Connect with us

Nasional

Ini Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi

Published

on

Kilasjogja.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penangkapan terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno atas dugaan suap atau gratifikasi. Kejadian ini tentu diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat negara lainnya.

Apa itu gratifikasi? Menurut Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu:
1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

 

 

Siapakah yang menerima sanksi akibat gratifikasi? Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporkan Gratifikasi

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jika tidak dapat menolak karena situasi tertentu, misalnya karena suap diberikan secara tidak langsung, maka sebaiknya dilaporkan kepada KPK. Laporan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah gratifikasi itu diterima.

“Sesuai aturan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” terangnya.

Febri mengatakan, pelaporan dapat dilakukan dengan cara langsung ke KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaporan juga bisa melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.   Selain itu, pelapor juga bisa melalui mekanisme pelaporan gratifikasi online di www.gol.kpk.go.id.

Febri mengatakan, KPK juga bekerja sama dengan UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) yang dibentuk sebagai mitra KPK di inspektorat/unit pengawasan internal atau kepatuhan masing-masing kementerian/lembaga. Sehingga, pejabat yang tak bisa melaporkan secara langsung ke KPK bisa menyampaikan ke UPG.

“Selanjutnya UPG yang akan berkoordinasi dengan KPK. Ini sepatutnya menjadi salah satu perhatian jika ingin memperkuat pencegahan korupsi dengan penguatan inspektorat,” kata Febri.

 

 

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

Rumah Tahan Gempa Kementrian PUPR Sudah Terbitkan Pedoman Sejak Lama

Published

on

rumah tahan gempa

Mulailah Bangun Rumah Tahan Gempa

Kilasjogja.com, NASIONAL – Merujuk dari berbagai macam kejadian gempa yang ada di Indonesia dari gempa yang terjadi beberapa tahun silam di Jogja sampai dengan gempa yang baru saja terjadi di lombok. bangunan rumah penduduk banyak yang rusak sebagian malahan rubuh yang menjadi pertanyaan adalah apakah bangunan tempat tinggal penduduk bisa di bangun dengan tahan gempa?

Sudah sejak lama ada Buku Pedoman Membangun Rumah Tahan Gempa yang di tebitkan oleh Kementrian PUPR karangan Ir. Teddy Boen. 

Saat ini sudah ada beberapa jenis bangunan tahan gempa dengan sistem prestressed precast yang rapi dan bagus dan sesuai dengan SNI 2012/2013 mulai dari type 36 dengan harga terjangkau dan lulus uji di Puskim Bandung.

Rumah Tahan Gempa di Jogja
Rumah Tahan Gempa Di Jogja

Sepertinya Kementrian PUPR perlu lebih giar melakukan sosialisasi ke masyarakat perihal bangunan rumah tahan gempa.

Baca Juga: Gempa Lombok, Ratusan Pendaki Terjebak di Gunung Rinjani

yang sudah terlanjur mungkin sangat sulit untuk di perkuat, namun kedepannya agar tidak terjadi hal serupa mengingat kita di Indonesia berada di jalur pergesaran lempeng tektonik sudah saatnya pemerintah setempat harus mulai ketat dan tegas dalam menerapkan aturan pembangunan bangunan huni bagi masyarakat.

hal tersebut juga harus di imbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun rumah dengan struktur yang tahan akan gempa.

Baca Juga:

Continue Reading

Nasional

BMKG : Jauhi Bibir Pantai

Published

on

Kilasjogja.com, LOMBOK – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat meminta warga Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap tenang dan menjauhi bibir pantai pasca gempa 7 Skala Richter (SR) mengguncang Lombok Utara pukul 18.46 WIB, Minggu (5/8).

Gempa yang berlokasi di 8.37 LS, 116.48BT dengan kedalaman 15 Kilometer tersebut berpotensi terjadinya tsunami.

“Meski prediksi gelombang paling tinggi hanya setengah meter, tapi kami minta masyarakat segera jauhi bibir pantai dan mencari tempat yang jauh lebih tinggi. Upayakan untuk tetap tenang dan tidak panik,” ungkap Kepala BMKG Pusat, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Minggu (5/8).

Dwikorita mengatakan gelombang tsunami yang tiba bisa saja berbeda-beda.

“Gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar,” tuturnya.

Diungkapkan, hingga saat ini BMKG terus memantau kondisi terkini pasca gempa dan berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Terus kami pantau dari Pusat Gempa Nasional di Jakarta, termasuk potensi terus terjadinya gempa susulan,” terangnya.

Dwikorita memaparkan hingga pukul 19.51 WIB, telah terjadi 16 kali gempa susulan namun dengan magnitudo yang jauh lebih kecil.

Namun demikian, Ia meminta masyarakat untuk terus waspada dan tidak mendiami bangunan atau rumah yang rawan ambruk.

Baca Juga:

Continue Reading

Nasional

Prabowo Subianto Utus Ketua Umun Partai Gerindra Jabar Lobi Ustad Abdul Somad

Published

on

prabowo subianto dan ustadz abdul somad

Ustad Abdul Somad Salah Satu Calon Wakil Presiden Pilihan Prabowo Subianto

KilasJogja.com, NASIONAL – Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengutus Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Ustadz Abdul Somad alias UAS.

Lobi untuk bertemu ini terkait hasil ijtima ulama yang merekomendasikan Somad dan Salim Segaf Aljufri sebagai calon pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Pertemuan Prabowo dengan ulama asal Riau itu belum terlaksana karena kesibukannya berceramah.

Mulyadi mengklaim Prabowo memerintahkannya langsung bertemu dengan UAS.

“Saya diutus langsung, usai pertemuan di Kertanegara Minggu (29/7),” kata Mulyadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/8).

Kata Mulyadi, dia telah bertemu dengan UAS, Senin (30/7) di Bandara Soekarno Hatta. Dalam pertemuan itu, UAS menolak untuk mendampingi Prabowo sebagai Cawapres.

“Tapi kami terus berkomunikasi dan meminta UAS untuk bertemu dengan Prabowo. Waktunya belum ditentukan karena padatnya jadwal UAS. Posisi kami saat ini menunggu UAS untuk bertemu Prabowo,” katanya.

Meski menolak, kata Mulyadi, UAS berjanji mendukung dan mendoakan Prabowo menjadi Presiden.

Mulyadi berharap UAS dapat bertukar pikiran dan gagasan dengan Prabowo. Usai Ijtima Ulama, Prabowo belum pernah bertemu dengan UAS.

“Kalau dengan pak Salim kan pak Prabowo sering bertemu,” katanya.Mulyadi menambahkan sejumlah ulama juga telah menghubunginya agar segera merealisasikan pertemuan Prabowo dengan UAS.

“Semalam sejumlah ulama bertemu di Az Zikra Sentul, dan Arifin Ilham menelepon saya dan berpesan agar memperjuangkan UAS,” katanya.

Prabowo menurut Mulyadi sangat menghormati hasil ijtima, dan dia akan mempertimbangkan rekomendasi para ulama.

Saat ini ada tiga nama yang berpotensi untuk mendampingi Prabowo, yakni UAS, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Salim Segaf Aljufri.

Mulyadi mengatakan, UAS memiliki kompetensi sebagai calon wakil presiden.

“Prabowo ini saya ibaratkan pilot yang akan membawa pesawat terbang berpenumpang 250 juta, maka dibutuhkan seorang copilot yang mampu mendorong Prabowo,” ujarnya.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita