Connect with us

News

Kejutan Hakim Cepi Iskandar

Published

on

Cepi Iskandar

Kilasjogja.com, NASIONAL – Cepi Iskandar, hakim  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membuat keputusan mengejutkan, yakni mengabulkan permohonan praperadilan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto (Setnov). Hakim Cepi menilai penetapan tersangka oleh KPK terhadap Novanto tidak sah.

“Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dan menyatakan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Setya Novanto tertanggal 17 Juli 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah,” kata Hakim Cepi Iskandar saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, 

Hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. Setnov sebelumnya disangkakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Hakim tunggal ini dalam pertimbangan putusannya menyatakan, penetapan tersangka terhadap Novanto tidak berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan cacat hukum.

“Menimbang pertimbangan dalam perkara a quo, sprindik tertanggal 17 Juli 2017 beserta penetapan tersangka dan seluruh bukti dari termohon adalah cacat hukum dan tidak ada dua alat bukti sah yang dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka,” ucap Hakim Cepi saat membacakan pertimbangan putusannya.

Hakim Cepi berpendapat, penetapan Novanto sebagai tersangka tidak berdasarkan prosedur hukum acara perundang-undangan sebagaimana dalam UU 30/2002 tentang KPK, KUHAP dan Standard Operating Procedure (SOP) KPK.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan, lembaga antirasuah ini akan mempelajari kembali terkait putusan hakim Cepi Iskandar yang menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Setnov dalam kasus e-KTP.

Namun, katanya, KPK tetap menghargai dan menghormati apa yang menjadi putusan ataupun dalil dari putusan praperadilan tersebut.

Setiadi menyatakan, pihaknya akan mengacu pada isi atau ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 4 Tahun 2016 dimana jika penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

“Namun, ini bukan berarti sikap dari kami karena akan melakukan konsolidasi dan mengevaluasi. Kemudian yang terakhir sebenarnya dalam hal putusan ini kami memang tidak boleh melakukan eksaminasi tetapi setidaknya kami melihat ada beberapa dalil atau putusan dari hakim sendiri, ada beberapa bukti kami tidak dijadikan dasar,” jawabnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.