Connect with us

Nasional

Kejutan Hakim Cepi Iskandar

Published

on

Cepi Iskandar

Kilasjogja.com, NASIONAL – Cepi Iskandar, hakim  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membuat keputusan mengejutkan, yakni mengabulkan permohonan praperadilan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto (Setnov). Hakim Cepi menilai penetapan tersangka oleh KPK terhadap Novanto tidak sah.

“Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dan menyatakan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Setya Novanto tertanggal 17 Juli 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah,” kata Hakim Cepi Iskandar saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, 

Hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. Setnov sebelumnya disangkakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Hakim tunggal ini dalam pertimbangan putusannya menyatakan, penetapan tersangka terhadap Novanto tidak berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan cacat hukum.

“Menimbang pertimbangan dalam perkara a quo, sprindik tertanggal 17 Juli 2017 beserta penetapan tersangka dan seluruh bukti dari termohon adalah cacat hukum dan tidak ada dua alat bukti sah yang dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka,” ucap Hakim Cepi saat membacakan pertimbangan putusannya.

Hakim Cepi berpendapat, penetapan Novanto sebagai tersangka tidak berdasarkan prosedur hukum acara perundang-undangan sebagaimana dalam UU 30/2002 tentang KPK, KUHAP dan Standard Operating Procedure (SOP) KPK.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan, lembaga antirasuah ini akan mempelajari kembali terkait putusan hakim Cepi Iskandar yang menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Setnov dalam kasus e-KTP.

Namun, katanya, KPK tetap menghargai dan menghormati apa yang menjadi putusan ataupun dalil dari putusan praperadilan tersebut.

Setiadi menyatakan, pihaknya akan mengacu pada isi atau ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 4 Tahun 2016 dimana jika penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

“Namun, ini bukan berarti sikap dari kami karena akan melakukan konsolidasi dan mengevaluasi. Kemudian yang terakhir sebenarnya dalam hal putusan ini kami memang tidak boleh melakukan eksaminasi tetapi setidaknya kami melihat ada beberapa dalil atau putusan dari hakim sendiri, ada beberapa bukti kami tidak dijadikan dasar,” jawabnya.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

Rumah Tahan Gempa Kementrian PUPR Sudah Terbitkan Pedoman Sejak Lama

Published

on

rumah tahan gempa

Mulailah Bangun Rumah Tahan Gempa

Kilasjogja.com, NASIONAL – Merujuk dari berbagai macam kejadian gempa yang ada di Indonesia dari gempa yang terjadi beberapa tahun silam di Jogja sampai dengan gempa yang baru saja terjadi di lombok. bangunan rumah penduduk banyak yang rusak sebagian malahan rubuh yang menjadi pertanyaan adalah apakah bangunan tempat tinggal penduduk bisa di bangun dengan tahan gempa?

Sudah sejak lama ada Buku Pedoman Membangun Rumah Tahan Gempa yang di tebitkan oleh Kementrian PUPR karangan Ir. Teddy Boen. 

Saat ini sudah ada beberapa jenis bangunan tahan gempa dengan sistem prestressed precast yang rapi dan bagus dan sesuai dengan SNI 2012/2013 mulai dari type 36 dengan harga terjangkau dan lulus uji di Puskim Bandung.

Rumah Tahan Gempa di Jogja
Rumah Tahan Gempa Di Jogja

Sepertinya Kementrian PUPR perlu lebih giar melakukan sosialisasi ke masyarakat perihal bangunan rumah tahan gempa.

Baca Juga: Gempa Lombok, Ratusan Pendaki Terjebak di Gunung Rinjani

yang sudah terlanjur mungkin sangat sulit untuk di perkuat, namun kedepannya agar tidak terjadi hal serupa mengingat kita di Indonesia berada di jalur pergesaran lempeng tektonik sudah saatnya pemerintah setempat harus mulai ketat dan tegas dalam menerapkan aturan pembangunan bangunan huni bagi masyarakat.

hal tersebut juga harus di imbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun rumah dengan struktur yang tahan akan gempa.

Baca Juga:

Continue Reading

Nasional

BMKG : Jauhi Bibir Pantai

Published

on

Kilasjogja.com, LOMBOK – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat meminta warga Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap tenang dan menjauhi bibir pantai pasca gempa 7 Skala Richter (SR) mengguncang Lombok Utara pukul 18.46 WIB, Minggu (5/8).

Gempa yang berlokasi di 8.37 LS, 116.48BT dengan kedalaman 15 Kilometer tersebut berpotensi terjadinya tsunami.

“Meski prediksi gelombang paling tinggi hanya setengah meter, tapi kami minta masyarakat segera jauhi bibir pantai dan mencari tempat yang jauh lebih tinggi. Upayakan untuk tetap tenang dan tidak panik,” ungkap Kepala BMKG Pusat, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Minggu (5/8).

Dwikorita mengatakan gelombang tsunami yang tiba bisa saja berbeda-beda.

“Gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar,” tuturnya.

Diungkapkan, hingga saat ini BMKG terus memantau kondisi terkini pasca gempa dan berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Terus kami pantau dari Pusat Gempa Nasional di Jakarta, termasuk potensi terus terjadinya gempa susulan,” terangnya.

Dwikorita memaparkan hingga pukul 19.51 WIB, telah terjadi 16 kali gempa susulan namun dengan magnitudo yang jauh lebih kecil.

Namun demikian, Ia meminta masyarakat untuk terus waspada dan tidak mendiami bangunan atau rumah yang rawan ambruk.

Baca Juga:

Continue Reading

Nasional

Prabowo Subianto Utus Ketua Umun Partai Gerindra Jabar Lobi Ustad Abdul Somad

Published

on

prabowo subianto dan ustadz abdul somad

Ustad Abdul Somad Salah Satu Calon Wakil Presiden Pilihan Prabowo Subianto

KilasJogja.com, NASIONAL – Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengutus Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Ustadz Abdul Somad alias UAS.

Lobi untuk bertemu ini terkait hasil ijtima ulama yang merekomendasikan Somad dan Salim Segaf Aljufri sebagai calon pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Pertemuan Prabowo dengan ulama asal Riau itu belum terlaksana karena kesibukannya berceramah.

Mulyadi mengklaim Prabowo memerintahkannya langsung bertemu dengan UAS.

“Saya diutus langsung, usai pertemuan di Kertanegara Minggu (29/7),” kata Mulyadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/8).

Kata Mulyadi, dia telah bertemu dengan UAS, Senin (30/7) di Bandara Soekarno Hatta. Dalam pertemuan itu, UAS menolak untuk mendampingi Prabowo sebagai Cawapres.

“Tapi kami terus berkomunikasi dan meminta UAS untuk bertemu dengan Prabowo. Waktunya belum ditentukan karena padatnya jadwal UAS. Posisi kami saat ini menunggu UAS untuk bertemu Prabowo,” katanya.

Meski menolak, kata Mulyadi, UAS berjanji mendukung dan mendoakan Prabowo menjadi Presiden.

Mulyadi berharap UAS dapat bertukar pikiran dan gagasan dengan Prabowo. Usai Ijtima Ulama, Prabowo belum pernah bertemu dengan UAS.

“Kalau dengan pak Salim kan pak Prabowo sering bertemu,” katanya.Mulyadi menambahkan sejumlah ulama juga telah menghubunginya agar segera merealisasikan pertemuan Prabowo dengan UAS.

“Semalam sejumlah ulama bertemu di Az Zikra Sentul, dan Arifin Ilham menelepon saya dan berpesan agar memperjuangkan UAS,” katanya.

Prabowo menurut Mulyadi sangat menghormati hasil ijtima, dan dia akan mempertimbangkan rekomendasi para ulama.

Saat ini ada tiga nama yang berpotensi untuk mendampingi Prabowo, yakni UAS, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Salim Segaf Aljufri.

Mulyadi mengatakan, UAS memiliki kompetensi sebagai calon wakil presiden.

“Prabowo ini saya ibaratkan pilot yang akan membawa pesawat terbang berpenumpang 250 juta, maka dibutuhkan seorang copilot yang mampu mendorong Prabowo,” ujarnya.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita