Connect with us

Nasional

Ini Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi

Published

on

Kilasjogja.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penangkapan terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno atas dugaan suap atau gratifikasi. Kejadian ini tentu diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat negara lainnya.

Apa itu gratifikasi? Menurut Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu:
1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

 

 

Siapakah yang menerima sanksi akibat gratifikasi? Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporkan Gratifikasi

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jika tidak dapat menolak karena situasi tertentu, misalnya karena suap diberikan secara tidak langsung, maka sebaiknya dilaporkan kepada KPK. Laporan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah gratifikasi itu diterima.

“Sesuai aturan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” terangnya.

Febri mengatakan, pelaporan dapat dilakukan dengan cara langsung ke KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaporan juga bisa melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.   Selain itu, pelapor juga bisa melalui mekanisme pelaporan gratifikasi online di www.gol.kpk.go.id.

Febri mengatakan, KPK juga bekerja sama dengan UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) yang dibentuk sebagai mitra KPK di inspektorat/unit pengawasan internal atau kepatuhan masing-masing kementerian/lembaga. Sehingga, pejabat yang tak bisa melaporkan secara langsung ke KPK bisa menyampaikan ke UPG.

“Selanjutnya UPG yang akan berkoordinasi dengan KPK. Ini sepatutnya menjadi salah satu perhatian jika ingin memperkuat pencegahan korupsi dengan penguatan inspektorat,” kata Febri.

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

Toyota Tambah Titik Layanan Servis Pada Mudik Lebaran 2018

Published

on

mudik lebaran toyota tambah titik layanan servis

Kilasjogja.com, NASIONAL – Titik pelayanan servis di mudik Lebaran 2018, seperti diumumkan Toyota ada di 307 lokasi, meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah 292 titik. Dengan demikian, ada penambahan sebanyak 15 titik pelayanan.

Lebih lanjut, ke-307 titik layanan servis tersebut terbagi menjadi 23 posko siaga di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi; 11 bengkel siaga yang beroperasi selama 24 jam; 273 bengkel siaga yang tetap buka selama libur panjang Lebaran. Program posko siaga plus bengkel siaga berlangsung mulai 8 – 20 Juni mendatang.

“Kehadiran titik-titik pelayanan Toyota yang bisa dinikmati dan diakses selama musim libur Lebaran merupakan wujud apresiasi kami terhadap kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kami berharap, berbagai fasilitas tersebut dapat mendukung pelanggan dalam menikmati perjalanan ke kampung halamannya,” kata Vice President Director PT. Toyota Astra Motor Henry Tanoto.

Toyota memperbanyak titik pelayanan servis selama masa mudik Lebaran 2018, jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Selain hadirnya Posko Siaga dan Bengkel Siaga, Toyota juga menghadirkan aplikasi ‘Toyota Teman Mudik’ yang dapat diunduh bagi pengguna Android dan iOs. Di dalam aplikasi ini antara lain berisi informasi tentang Posko dan Bengkel Siaga Toyota, peta digital, tips mudik, doa-doa dan jadwal Imsyakiah, permainan, dan lain-lain.

Lokasi Posko dan Bengkel Siaga 24 Jam

Dari 23 posko Siaga Toyota di mudik Lebaran 2018, sebanyak enam di antaranya ada di Jawa Barat. Lokasinya tersebar di:

  • Tol Merak – Jakarta KM.68; Jl Raya Puncak KM.80 Cisarua
  • Jl. By Pass Parakan Muncang – Nagreg KM.28,5
  • Tol Cikampek Rest Area KM.57; Rest Area Tol Cipali KM.102
  • Rest Area Tol Palikanci KM.226-227

Toyota menaruh lima posko siaga di Sumatera. Tempat-tempatnya adalah:

  • SPBU 14.206.190 Suka Damai, Sei Bamban, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi; Jl Lintas Pekanbaru
  • Sumatera KM 105 Tanjung Alai Kec XIII Koto, Kampar-Riau
  • JL. Lintas Riau Sumut, Minas Jaya, Minas, Kabupaten Siak, Riau 28267
  • Jl.Lintas Timur Pekan Baru – Jambi KM 73 kel.Merlung Tanjung Janung Barat
  • Jambi; Gerbang Tol Bakauheni Selatan, Km 4.5, Hata, Bakauheni, Lampung Selatan.

Di Sulawesi terdapat empat posko siaga. Jika dirincikan, titik-titiknya ialah

  • Jl. Poros Pangkajene – Barru (Jl. Sultan Hasanuddin. Kec. Barru Kab. Barru); Jl. Poros Jeneponto – Bantaeng (Jl. Pahlawan Karisa. Kab. Jeneponto)
  • Jl. Trans Sulawesi, Kel. Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong
  • Jl. Poros Raterate – Unaaha (Jl. Jendral Sudirman).

Jawa Timur memiliki tiga posko siaga yakni di

  • Rest Area Tol Jombang – Mojokerto KM.678 B
  • Tugu Perbatasan Jateng – Jatim, Bancar, Tuban
  • Jl. Raya Banyuglugur – Situbondo (3 KM arah timur PLTU Paiton).

Jawa Tengah pun ada tiga posko, tepatnya di

  • Rest Area Penarukan, Adiwerna, Tegal KM 275 TOL Pejagan – Pemalang
  • Rest Area Ungaran Km 22
  • Jl. Tol Tembalang, Susukan, Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah 50516; Rest Area Masaran Sragen – Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah 57282.

Bengkel siaga 24 jam di Jawa Tengah berlokasi di

  • Jl. Raya Kalibanger Km. 3, Pekalongan 51129;
  • Jl. Pemuda No. 72 Semarang 50133;
  • Jl. Slamet Riyadi 558, Solo 57144;
  • Jl. Raya Magelang-Yogya Km. 5, Mertoyudan Magelang 56172;
  • Jl. Magelang Km. 7, Mlati, Sleman Jogjakarta 55285;
  • Jl. Raya Kudus – Pati Km. 4, Kudus.

Bengkel siaga 24 jam di Jawa Timur terdapat di

  • Jl. Jend. Ahmad Yani No. 210, Surabaya 60235.

Bengkel Siaga 24 Jam Jawa Barat

  • Jl. Siliwangi 76, Bogor 16720;
  • Jl. Dr. Djundjunan No. 192, Bandung 40163.

Sulawesi Selatan punya satu bengkel siaga 24 jam, tepatnya di Jl. Jend. Sudirman No. 97,Palopo. Sisa satu bengkel siaga 24 jam lagi berada di Lampung yaitu di Jl. Raya Hadji Mena No. 2000, Natar, Lampung Selatan 35362.

BACA JUGA: Info Mudik 2018 Waspadai Tanjakan Panjang Jembatan Kenteng

Continue Reading

Nasional

Info Mudik 2018 Waspadai Tanjakan Panjang Jembatan Kenteng

Published

on

info mudik

Kilasjogja.com, NASIONAL – Info mudik 2018, Hal ini dikarenakan di jalur tersebut tersebut terdapat tanjakan yang cukup curam dengan sudut kemiringan mencapai 22,2 derajat. Sudut kemiringan tersebut jauh lebih curam bila dibandingkan dengan tanjakan Nagreg yang hanya mencapai 14,8 derajat.

Dengan kondisi tanjakan tersebut, maka di titik inilah salah satu ujian dimana kemampuan mengemudi pengendara dan kondisi mobil benar-benar ditantang. Salah sedikit, maka bukan tidak mungkin mobil tidak kuat menanjak dan bahkan justru mundur.

Untuk itu, pemudik diharapkan tetap mematuhi aturan lalu lintas dan peringatan yang sudah disampaikan. Selain harus menjaga jarak depan dan belakang, pemudik juga harus menggunakan perseneling terendah serta siap menekan pedal gas dalam dalam menjelang dan saat mendaki.

Info Mudik Jalur Pengalihan Jembatan Kenteng Salatiga-Solo Harap Menjadi Perhatian Para Pemudik.

Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan oleh pihak Jasamarga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah petugas telah disiagakan untuk mengawal sejumlah kendaraan dengan alat untuk menahan kendaraan. Tak hanya itu, mereka juga siap mendorong mobil agar tetap bisa melaju.

Namun kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan. Maka dari itu, Jasamarga akan menyeleksi kendaraan yang dapat masuk ke tol fungsional tersebut. Kendaraan berusia tua dan mobil bak terbuka yang membawa banyak barang akan dialihkan agar keluar di tol Salatiga. Mereka baru bisa masuk ke tol lagi di Gerbang Tol Colomadu.

Jalur pengalihan Jembatan Kenteng memang harus mendapat perhatian para pemudik. Pasalnya, pada hari pertama dibuka, jalur ini sudah dilalui sebanyak 4.200 kendaraan sementara di hari kedua sudah mencapai 5.780 kendaraan. Ironisnya, meski baru dua hari dibuka namun tercatat sudah ada 10 kendaraan yang mogok.

Dihimbau para pengemudi dan pemudik agar tetap berhati-hati dalam berkendara cek fisik kendaraan anda serta menjaga kesehatan dan kebugaran kondisi anda.
selalu waspada. jika lelah berkendara agar untuk istirahat sejenak.

Continue Reading

Nasional

Pasukan Elit TNI Untuk Menumpas Terorisme Koopsusgab

Published

on

Pasukan Elit TNI
Image by Nasional Kompas.

Kilasjogja.com, NASIONAL – Pasukan elit TNI ini adalah Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) yang telah di aktifkan kembali oleh presiden jokowi dodo baru-baru ini.

Koopsusgab diketahui merupakan pasukan khusus super elite gabungan antiteror TNI yang terdiri dari Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU dan diresmikan pada Juni 2015 oleh Moeldoko ketika menjabat sebagai Panglima TNI.

Menurut mantan Panglima TNI yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Moeldoko, menjelaskan bahwa tugas Koopsusgab TNI adalah membantu Polri dalam melaksanak pemberantasan terorisme.

Koopsusgab sendiri terdiri dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat (TNI AD), ANgkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU) memiliki satuan atau komando pasukan khusus. Nah dari beberapa matra inilah pasukan khusus dipilih pasukan terbaik yang kemudian dibentuk menjadi pasukan khusus anti teror. Diantaranya, Satgultor – 81 (Satuan 81), Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Bravo 90 (Satuan Bravo 90).

Kekuatan dari gabungan satuan ini benar-benar dirahasiakan, sehingga tidak diketahui jumlah personel maupun jenis senjata yang digunakan. Semua benar-benar tertutup!

Visi dan Misi Koopsusgab adalah untuk “tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat.”

Koopsusgab ini menguasi berbagai medan, darat, air dan udara. Dalam latihan, pasukan super elite ini digembleng agar jago di mana pun mereka berada.

Determinasi agar selalu beradaptasi dengan kondisi lingkungan membuat pasukan ini mudah menyesuaikan diri dengan misi yang diberikan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, satuan khusus ini ibarat pasukan siluman. Artinya pasukan ini benar-benar misterius, termasuk kekuatan pasukan yang dimiliki.

Sejak dibentuk pertama kali oleh Jenderal Moeldoko pada 9 Juni 2015, belum ada satu pun publik, wartawan, hingga media yang tahu seberapa besar kekuatan hingga fasilitas yang dimiliki. Segala sesuatu yang terkait Koopsusgab benar-benar dirahasiakan!

Salah satu operasi yang membuat masyarakat makin mengenal pasukan super elite ini adalah saat menjalankan Operasi Woyla di Thailand, oleh Kopassus yang kala itu di bawah naungan ABRI.

Operasi ini adalah operasi pembebasan sandera dalam pesawat Garuda DC-9 Woyla pada 30 Juni 1982. Dalam operasi tersebut super elite ini mampu menumbangkan teroris dalam waktu kurang dari tiga menit.

Itulah beberapa fakta kedigdayaan satuan Koopsusgab satuan super elite gabungan dari berbagai matra TNI. Untuk sekarang tinggal menunggu waktu RUU Anti Terorisme disahkan dan TNI serta Polri bersama-sama bersatu padu memberantas para pelaku teroris.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
loading...

Headline Berita