Connect with us

Jogja

Kerugian Pasca Siklon Cempaka Rp 200 Miliar

Published

on

Kerugian Pasca Siklon Cempaka

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerugian pasca bencana siklon tropis cempaka di sejumlah daerah di DIY telah mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang masuk ke Pemda DIY, total kerugian sebagai dampak dari adanya banjir dan tanah longsor di DIY mencapai Rp 200 miliar.

“Setelah kami lakukan pendataan dengan melibatkan kabupaten/kota total kerugian sebagai dampak dari adanya badai cempaka di DIY mencapai Rp 200 miliar. Selain rumah penduduk dan sekolah, sejumlah infrastruktur seperti jalan, talud dan jembatan juga mengalami kerusakan cukup serius,” terang Gatot Saptadi, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY.

Gatot mengatakan, banyaknya kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum harus segera ditanggani.

Untuk itu pihaknya sudah memerintahkan kepada kabupaten/kota maupun pihak terkait, supaya kerusakan tersebut untuk dipilah.

Tindakan itu dilakukan untuk mengetahui mana yang harus segera dikerjakan segera dan mana yang harus melewati proses rekontruksi.

Untuk proses rekonstruksi membutuhkan waktu dan alokasi anggaran yang tidak sedikit.

“Pembangunan infrastruktur yang rusak itu butuh waktu dan perencanaan yang cermat. Jadi tidak bisa langsung dibangun karena membutuhkan proses,” jelasnya.

Kerusakan akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di DIY jumlahnya cukup besar.

Melihat kondisi tersebut dan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemda DIY telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Dengan adanya komunikasi tersebut diharapkan penangganan kerusakan di daerah bencana bisa dilakukan secara cepat dan terarah.

Sementara itu, Penjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Kridho Suprayitno menjelaskan perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat dampak Siklon Tropis Cempaka yaitu Kota Yogyakarta sebesar Rp 13,945 miliar, Bantul sebesar Rp 102,513 miliar, Kulonprogo sebesar Rp 1,5 miliar, Sleman sebesar Rp 13,240 miliar dan Gunungkidul Rp 43,844 miliar.

Kerugian material tersebut terutama kerusakan infrastruktur khususnya paling parah di Bantul dan Gunungkidul.

” Untuk penanganan darurat ini, kami mengunakan dana APBD Kabupaten/kota dan Provinsi. Kami juga menggunakan skema Dana Siap Pakai (DSP) darurat BNPB,” ungkapnya.

Selama tahapan recovery dan transisi tetap dikucurkan dana DSP hibah BNPB maupun dari APBD kabupaten/kota dan provinsi tentunya.

Khusus penggunaan
Bantuan Tak Terduga (BTT) diharapkan agar kabupaten/kota se-DIY mengoptimalkan sampai akhir Desember 2017 ini.

” BTT yang ada saat ini baru dari Pemda DIY sebesar Rp 14,7 miliar. Mengingatkan kondisi tanggap darurat di DIY dinyatakan sampai 14 Desember 2017, maka skema pra perbaikan kedarutan untuk pemulihan kembali nantinya,” ujarnya.

Kucuran BTT hanya memungkinkan dipergunakan untuk penanganan kedaruratan atau sementara.

Penanganan kedaruratan ini difokuskan bagi yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat umum.

Sedangkan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang rusak parah seperti jembatan, jalan, sekolah dan sebagainya baru dilakukan tahun 2018 untuk jangka menengah dan panjangnya.

” Anggaran BTT yang ada sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun waktu sehingga khusus penanganan kedaruratan prioritas. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang baru bisa dimungkinkan tahun 2018 baik optimalisasi APBD maupun APBN nantinya, ” katanya.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jogja

Bank Indonesia dan BPD DIY Sosialisasi Aplikasi Cash Manajemen Sistem

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Dinamika perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi Pemerintah Daerah yang semakin modern menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menginisiasi penerapan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2018 Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal. CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” terang Sri Fitriani,
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Selasa (10/10).

Dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik.

Misalnya layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” jelasnya.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

“Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi GNNT guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat,” katanya.

Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sehingga mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif Pemerintah, yaitu sebesar 75 persen penduduk Indonesia dewasa telah terinklusi keuangan pada 2019.

DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam keindahan alam, kebudayaan, pendidikan, termasuk potensi industri kreatif yang sangat besar.

Terutama untuk sektor kreatif yang berbasis teknologi informasi, tentu memerlukan inovasi pengelolaan keuangan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan era ekonomi digital saat ini, agar industri di DIY berkontribusi secara konkrit dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah,” kata Sri Fitriani.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

TPID DIY Dorong Kerjasama Antar Daerah

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerjasama antar daerah dan pembangunan sistem informasi yang saling terhubung perlu dilakukan, karena arus barang tidak hanya berputar di wilayah DIY saja namun melewati antar daerah.

Disamping itu, kerjasama lintas sektor juga perlu ditingkatkan mengingat harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, namun juga distribusi, infrastruktur dan informasi.

Sejalan dengan permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini, Rakorda TPID DIY 2018 mengangkat tema “Mendorong Kerjasama Antar Daerah dan Efektivitas Tata Niaga dalam Stabilisasi Inflasi Pangan di DIY”.

Kepala Perwakilan BI DIY, Budi Hanoto, menyampaikan perkembangan inflasi terkini dan pentingnya peningkatan efektivitas distribusi pangan dalam pengendalian inflasi.

Pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Tim Pengarah TPID DIY, yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam, menyampaikan arahannya kepada TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Selain dihadiri oleh anggota TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota, Rakorda tersebut dihadiri pula oleh seluruh Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang terkait seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota di seluruh DIY, Satgas Pangan Polda DIY, Badan Intelijen Negara DIY, kalangan akademisi, dan lembaga/instansi/pihak lain yang terlibat dalam upaya pengendalian inflasi.

Pelaksanaan Rakorda TPID DIY 2018 ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Rapat Koordinasi TPID Wilayah Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 April 2018 dan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018.

Keputusan hasil Rakorwil se-Jawa dan Rakornas TPI mengamanatkan beberapa hal, antara lain: memperkuat cadangan pangan daerah, melakukan pengembangan sistem informasi neraca pangan, memperkuat infrastruktur pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan mendorong upaya pembentukan BUMDES yang bergerak di bidang pangan.

Kondisi inflasi pangan DIY yang cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi pertimbangan penting dari pelaksanaan Rakorda ini.

Hingga Agustus 2018, inflasi pangan DIY tercatat 5,83 persen (yoy). Dari sebanyak 111 komoditas pangan di DIY, terdapat beberapa komoditas utama yang memiliki bobot dominan.

Terdapat 4 (empat) komoditas yakni Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, dan Cabai Merah yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pangan dengan bobot keseluruhan sebesar 29 persen.

Relatif tingginya inflasi pangan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya tata niaga pangan.

Beberapa permasalahan tata niaga yang menjadi perhatian utama TPID DIY adalah ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain, walaupun hasil pertanian DIY mengalami surplus.

Rantai tata niaga yang panjang dan dominasi middle man, posisi tawar petani dan pedagang eceran yang relatif masih rendah. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pasokan pangan didominasi oleh para pedagang, sehingga rentan terhadap spekulasi harga dan praktek penimbunan stok.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya perdagangan yang tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak pada tinggi dan berfluktuatifnya harga pangan ditingkat konsumen.

Dengan pelaksanaan Rakorda 2018 ini diharapkan seluruh TPID di wilayah DIY (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) mampu meningkatkan peran sertanya dalam menjaga stabilitas harga di DIY pada khususnya dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengendalian inflasi nasional dalam rangka mencapai target inflasi 3,5 persen +/- 1 persen tahun 2018 dan 2019.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing TPID untuk memenuhi harapan tersebut antara lain kerjasama antar daerah, melalui pemetaan surplus defisit komoditas yang ada di DIY, kerjasama antar daerah, dan peningkatan sinergi antar daerah untuk mengurangi defisit pasokan.

Efisiensi tata niaga pangan, melalui pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran gapoktan, tata niaga komoditas pagnan di sektor hulu, revitalisasi insfatruktur pertanian, optimalisasi produksi dan produtivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penggunaan transaksi digital.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Pesan Jokowi Di Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Published

on

Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional

Kilasjogja.com, JOGJA – Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada ribuan perempuan yang hadir di acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia yang digelar di Jogja.

Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia memiliki kekayaan budaya bangsa yang harus terus dijaga persatuannya.

“Sekali lagi negara kita adalah negara besar, kita diberi anugerah oleh Allah SWT beragam, berbeda-beda, berwarna-warni, berbeda agama, berbeda ras, berbeda tradisi, berbeda suku, berbeda bahasa daerah,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta pada Jumat (14/9/2018).

Menurut Presiden, kekayaan Indonesia yang beragam perlu dijaga kesatuannya.

Negara lain tidak ada yang memiliki kekayaan suku, bahasa dan budaya sebanyak yang dimiliki oleh Indonesia.

Kekayaan yang dimiliki bangsa ini selain sunber daya alamnya adalah 714 suku bangsa, dan 1.100 bahasa daerah.

“Inilah negara kita Indonesia, dan aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan dan kerukunan. Ini aset terbesar bangsa Indonesia yang harus kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama kita pelihara bersama-sama,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan sejumlah tokoh perempuan Indonesia terus mengharumkan nama bangsa baik melalui sektor olahraga, penjagaan perdamaian dan kinerja di pemerintahan.

Sejumlah pejabat yang turut dalam acara itu, antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN.

Rangkaian acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia dilaksanakan sejak 13 hingga 20 September 2018.

Dalam acara itu dibahas upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan hak asasi manusia.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita