Connect with us

Nasional

Ini Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi

Published

on

Kilasjogja.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penangkapan terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno atas dugaan suap atau gratifikasi. Kejadian ini tentu diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat negara lainnya.

Apa itu gratifikasi? Menurut Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu:
1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

 

 

Siapakah yang menerima sanksi akibat gratifikasi? Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporkan Gratifikasi

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jika tidak dapat menolak karena situasi tertentu, misalnya karena suap diberikan secara tidak langsung, maka sebaiknya dilaporkan kepada KPK. Laporan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah gratifikasi itu diterima.

“Sesuai aturan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” terangnya.

Febri mengatakan, pelaporan dapat dilakukan dengan cara langsung ke KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaporan juga bisa melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.   Selain itu, pelapor juga bisa melalui mekanisme pelaporan gratifikasi online di www.gol.kpk.go.id.

Febri mengatakan, KPK juga bekerja sama dengan UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) yang dibentuk sebagai mitra KPK di inspektorat/unit pengawasan internal atau kepatuhan masing-masing kementerian/lembaga. Sehingga, pejabat yang tak bisa melaporkan secara langsung ke KPK bisa menyampaikan ke UPG.

“Selanjutnya UPG yang akan berkoordinasi dengan KPK. Ini sepatutnya menjadi salah satu perhatian jika ingin memperkuat pencegahan korupsi dengan penguatan inspektorat,” kata Febri.

 

 

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

KAI Gelar Book Fair on Station Dan Kenalkan Si Loko

Published

on

Kilasjogja.com, NASIONAL – Untuk pertama kalinya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menggelar Book Fair on Station di enam stasiun KA.

Dalam pelaksanaan kegiatan Book Fair on Station ini, KAI bekerjasama dengan Kompas Gramedia.

Book Fair on Station bertujuan untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat dengan mendekatkan buku sebagai sumber bacaan di area stasiun.

Acara yang diselenggarakan selama lima hari yakni pada tanggal 14 sampai 18 November 2018 ini dilaksanakan serentak di enam stasiun KA yaitu Stasiun Gambir, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Purwokerto, Stasiun Semarang Tawang, dan Stasiun Surabaya Gubeng.

Selama acara berlangsung, pengunjung dapat membeli buku-buku berkualitas yang telah disediakan oleh Gramedia Store, mulai dari buku bergenre anak, pengembangan diri, bisnis, agama, novel, dan tentunya Komik Si Loko serta berbagai referensi lainnya yang rata-rata merupakan buku best seller.

Selama acara berlangsung, semua buku tersebut dapat dibeli oleh pengunjung tentunya dengan harga spesial yaitu dengan diskon sebesar 10 persen.

Namun, bagi yang dapat menunjukkan aplikasi KAI Access yang sudah teregistrasi di ponselnya, maka akan mendapatkan tambahan diskon 5 persen.

Selain berburu buku, untuk menyemarakkan event tersebut, para pengunjung khususnya yang masih anak-anak juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berbeda-beda setiap harinya.

Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya lomba mewarnai, lomba menulis cerita pendek, lomba announcer, pouch painting, dan talkshow anak. Bagi anak-anak yang tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan di atas, diharapkan sesegera mungkin hadir dan mendaftarkan diri pada panitia di lokasi.

Sebab, di masing-masing acara tersebut, peserta hanya dibatasi sebanyak 30 orang anak.

Rangkaian acara Book Fair on Station dibuka secara resmi oleh EVP Daop 6 Yogyakarta Eko Purwanto di Stasiun Yogyakarta, Rabu (14/11).

“Book Fair on Station merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan berbagai pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pengunjung dan penumpang kereta api melalui cara yang menyenangkan dan seru. Karena tempatnya di stasiun, acara ini pun bisa menjadi media edukasi yang unik dan menyenangkan untuk anak- anak,”

Tak hanya selenggarakan Book Fair on Station, KAI juga meluncurkan Komik Si Loko.

Komik ini dibuat sebagai sebuah inovasi media pemasaran dan aktivasi dari maskot resmi KAI, yang bernama Si Loko. Dalam penerbitan dan distribusi komik dengan judul Komik Si Loko “The Origin” ini, KAI bekerja sama dengan Kepustakaan Populer Gramedia.

Gaya bahasa dan penggambaran pada Komik Si Loko “The Origin” dibuat menjadi cerita fiksi yang ringan dan jenaka, dengan karakter tokoh komik di dalamnya yang mendukung penyampaian pesan pemasaran dan pelayanan KAI.

Sehingga komik ini diharapkan bisa mendekatkan KAI pada target pemasarannya, terutama anak muda di rentang usia 18-30 tahun.

Selain itu, Komik Si Loko “The Origin” juga menceritakan beberapa kejadian sehari-hari yang menghibur dan memberikan nilai edukasi kepada pembacanya, diharapkan dapat meningkatkan kembali minat baca masyarakat.

Komik Si Loko “The Origin” diluncurkan pada hari Rabu (14/11) oleh Direktur Komersial KAI Dody Budiawan, bertempat di Loko Coffee Shop, Stasiun Yogyakarta.

Selain peluncuran Komik Si Loko “The Origin”, KAI juga menggelar talkshow dan diskusi mengenai Industri Komik dan Kreatif Indonesia di era milenial, dengan mengundang Erix Soekamti dan Apri Kusbiantoro yang merupakan para penggiat komik dan kreatif di kancah nasional maupun internasional.

Komik ini akan diterbitkan secara rutin, baik melalui media cetak maupun digital. Pada seri pertama ini, Komik Si Loko mengambil tema “The Origin”.

Pada seri Komik Si Loko selanjutnya akan dihadirkan tema “Traveling by Train”, “Adventure by Train” dan sebagainya.

Untuk seri pertama Komik Si Loko dengan tema “The Origin” telah dicetak sebanyak 2.000 eksemplar dan didistribusikan di seluruh outlet Gramedia dengan harga Rp75.000,-.

Apabila permintaan tinggi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan proses cetakan kedua dan seterusnya.

“Komik Si Loko “The Origin” merupakan bentuk apresiasi dari KAI, atas antusiasme pengguna moda transportasi kereta api di Indonesia terhadap berbagai layanan dan produk dari KAI, serta sebagai dukungan nyata terhadap perkembangan bidang kreatif di Indonesia,” ujar Dody Budiawan.

Baca Juga:

Continue Reading

Nasional

Turba Ke Grobogan : Evita Paparkan Prestasi Pemerintah Jokowi – Jk

Published

on

Kilasjogja.com, NASIONAL – Meski sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun informasi terkait program atau kebijakan dan capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi- JK selama hampir lima tahun belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik.

 Ketika turun ke bawah (turba) di Dusun Katekan dan Kuaron Kab Grobogan Jawa Tengah, Dr. Evita Nursanty MSc calon anggota legislatif DPR RI nomor urut satu (1) Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Pati, Blora dan Rembang dari PDI Perjuangan memaparkan apa saja prestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo-JK kepada masyarakat.

“Baru di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK ini, ada kebijakan harga BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sukses dilakukan. Ini wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya, Sabtu (3/11).

 Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan pemerintah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa kebijakan fenomenal mulai dari mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan infrastruktur sampai pemerataan ekonomi, seperti pembagian atau distribusi sertifikat tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan bantuan sosial lainnya.

 Hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga dipakai untuk menambah dana perlindungan sosial untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menambah dana perlindungan kesehatan untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pendidikan, penambahan fasilitas, sarana dan prasarana untuk rumah sakit rujukan nasional, dana desa, pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan di wilayah perbatasan serta lain sebagainya.

“Jadi bapak-ibu jangan percaya dengan informasi bila di Pemerintahan Presiden Jokowi-JK semua mahal dan harga apa-apa naik. Mana yang naik? Tarif dasar listrik untuk masyarakat tidak mampu tetap. Harga BBM subsidi seperti premium tidak naik,” ungkapnya.

 Sebagai salah satu wakil rakyat di Grobogan Jawa Tengah, Dr. Evita Nursanty MSc tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK tetap pro rakyat kecil.

 Dr. Evita Nursanty MSc memohon doa dan dukungan kepada masyarakat di Desa Katekan dan Kuaron Grobogan Jawa Tengah agar bisa kembali terpilih menjadi anggota DPR RI (2019-2024) di Pemilihan Umum 17 April 2019.

 “Di Pemilu lalu Desa Katekan dan Kuaron ini termasuk lumbung suara saya. Saya mengucapkan terima kasih dan berharap dukungan itu kembali diberikan. Untuk Capres coblos nomor satu (1), DPR RI cobolos nomor satu (1), DPRD Provinsi nomor satu (1), DPRD Kabupaten nomor satu (1),” katanya.

Baca Juga:

Continue Reading

Nasional

Lokasi Black Box Lion Air JT-610 Ditemukan

Published

on

Kilasjogja.com, NASIONAL – Memasuki hari ketiga pencarian bangkai bodi Lion Air JT610, Tim SAR gabungan berhasil mendeteksi sinyal black box yang lokasinya tidak jauh dari koordinat hilangnya pesawat. Di lokasi itu juga, diduga ada bagian besar pesawat tersebut.

“Koordinatnya di sekitar 400 meter barat laut lokasi jatuhnya pesawat. Pencarian akan difokuskan di lokasi tersebut,” kata Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi, di Jakarta, Rabu (31/10).

Syaugi mengungkapkan, di lokasi itu Tim SAR gabungan menemukan serpihan bagian dari pesawat di dasar laut. Selain itu, alat canggih Remote Operated-underwater Vehicle (ROV) dari Kapal Riset Baruna Jaya I milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga mendeteksi sinyal dari black box Lion Air lewat ping locator.

Namun, ketika tim penyelam mencoba mendekat untuk memastikan keberadaan black box menemukan kendala. “Arus di dalam cukup deras, ROV terbawa arus karena di daerah tersebut juga banyak pipa Pertamina,” jelas Syaugi.

Pencarian dengan penyelaman, lanjut Syaugi, akan kembali dilakukan bila kondisi arus dinyatakan aman. “Keamanan tim penyelam tetap kita utamakan,” ujarnya.

Dari upaya pencarian yang dilakukan pada hari ketiga, Tim SAR gabungan menemukan bagian anggota tubuh korban dan puing serpihan pesawat. Total ada 53 kantong jenazah yang dibawa ke RS Polri.

Sementara dalam mendukung proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pasca musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610, Kemenhub meminta manajemen Lion Mentari Airlines untuk membebastugaskan sementara Direktur Teknik sampai proses investigasi selesai dilakukan.

“KNKT akan melakukan pemeriksaan (investigasi) terhadap Lion Air. Untuk mempermudah dan mendukung dilakukannya pemeriksaan oleh KNKT, Kemenhub meminta agar Direktur Teknik dibebastugaskan,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.

Menhub menjelaskan, kebijakan ini diambil setelah melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Ditjen Perhubungan Udara. “Kami lakukan rapat secara sistematis. Dari pengamatan kami, berdasarkan dari jobdesk suatu penerbangan, kelaikan dari satu perusahaan penerbangan menjadi tanggung jawab Direktur Teknik,” ungkapnya.

Menhub kembali menegaskan, kebijakan yang diambil bukanlah pemecatan, melainkan pembebastugasan yang sifatnya sementara. “Bukan pemecatan, tapi membebastugaskan. Kalau sudah ada pemeriksaan, dan dia tidak salah, tidak dibebaskan. Ini sementara. Sehingga yang bersangkutan bisa konsentrasi membantu proses pemeriksaan yang dilakukan KNKT,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan Kemenhub tersebut, manajemen Lion Air telah membebastugaskan Muhammad Asif yang menjabat Direktur Teknik. Manajemen kemudian menunjuk Muhammad Rusli sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik Lion Air.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita