Connect with us

Jogja

Kerugian Pasca Siklon Cempaka Rp 200 Miliar

Published

on

Kerugian Pasca Siklon Cempaka

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerugian pasca bencana siklon tropis cempaka di sejumlah daerah di DIY telah mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang masuk ke Pemda DIY, total kerugian sebagai dampak dari adanya banjir dan tanah longsor di DIY mencapai Rp 200 miliar.

“Setelah kami lakukan pendataan dengan melibatkan kabupaten/kota total kerugian sebagai dampak dari adanya badai cempaka di DIY mencapai Rp 200 miliar. Selain rumah penduduk dan sekolah, sejumlah infrastruktur seperti jalan, talud dan jembatan juga mengalami kerusakan cukup serius,” terang Gatot Saptadi, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY.

Gatot mengatakan, banyaknya kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum harus segera ditanggani.

Untuk itu pihaknya sudah memerintahkan kepada kabupaten/kota maupun pihak terkait, supaya kerusakan tersebut untuk dipilah.

Tindakan itu dilakukan untuk mengetahui mana yang harus segera dikerjakan segera dan mana yang harus melewati proses rekontruksi.

Untuk proses rekonstruksi membutuhkan waktu dan alokasi anggaran yang tidak sedikit.

“Pembangunan infrastruktur yang rusak itu butuh waktu dan perencanaan yang cermat. Jadi tidak bisa langsung dibangun karena membutuhkan proses,” jelasnya.

Kerusakan akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di DIY jumlahnya cukup besar.

Melihat kondisi tersebut dan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemda DIY telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Dengan adanya komunikasi tersebut diharapkan penangganan kerusakan di daerah bencana bisa dilakukan secara cepat dan terarah.

Sementara itu, Penjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Kridho Suprayitno menjelaskan perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat dampak Siklon Tropis Cempaka yaitu Kota Yogyakarta sebesar Rp 13,945 miliar, Bantul sebesar Rp 102,513 miliar, Kulonprogo sebesar Rp 1,5 miliar, Sleman sebesar Rp 13,240 miliar dan Gunungkidul Rp 43,844 miliar.

Kerugian material tersebut terutama kerusakan infrastruktur khususnya paling parah di Bantul dan Gunungkidul.

” Untuk penanganan darurat ini, kami mengunakan dana APBD Kabupaten/kota dan Provinsi. Kami juga menggunakan skema Dana Siap Pakai (DSP) darurat BNPB,” ungkapnya.

Selama tahapan recovery dan transisi tetap dikucurkan dana DSP hibah BNPB maupun dari APBD kabupaten/kota dan provinsi tentunya.

Khusus penggunaan
Bantuan Tak Terduga (BTT) diharapkan agar kabupaten/kota se-DIY mengoptimalkan sampai akhir Desember 2017 ini.

” BTT yang ada saat ini baru dari Pemda DIY sebesar Rp 14,7 miliar. Mengingatkan kondisi tanggap darurat di DIY dinyatakan sampai 14 Desember 2017, maka skema pra perbaikan kedarutan untuk pemulihan kembali nantinya,” ujarnya.

Kucuran BTT hanya memungkinkan dipergunakan untuk penanganan kedaruratan atau sementara.

Penanganan kedaruratan ini difokuskan bagi yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat umum.

Sedangkan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang rusak parah seperti jembatan, jalan, sekolah dan sebagainya baru dilakukan tahun 2018 untuk jangka menengah dan panjangnya.

” Anggaran BTT yang ada sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun waktu sehingga khusus penanganan kedaruratan prioritas. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang baru bisa dimungkinkan tahun 2018 baik optimalisasi APBD maupun APBN nantinya, ” katanya.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jogja

Gubernur DIY Minta Kasus UGM Dituntaskan

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan mahasiswa UGM di lokasi kuliah kerja nyata (KKN) segera dituntaskan.

Hal itu, agar masalah tersebut tidak menimbulkan citra buruk kampus UGM di mata masyarakat.

“Terus terang detail kasus itu seperti apa saya belum tahu. Meski begitu, saya berharap persoalan tersebut diselesaikan. Jangan sampai menjadi kasus yang berkembang dan berdampak pada pencerminan (citra) yang tidak bagus. Terserah kebijakan kampus sepertiapa,” terangnya.

Gubernur DIY  mengimbau agar penuntasan kasus ini dilakukan dengan baik.

Meski belum mengetahui secara detail kronologisnya seperti apa, Sultan optimis pihak UGM memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan itu.

“Terserah kebijakan yang akan diambil kampus seperti apa, karena mereka memiliki aturan tersendiri. Sebaiknya segera diselesaikan,” ujar Sultan HB X, seraya meminta agar mengedepankan sikap bijak.

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo menegaskan, meski kasus ini terjadi tahun lalu, kepolisian masih tetap bisa mengusut.

“Polda DIY sudah berinisiatif melakukan penyelidikan,” katanya.

