 13 perempuan. Para pahlawan tersebut berasal dari sipil dan juga TNI/Polri.
Khofifah menjelaskan, Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan pemerintah kepada seorang Warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara yang semasa hidupnya tanpa cela.

“Permohonan usul pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verfikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UNTUK SETYA NOVANTO: IDI Bentuk Tim untuk ‘Second Opinion’

Published

on

Setya Novanto

Kilasjogja.com, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membentuk tim untuk memeriksa kondisi kesehatan Setya Novanto (Setnov). Tim dokter IDI pun sudah mulai melakukan pemeriksaan, kemarin.

Tim IDI bekerja atas permintaan KPK untuk ikut memeriksa kondisi Novanto sebagai second opinion.

IDI telah menerjunkan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR ini yang kini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Salemba.

“Saya nggak bisa sebutkan jumlahnya dokter yang ikut memeriksa tapi yang jelas tim sudah mulai bekerja,” terang Adib Khumaidi, Sekjen IDI.

Adib Khumaidi mengatakan, tim dokternya akan memeriksa secara langsung kondisi kesehatan Setnov usai kecelakaan di Permata Hijau Jakarta Barat, Kamis malam lalu.

Saat ditanya apakah ada yang janggal dari luka yang diderita Novanto dalam foto yang tersebar di media sosial, Adib memaparkan, pengecekan kondisi Novanto tidak bisa dilakukan dengan hanya berdasarkan foto.

Dia juga tidak bisa berspekulasi tentang janggal tidaknya kondisi kesehatan Novanto usai kecelakaan menabrak tiang listrik itu.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Jumat (17/11).

Tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP itu menjalani penahanan selama 20 hari sampai Rabu (6/12) di Rutan Negara Polres Jakarta Timur Cabang KPK.

Namun, Setnov kini dibantarkan di RSCM karena masih memerlukan perawatan pascakecelakaan Kamis malam lalu. “KPK melakukan penahanan kepada SN karena diduga keras serta bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi kasus e-KTP,” ungkap Febri Diansyah, Kabiro Humas KPK.

Pembantaran penahanan merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan. Pembantaran penahanan dapat diberikan karena alasan kesehatan (rawat jalan/rawat inap), diperkuat dengan keterangan dokter.

Menurut hasil pemeriksaan di RSCM, sampai saat ini Setnov masih membutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap untuk obeservasi, sehingga, KPK melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka Setnov.

“Namun, kuasa hukum menolak menandatangani berita acara pembantaran tersebut, sehingga penyidik menyiapkan berita acara penolakan pembantaran penahanan dan kembali tidak ditandatangani pihak SN,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti seluruh proses hukum di KPK, yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus e-KTP.

“Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menghadiri sarasehan ‘Mewujudkan Konstitusional DPD RI Tahun 2017’, di gedung Nusantara IV DPR.

Presiden meyakini proses hukum menyangkut Setnov di KPK akan terus dilakukan.
Mengenai kemungkinan pergantian pimpinan DPR terkait status Setya Novanto, Presiden Jokowi tidak menjawab langsung. “Itu wilayahnya DPR,” katanya.

 

Continue Reading

Nasional

Gugatan Setnov ke Imigrasi Dicabut

Published

on

Gugatan

Kilasjogja.com, JAKARTA – Kuasa hukum Setya Novanto mencabut gugatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ronny F Sompie.

Pencabutan tersebut berkaitan dengan pencegahan dirinya keluar negeri. “Berdasarkan surat kuasa khusus dengan registrasi nomor 903/Kuasa/2017/PTUNJ/JKT tanggal 7 November 2017 dengan ini menyatakan mencabut gugatan perkara gugatan tata usaha negara dimaksud dengan segala akibat hukumnya,” terang Majelis Hakim Onoen Pratiwi saat membacakan surat pencabutan di PTUN Jakarta Timur.

Majelis hakim kemudian menanyakan kepada pihak tergugat dalam hal ini Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM terkait gugatan tersebut.

“Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apakah pihak tergugat bagaimana apakah setuju gugatan dicabut?,” tanya Onoen.

Dengan singkat pihak tergugat menjawab, “setuju,” jawab pihak tergugat dengan singkat.

Rencananya sidang akan kembali digelar pada 23 November 2017 mendatang dengan pembahasaan pembacaan penetapan pencabutan. “Dengan ini sidang kami tunda pada Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan acara pembacaan penetapan pencabutan jam 10.00 WIB,” ucap Majelis Hakim.

Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Syaifullah Hamid enggan memberi komentar banyak ihwal pencabutan gugatan tersebut. “Karena penetapannya belum resmi mohon bersabar nanti tanggal 23 yah oke,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai alasan pencabutan, Hamid malah menyuruh untuk meminta alasan kepada majelis hakim. Ia enggan berkomentar panjang dan bergegas pergi meninggalkan PTUN.
“Ke majelis hakim ajalah, anda sudah tau sendiri kondisinya kan sekarang,” kata Hamid.

Namun, Ia mengaku bahwa pencabutan tersebut atas interaksi dari ketua DPR Setya Novanto. “Secara lisan beliau menyampaikan,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Setya Novanto mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terkait pencegahannya berpergian ke luar negeri Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Novanto mendaftarkan gugatannya pada Jumat (20/10) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN-JKT dengan pihak tergugat Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Pencegahan terhadap Novanto merupakan permintaan resmi dari KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

KPK pada awal Oktober lalu meminta perpanjangan pencekalan terhadap Novanto, mengingat masih dibutuhkannya keterangan Ketum Golkar tersebut sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.

Setya Novanto dicegah berpergian ke luar negeri hingga April 2018. Gugatan Setya Novanto kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas pencegahannya ke luar negeri dicabut.

Dengan demikian Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dirjen Imigrasi Eko Budianto mengatakan, surat pencegahan terhadap yang bersangkutan ke luar negeri masih berlaku.

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Lakukan ‘Polling’ Listrik

Published

on

listrik

Kilasjogja.com, JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga, menimbulkan pertanyaan dan bahwa keberatan sejumlah pihak.

Namun Menteri Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Minieral (ESDM), Ignasius Jonan menjamin rencana itu tak akan menyebabkan kenaikan pada tarif listrik.

Tidak ada kenaikan tarif listrik per kWh atas penyederhanaan kelas golongan untuk 900 volt ampere (va) tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.

“Yang 900 VA itu kita akan survei apakah ini bisa dinaikkan ke 1.300 VA. Tapi yang rumah tangga mampu ya. Tarifnya kesepakatan enggak boleh naik. Tetap gunakan tarif yang 900 VA,” terangnya.

Jonan menegaskan meskipun kelas golongan pelanggan tarif listrik non subsidi akan mengalami penambahan daya, hal tersebut tidak akan mengubah tarif per Kwh-nya.

Meski demikian kebijakan tersebut masih dalam proses yang kemungkinan dituangkan dalam Peraturan Menteri.

“Jadi untuk peningkatan daya tidak ada biaya apa-apa. Kalau dulu untuk peningkatan daya permohonannnya lama juga harus membayar,” jelasnya.

Sementara itu, rencana yang tengah dikaji oleh Kementerian ESDM dan PLN dalam meningkatkan kapasitas listrik rumah tangga ini diharapakan akan memudahkan masyarakat dalam meningkatkan daya listriknya tanpa dibebani biaya macam-macam.

“Yang kedua kalau dari yang 1.300 VA sampe ke 4.400 VA dinaikkan ke 5.500 VA. Itu kan tarifnya sama. 1.300 VA sampe 5.500 VA tarif per kWh sama. Kalau sama abudemen minimumnya pakai yang mana? ya pake yang 1.300 va. Tambah dayanya enggak ada pembayaran sama sekali tapi ini detailnya nanti sedang dikaji,” ungkapnya.

Pemerintah berharap dengan penyederhanaan golongan tersebut tenaga listrik bisa lebih diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam satu hingga dua minggu ke depan pemerintah bersama PLN akan melaksanakan sosialisasi ke publik untuk memastikan semua masalah-masalah teknis dapat berjalan termasuk biaya yang harus ditanggung akibat kebijakan penyederhanaan golongan tersebut.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan melakukan “polling” untuk menjaring pendapat masyarakat. “Kami akan coba `polling` dalam satu-dua minggu ke depan. PLN akan mengoordinasikan `polling` melalui berbagai media. Jika hasilnya meyakinkan dan secara teknis kami juga siap, maka akan segera ditetapkan,” ujarnya.

Terkait adanya tuduhan upaya terselubung antara pemerintah dan PLN untuk menaikkan tarif listrik sehingga mendapatkan penolakan dari masyarakat hal tersebut ditepis oleh Jonan.

“Pemerintah akan menjelaskan kepada masyarakat apa manfaatnya jika kebijakan ini diterapkan dan jika saat ini masih ada penolakan, pemerintah memahaminya bahwa kebijakan ini belum dipahami dengan baik sehingga perlu dijelaskan terus-menerus,”jawabnya.

Menurut dia, kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik akan memberikan keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.Dengan kebijakan tersebut juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Rata-rata UMKM adalah pelanggan 1.300 VA sampai 3.300 VA. Dengan kenaikan daya tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, maka UMKM dapat berkembang karena bisa memperoleh daya listrik yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya tambahan,” tukasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
loading...

Headline Berita