Connect with us

News

Gugatan Setnov ke Imigrasi Dicabut

Published

on

Gugatan

Kilasjogja.com, JAKARTA – Kuasa hukum Setya Novanto mencabut gugatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ronny F Sompie.

Pencabutan tersebut berkaitan dengan pencegahan dirinya keluar negeri. “Berdasarkan surat kuasa khusus dengan registrasi nomor 903/Kuasa/2017/PTUNJ/JKT tanggal 7 November 2017 dengan ini menyatakan mencabut gugatan perkara gugatan tata usaha negara dimaksud dengan segala akibat hukumnya,” terang Majelis Hakim Onoen Pratiwi saat membacakan surat pencabutan di PTUN Jakarta Timur.

Majelis hakim kemudian menanyakan kepada pihak tergugat dalam hal ini Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM terkait gugatan tersebut.

“Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apakah pihak tergugat bagaimana apakah setuju gugatan dicabut?,” tanya Onoen.

Dengan singkat pihak tergugat menjawab, “setuju,” jawab pihak tergugat dengan singkat.

Rencananya sidang akan kembali digelar pada 23 November 2017 mendatang dengan pembahasaan pembacaan penetapan pencabutan. “Dengan ini sidang kami tunda pada Kamis, tanggal 23 November 2017 dengan acara pembacaan penetapan pencabutan jam 10.00 WIB,” ucap Majelis Hakim.

Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Syaifullah Hamid enggan memberi komentar banyak ihwal pencabutan gugatan tersebut. “Karena penetapannya belum resmi mohon bersabar nanti tanggal 23 yah oke,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai alasan pencabutan, Hamid malah menyuruh untuk meminta alasan kepada majelis hakim. Ia enggan berkomentar panjang dan bergegas pergi meninggalkan PTUN.
“Ke majelis hakim ajalah, anda sudah tau sendiri kondisinya kan sekarang,” kata Hamid.

Namun, Ia mengaku bahwa pencabutan tersebut atas interaksi dari ketua DPR Setya Novanto. “Secara lisan beliau menyampaikan,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Setya Novanto mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terkait pencegahannya berpergian ke luar negeri Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Novanto mendaftarkan gugatannya pada Jumat (20/10) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN-JKT dengan pihak tergugat Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Pencegahan terhadap Novanto merupakan permintaan resmi dari KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

KPK pada awal Oktober lalu meminta perpanjangan pencekalan terhadap Novanto, mengingat masih dibutuhkannya keterangan Ketum Golkar tersebut sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.

Setya Novanto dicegah berpergian ke luar negeri hingga April 2018. Gugatan Setya Novanto kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas pencegahannya ke luar negeri dicabut.

Dengan demikian Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dirjen Imigrasi Eko Budianto mengatakan, surat pencegahan terhadap yang bersangkutan ke luar negeri masih berlaku.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.