Kebijakan Sri Mulyani Membuat UKM Menjerit

JAKARTA – ” Pak Jokowi: Red Line Impor Borongan Membahayakan Perekonomian Negara” ini adalah sebuah judul petisi yang dibuat  Account dren30 di (change.org) yang mengatakan pada intinya kebijakan ini dapat di tunda atau di tinjau kembali setidaknya berikan kesempatan untuk mengembalikan modal dengan kargo yang tertahan saat ini karena kebijakan tersebut. Berikan kami waktu dan kesempatan untuk berbenah diri tanpa ada kerugian. 

Selama ini importir  merasa dirugikan oleh kebijakan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani terkait sosialisasi dan kesempatan kepada Kelompok Usaha Kecil Menengah untuk berbenah diri sebelum kebijakan tersebut di berlakukan.

Importir mengharapkan bahwa kebijakan tersebut dapat ditunda. Harapananya pemerintah mau memberikan pembenahan terlebih dahulu kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) mensosialisasikan, memberikan garansi, serta kemudahan dan informasi yang cukup terkait tata kelola impor yang benar.

Importir merasakan bahwa kebijakan ini tidak adil karena terkesan semua ini hanya untuk pemain besar saja sekelas APINDO yang tidak akan bisa di sandingkan dengan kemampuan dari UKM.

APINDO Memberi Dukungan Kepada Beacukai

Program penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) jadi salah satu program unggulan dari Reformasi Bea Cukai. Dalam implementasinya, PIBT masih ditemukan beberapa tantangan.

Heru mengatakan hal itu saat bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dalam pertemuan itu terungkap salah satu kendala yang timbul adalah pelaku usaha tidak dapat memenuhi perizinan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas), karena skala kapasitas dan aksesibilitas.

Menurut Heru untuk mengurus perizinan, Kementerian/Lembaga teknis terkait harus duduk bersama dengan para perwakilan asosiasi.

“Asosiasi per komoditi harus diundang bersama kementerian teknis terkait,” jelasnya.

Senada dengan Heru, perwakilan APINDO, Suryadi S, menyatakan dukungannya untuk bekerja sama.

“Ini bukan benang kusut, kita kerja sama cari solusinya. Tujuan kami adalah proses yang cepat tapi benar. APINDO membawahi 150 asosiasi, dengan anggota 15.000 orang di seluruh Indonesia. Kami imbau untuk start dengan benar, jika komunikasi terjalin dengan baik, akan mudah melaporkan yang terjadi di lapangan,” tutur Suryadi.

Harapan Dari Usaha Kecil Menengah

Kelompok UKM berharap diajak berbicara dan duduk bersama untuk mencapai sebuah solusi dimana hal tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak tertentu, utamanya para pengusaha kecil.