Nasional
Kebijakan Sri Mulyani Membuat UKM Menjerit
JAKARTA – ” Pak Jokowi: Red Line Impor Borongan Membahayakan Perekonomian Negara” ini adalah sebuah judul petisi yang dibuat Account dren30 di (change.org) yang mengatakan pada intinya kebijakan ini dapat di tunda atau di tinjau kembali setidaknya berikan kesempatan untuk mengembalikan modal dengan kargo yang tertahan saat ini karena kebijakan tersebut. Berikan kami waktu dan kesempatan untuk berbenah diri tanpa ada kerugian.
Selama ini importir merasa dirugikan oleh kebijakan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani terkait sosialisasi dan kesempatan kepada Kelompok Usaha Kecil Menengah untuk berbenah diri sebelum kebijakan tersebut di berlakukan.
Importir mengharapkan bahwa kebijakan tersebut dapat ditunda. Harapananya pemerintah mau memberikan pembenahan terlebih dahulu kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) mensosialisasikan, memberikan garansi, serta kemudahan dan informasi yang cukup terkait tata kelola impor yang benar.
Importir merasakan bahwa kebijakan ini tidak adil karena terkesan semua ini hanya untuk pemain besar saja sekelas APINDO yang tidak akan bisa di sandingkan dengan kemampuan dari UKM.
APINDO Memberi Dukungan Kepada Beacukai
Program penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) jadi salah satu program unggulan dari Reformasi Bea Cukai. Dalam implementasinya, PIBT masih ditemukan beberapa tantangan.
Heru mengatakan hal itu saat bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dalam pertemuan itu terungkap salah satu kendala yang timbul adalah pelaku usaha tidak dapat memenuhi perizinan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas), karena skala kapasitas dan aksesibilitas.
Menurut Heru untuk mengurus perizinan, Kementerian/Lembaga teknis terkait harus duduk bersama dengan para perwakilan asosiasi.
“Asosiasi per komoditi harus diundang bersama kementerian teknis terkait,” jelasnya.
Senada dengan Heru, perwakilan APINDO, Suryadi S, menyatakan dukungannya untuk bekerja sama.
“Ini bukan benang kusut, kita kerja sama cari solusinya. Tujuan kami adalah proses yang cepat tapi benar. APINDO membawahi 150 asosiasi, dengan anggota 15.000 orang di seluruh Indonesia. Kami imbau untuk start dengan benar, jika komunikasi terjalin dengan baik, akan mudah melaporkan yang terjadi di lapangan,” tutur Suryadi.
Harapan Dari Usaha Kecil Menengah
Kelompok UKM berharap diajak berbicara dan duduk bersama untuk mencapai sebuah solusi dimana hal tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak tertentu, utamanya para pengusaha kecil.
Kilasjogja.com, NASIONAL – Setelah dinyatakan Lulus seleksi administrasi, pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tes kemampuan dasar (TKD), pekan ini.
Seperti pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar seleksi penerimaan CPNS menggunakan atau berbasis komputer, computer assisted test (CAT).
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Maka soal CAT CPNS terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Materi soal cpns TKD terdiri atas:
- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
- Soal Tes Intelejensi Umum (TIU);
- Soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Adapun rincian pembasahan materi pokok soal CAT cpns Tes Kompetisi Dasar (TKD), yaitu:
A. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Soal CAT CPNS Tes Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi cpns untuk menilai peserta cpns dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Sistem tata negara Indonesia
* Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
* Sejarah perjuangan bangsa,
* Peranan Bangsa Indonesia
* Kemampuan berbahasa indonesia.
B. Tes Intelejensi Umum (TIU)
Soal CAT CPNS Tes Intelejensi Umum (TIU) merupakan tes untuk meningkatkan intelegensi para peserta ujian cpns dalam analisa numerik, verbal serta berpikir logis dan analitis yang terdiri:
Soal CPNS Analisa Verbal, meliputi:
– Tes Sinonim (persamaan kata);
– Tes Antonim (lawan kata):
– Tes Padanan hubungan kata;
– Tes Pengelompokan kata.
Soal CPNS Analisa Numerik, meliputi:
– Tes aritmetik (hitungan);
– Tes Seri angka,
– Tes Seri huruf;
– Tes Logika Angka;
– Tes Angka dalam cerita.
Soal CPNS Berpikir Logis dan Analitis, meliputi:
– Tes Logika Umum;
– Tes Analisa Pernyataan;
– Tes Kesimpulan Silogisme;
– Tes logika Cerita;
C. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
Soal CAT CPNS Tes Karakteristek Pribadi (TKP) merupakan sebuah tes psikologi yang meneliti jenis dan karakter kepribadian para peserta cpns dalam berbagai aspek, termasuk aspek kognitif dan aspek emosi, materi soal TKP meliputi:
– Integritas diri;
– Semangat berprestasi;
– Orientasi pada pelayanan;
– Kemampuan beradaptasi;
– Kemampuan mengendalikan diri;
– Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
– Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
– Kemampuan bekerja sama dalam kelompok;
– Menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
– Orientasi kepada orang lain;
– Kreativitas dan inovasi.
JAKARTA– Pemerintah resmi membuka pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung (MA) sejak 1 Agustus 2017. Ada 19.200 formasi CPNS untuk yang bisa didaftar melalui www.sscn.bkn.go.id.
Sayangnya banyak pendaftaran online yang justru gagal mendaftar. Salah satu penyebabnya adalah duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, pelamar yang NIK-nya tidak terdaftar karena ada pihak lain yang memasukkan NIK tersebut saat pendaftaran CPNS 2017. Padahal, setiap pelamar hanya diizinkan melamar pada satu jabatan dan satu instansi.
Aba Subagja, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan jika kesulitan NIK karena pelamar kurang teliti memasukkan data. Salah ketik NIK bisa berdampak pada pelamar CPNS lain.
Sebab itu, pelamar CPNS berhati-hati saat memasukkan data. Masalah data merupakan hal penting karena berkaitan dengan tahapan selanjutnya.
Persoalan lain yang sering dikeluhkan pelamar ialah mengenai nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang tidak sama atau tidak terdaftar. Hal itu diketahui dari rekap pengaduan pelamar yang disampaikan ke helpdesk SSCN BKN, baik yang disampaikan secara langsung dengan datang ke kantor BKN, maupun melalui telepon dan melalui media sosial BKN.
Ketidaksesuaian antara nomor NIK dan KK berdampak kepada tidak bisanya pelamar melakukan pendaftaran CPNS. Masalah lain yang menjadi keluhan ialah ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir di kartu tanda penduduk (KTP).
Pelamar CPNS yang mengalami kendala serupa dapat langsung menyampaikan permasalahan melalui beberapa saluran. Antara lain sebagai berikut:
1. Wilayah pusat
http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/halo-dukcapil-layanan-call-center-ditjen-dukcapilkemendagri
2. Wilayah daerah
http://dukcapil.kemendagri.go.id/dokumentasi/detail/20/Nomor-HP-dan-WhatsApp-KepalaDinas-Kependudukan-dan-Pencatatan-Sipil-Seluruh-Indonesia.
Banyak juga pelamar CPNS yang melakukan kesalahan pendaftaran. Salah satunya salah mengirimkan dokumen atau berkas ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada baiknya, sebelum melakukan pendaftaran, ada baiknya para calon pelamar membaca prosedur-prosedur registrasi yang sudah banyak dipublikasi secara masif. Baik melalui website pemerintah maupun swasta.
Para pelamar tak khawatir karena gangguan semacam itu bisa diatasi. Dalam laman tersebut ada help desk dan pengaduan di mana keluhan bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti.
“Tapi di situ ada fasilitasnya untuk komplain. Bisa diaktifkan kembali yang kita sebetulnya belum ke input,” jelasnya.
Mengapa Krisi Iklim Bisa Menurunkan Kualitas Hidup Anda?
Kilasjogja.com, NASIONAL – Dalam Divina Commedia, puisi naratif terbesar Italia, Dante Alighieri memberi gambaran soal lanskap dan situasi yang katastrofik alias penuh bencana—di luar dan di dalam diri manusia. Vergilius, salah satu tokoh ciptaan Dante, berkata: “Rawa-rawa yang menguarkan gas busuk ini menyebar ke seluruh penjuru kota yang muram.”
Meski ditulis sekira 7 abad silam, kondisi penuh bencana yang dibayangkan Dante barangkali masih relevan hingga saat ini. Sebab itu, dalam salah satu esai di Electric Literature, Jeffrey Arlo Brown menggunakan ungkapan Vergilius di atas untuk mengkritisi keadaan bumi.
“Ganti ‘rawa-rawa’ dengan ‘pabrik’, dan kita akan memperoleh deskripsi begitu nyata tentang Beijing hari ini,” katanya.
Jika Beijing terlalu jauh, kita bisa melihat contoh kasus di Semarang. Tambaklorok, salah satu daerah pantai, terkena banjir pasang surut, kenaikan permukaan laut, dan penurunan permukaan tanah. Sedangkan Deliksari, sebuah daerah di kawasan Gunung Pati, berada di bawah bayang-bayang tanah longsor dan kekeringan.
Akibat perubahan iklim, dua daerah tersebut mengalami peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, hingga tertimpa beberapa kali hujan deras selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, kesehatan dan produktivitas warga pun terganggu. Demikianlah ancaman nyata terhadap kondisi pembangunan Indonesia.
Kasus-kasus tersebut adalah potret nyata perubahan iklim: berubahnya sistem yang mengatur bumi akibat terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menyebut manusia dan makhluk hidup lainnya akan terdampak krisis dan bencana besar jika suhu bumi meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius. Dampaknya: suhu panas ekstrem, daratan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, dan hasil panen menurun drastis. Tragisnya, dunia hanya memiliki waktu kurang dari 11 tahun untuk mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.
Untuk mengantisipasi krisis iklim, sebagaimana dituangkan dalam laporan Pembangunan Rendah Karbon alias PRK (2017), Kementerian PPN/Bappenas menyebut pemerintah Indonesia telah mencanangkan target untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Inisiatif PRK yang diluncurkan Bappenas bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan dan memulihkan sumber daya alam.
Sepanjang tahun 2000-2018, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,6% per tahun, menurunkan separuh dari tingkat kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan pendapatan per kapita menjadi dua kali lipat. Namun demikian, di saat bersamaan, tindakan eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi yang menghasilkan karbon tinggi juga turut mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan di masa mendatang.
Publik tahu, eksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan gambut, telah menyebabkan lepasnya karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Sebab lain yang tak kalah signifikan adalah penggunaan energi dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan seperti batu bara. Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menyebut emisi GRK nasional pada 2012 adalah 1,453 GtCO2e atau setara dengan karbon dioksida yang dilepaskan dari 338.592 PLTU dalam setahun! Adapun sektor utama yang berkontribusi memasok emisi tersebut adalah sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan (47,8%) dan sektor enegi (34,9%). Dengan prediksi suhu bumi akan semakin panas, pemerintah pun menargetkan penurunan emisi GRK 29-41% pada 2030.
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap bahaya krisis iklim, akhirnya, jika pendekatan ekstraktif—yakni pendekatan yang bertumpu pada pemanfaatan minyak, gas, minerba, dan kehutanan secara luas—terus dijadikan acuan pembangunan, kerusakan alam akan beririsan dengan dampak negatif lainnya: pertumbuhan ekonomi melambat, kesempatan penciptaan lapangan kerja tertutup, dan upaya pengentasan kemiskinan tersumbat.
Kondisi di atas menunjukkan: kita perlu pendekatan baru untuk mengatasi persoalan lingkungan di satu sisi dan memenuhi kesejahteraan masyarakat di sisi lainnya. Untuk itulah pemerintah menawarkan PRK sebagai jawaban.
PRK adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpihak pada efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan.
“PRK adalah serangkaian kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Melihat masifnya dampak perubahan iklim seperti bencana dan kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor-faktor hidrometeorologis (angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi) di berbagai tempat, PRK jadi mendesak untuk diterapkan. Tanpa menerapkan kebijakan tersebut, seperti disampaikan dalam laporan Bappenas, pertumbuhan ekonomi akan mulai menurun sejak tahun 2019. Penyebabnya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, polusi, dan meningkatnya kelangkaan sumber daya.
Tekanan kebutuhan energi yang menimbulkan kenaikan harga dan penurunan produktivitas adalah efek lain dari rantai masalah ini. “Puncaknya, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan semakin menurun secara progresif, hingga mencapai sekitar 4,3% pada tahun 2045,” terang tim Bappenas.
Laporan Bappenas menyebut PRK dapat meningkatkan PDB rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045, menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 43% pada 2030, menurunkan kemiskinan ekstrem dari 9,8% dari total populasi 2018 menjadi 4,2% dari total populasi pada 2045.
Dari segi perbaikan lingkungan, PRK diproyeksikan akan memperbaiki kualitas udara dan air sehingga mencegah 40.000 kematian setiap tahun, mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan, serta menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Dengan pendekatan PRK, total nilai tambah PDB diperkirakan mencapai USD 5,4 triliun—namun dengan investasi lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan biasa.
Lantas bagaimana upaya strategis agar PRK tepat sasaran?
Bappenas menyebut PRK bisa ditempuh dengan mengambil sejumlah kebijakan, misalnya: meningkatkan bauran energi terbarukan hingga setidaknya 30% pada tahun 2045; menegakkan aturan penuh terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut; meningkatkan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat; memenuhi target yang berkaitan dengan air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; dan meningkatkan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun.
Di atas aneka macam kalkulasi, kita percaya, aspek paling penting dari segala rencana dan perubahan angka-angka adalah membaiknya kualitas hidup manusia. PRK berusaha membawa kita ke arah sana.
Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Dasar CPNS 2019
Ingat, Pendaftaran CPNS Di Buka 11 November 2019