Sesuai pasal 184 KUHAP, penyidik akan mencari setidaknya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu menjadi syarat agar kasus tersebut bisa dilanjutkan

Sementara itu, kepolisian berencana meminta keterangan mahasiswi UGM yang menjadi korban pemerkosaan sesama mahasiswa.

Korban akan dimintai keterangan dengan didampingi pengacara atau psikolog.

“Korban dalam waktu dekat akan dimintai keterangan, didampingi orang-orang yang ditunjuk untuk mendampingi,” ujarnya.

Saat dimintai keterangan, korban didampingi penasihat hukum atau psikolog.

Sementara itu, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. “Pelaku itu biasanya paling belakangan,” ungkapnya.

Kepolisian, lanjut Setyo, saat ini masih menggali keterangan dari sejumlah orang. Polisi berusaha mengumpulkan setidaknya dua alat bukti untuk penetapan sebagai tersangka.

“Oleh sebab itu kewenangan dan kewajiban penyidik untuk mencari, mendapatkan dua alat bukti itu untuk bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Kasus pemerkosaan ini diketahui saat lembaga pers UGM, Balairungpress mengungkapkan cerita mahasiswi bernama samaran Agni.

Agni mengaku diperkosa oleh HS pada saat kegiatan KKN di Pulau Seram, Desember 2017 silam.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

The Falcon Milik Builder Yogya Tampil di Jepang

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kualitas tangan-tangan kreatif asal Yogya dalam industri motor kustom kian diakui di tingkat internasional. ‘The Falcon’, motor berkonsep old school chopper garapan Queen Lenkha Choppers Yogya ini bakal unjuk kualitas di ajang 27th Annual Yokohama Hot Rod Custom Show 2018 di Yokohama Jepang, awal Desember mendatang.

Bagi Queen Lenkha Choppers, ini kali kedua mereka turun pada ajang bergengsi tahunan tersebut di negara sakura. Tahun 2017 lalu, pada ajang yang sama mereka berhasil memenangi penghargaan Free Kustom Cycles Mooneyes Spain Award.

“Setelah pulang dari Jepang, kami berpikir untuk membuat lebih baik di tahun 2018. Menunjukkan, tak hanya builder-builder Jakarta yang bisa, tapi builder asal Yogya pun memiliki kualitas di level dunia,” tegas Punggawa Queen Lekha Choppers, Muhammad Perdana Agung Satria, Rabu (31/10).

Pria yang akrab disapa Yayak tersebut menambahkan, proses pengerjaan The Falcon yang keren dengan pattern dan motif suku indian tersebut digarap selama tiga bulan. Motor berbasis mesin S&S Knucklehead KN 74 berkapasitas 1200cc tersebut dipersiapkan khusus.

“Setiap aspek motor ini menampilkan simbol dan filosofi suku Indian, karena tahun 2017 lalu kami melihat belum ada builder lain yang berpikir tentang itu,” tambahnya.

Di 2017 lalu, mereka harus bersaing dengan sekitar 800 motor dari seluruh dunia. Tahun ini The Falcon masuk dalam 8 karya builder Indonesia yang akan berpartisipasi dalam program Kustomfest-Indonesia Attack 2018 dalam ajang 27th Annual Yokohama Hot Rod Custom Show 2018.

Tujuh motor lain merupakan garapan builder kota-kota besar lain seperti DKI Jakarta. “Kami mohon doa semoga wakil DIY dapat berjaya di Jepang. Menunjukkan pada mata dunia, bahwa tangan-tangan kreatif Yogya memiliki kualitas dan potensi besar di dunia kustom internasional,” tambah Director Kustomfest, Lulut Wahyudi.

Pemilik The Falcon, Beth Albichar Muchammad enggan menjawab soal dana yang ia butuhkan untuk menggarap The Falcon. “Yang turun di Jepang tahun lalu diminati orang lain, sehingga dijual untuk bisa dilakukan lebih di tahun 2018 dengan The Falcon,” tegasnya.

Dengan The Falcon tampil di Jepang, pihaknya berharap semangat builder di Yogya kian kuat untuk berkarya menghasilkan motor-motor kustom yang mampu menyedot perhatian dunia.



Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Bank Indonesia dan BPD DIY Sosialisasi Aplikasi Cash Manajemen Sistem

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Dinamika perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi Pemerintah Daerah yang semakin modern menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menginisiasi penerapan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2018 Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal. CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” terang Sri Fitriani,
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Selasa (10/10).

Dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik.

Misalnya layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” jelasnya.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

“Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi GNNT guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat,” katanya.

Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sehingga mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif Pemerintah, yaitu sebesar 75 persen penduduk Indonesia dewasa telah terinklusi keuangan pada 2019.

DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam keindahan alam, kebudayaan, pendidikan, termasuk potensi industri kreatif yang sangat besar.

Terutama untuk sektor kreatif yang berbasis teknologi informasi, tentu memerlukan inovasi pengelolaan keuangan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan era ekonomi digital saat ini, agar industri di DIY berkontribusi secara konkrit dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah,” kata Sri Fitriani.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita