Connect with us

Jogja

Gubernur DIY Minta Kasus UGM Dituntaskan

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan mahasiswa UGM di lokasi kuliah kerja nyata (KKN) segera dituntaskan.

Hal itu, agar masalah tersebut tidak menimbulkan citra buruk kampus UGM di mata masyarakat.

“Terus terang detail kasus itu seperti apa saya belum tahu. Meski begitu, saya berharap persoalan tersebut diselesaikan. Jangan sampai menjadi kasus yang berkembang dan berdampak pada pencerminan (citra) yang tidak bagus. Terserah kebijakan kampus sepertiapa,” terangnya.

Gubernur DIY  mengimbau agar penuntasan kasus ini dilakukan dengan baik.

Meski belum mengetahui secara detail kronologisnya seperti apa, Sultan optimis pihak UGM memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan itu.

“Terserah kebijakan yang akan diambil kampus seperti apa, karena mereka memiliki aturan tersendiri. Sebaiknya segera diselesaikan,” ujar Sultan HB X, seraya meminta agar mengedepankan sikap bijak.

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo menegaskan, meski kasus ini terjadi tahun lalu, kepolisian masih tetap bisa mengusut.

“Polda DIY sudah berinisiatif melakukan penyelidikan,” katanya.

Sesuai pasal 184 KUHAP, penyidik akan mencari setidaknya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu menjadi syarat agar kasus tersebut bisa dilanjutkan

Sementara itu, kepolisian berencana meminta keterangan mahasiswi UGM yang menjadi korban pemerkosaan sesama mahasiswa.

Korban akan dimintai keterangan dengan didampingi pengacara atau psikolog.

“Korban dalam waktu dekat akan dimintai keterangan, didampingi orang-orang yang ditunjuk untuk mendampingi,” ujarnya.

Saat dimintai keterangan, korban didampingi penasihat hukum atau psikolog.

Sementara itu, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. “Pelaku itu biasanya paling belakangan,” ungkapnya.

Kepolisian, lanjut Setyo, saat ini masih menggali keterangan dari sejumlah orang. Polisi berusaha mengumpulkan setidaknya dua alat bukti untuk penetapan sebagai tersangka.

“Oleh sebab itu kewenangan dan kewajiban penyidik untuk mencari, mendapatkan dua alat bukti itu untuk bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Kasus pemerkosaan ini diketahui saat lembaga pers UGM, Balairungpress mengungkapkan cerita mahasiswi bernama samaran Agni.

Agni mengaku diperkosa oleh HS pada saat kegiatan KKN di Pulau Seram, Desember 2017 silam.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jogja

The Falcon Milik Builder Yogya Tampil di Jepang

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kualitas tangan-tangan kreatif asal Yogya dalam industri motor kustom kian diakui di tingkat internasional. ‘The Falcon’, motor berkonsep old school chopper garapan Queen Lenkha Choppers Yogya ini bakal unjuk kualitas di ajang 27th Annual Yokohama Hot Rod Custom Show 2018 di Yokohama Jepang, awal Desember mendatang.

Bagi Queen Lenkha Choppers, ini kali kedua mereka turun pada ajang bergengsi tahunan tersebut di negara sakura. Tahun 2017 lalu, pada ajang yang sama mereka berhasil memenangi penghargaan Free Kustom Cycles Mooneyes Spain Award.

“Setelah pulang dari Jepang, kami berpikir untuk membuat lebih baik di tahun 2018. Menunjukkan, tak hanya builder-builder Jakarta yang bisa, tapi builder asal Yogya pun memiliki kualitas di level dunia,” tegas Punggawa Queen Lekha Choppers, Muhammad Perdana Agung Satria, Rabu (31/10).

Pria yang akrab disapa Yayak tersebut menambahkan, proses pengerjaan The Falcon yang keren dengan pattern dan motif suku indian tersebut digarap selama tiga bulan. Motor berbasis mesin S&S Knucklehead KN 74 berkapasitas 1200cc tersebut dipersiapkan khusus.

“Setiap aspek motor ini menampilkan simbol dan filosofi suku Indian, karena tahun 2017 lalu kami melihat belum ada builder lain yang berpikir tentang itu,” tambahnya.

Di 2017 lalu, mereka harus bersaing dengan sekitar 800 motor dari seluruh dunia. Tahun ini The Falcon masuk dalam 8 karya builder Indonesia yang akan berpartisipasi dalam program Kustomfest-Indonesia Attack 2018 dalam ajang 27th Annual Yokohama Hot Rod Custom Show 2018.

Tujuh motor lain merupakan garapan builder kota-kota besar lain seperti DKI Jakarta. “Kami mohon doa semoga wakil DIY dapat berjaya di Jepang. Menunjukkan pada mata dunia, bahwa tangan-tangan kreatif Yogya memiliki kualitas dan potensi besar di dunia kustom internasional,” tambah Director Kustomfest, Lulut Wahyudi.

Pemilik The Falcon, Beth Albichar Muchammad enggan menjawab soal dana yang ia butuhkan untuk menggarap The Falcon. “Yang turun di Jepang tahun lalu diminati orang lain, sehingga dijual untuk bisa dilakukan lebih di tahun 2018 dengan The Falcon,” tegasnya.

Dengan The Falcon tampil di Jepang, pihaknya berharap semangat builder di Yogya kian kuat untuk berkarya menghasilkan motor-motor kustom yang mampu menyedot perhatian dunia.



Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

Bank Indonesia dan BPD DIY Sosialisasi Aplikasi Cash Manajemen Sistem

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Dinamika perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi Pemerintah Daerah yang semakin modern menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menginisiasi penerapan transaksi non tunai dalam transaksi keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pada tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2018 Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal. CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” terang Sri Fitriani,
Deputi Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Selasa (10/10).

Dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik.

Misalnya layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” jelasnya.

Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

“Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi GNNT guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat,” katanya.

Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sehingga mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif Pemerintah, yaitu sebesar 75 persen penduduk Indonesia dewasa telah terinklusi keuangan pada 2019.

DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan dalam keindahan alam, kebudayaan, pendidikan, termasuk potensi industri kreatif yang sangat besar.

Terutama untuk sektor kreatif yang berbasis teknologi informasi, tentu memerlukan inovasi pengelolaan keuangan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan era ekonomi digital saat ini, agar industri di DIY berkontribusi secara konkrit dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah,” kata Sri Fitriani.

Baca Juga:

Continue Reading

Jogja

TPID DIY Dorong Kerjasama Antar Daerah

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Kerjasama antar daerah dan pembangunan sistem informasi yang saling terhubung perlu dilakukan, karena arus barang tidak hanya berputar di wilayah DIY saja namun melewati antar daerah.

Disamping itu, kerjasama lintas sektor juga perlu ditingkatkan mengingat harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, namun juga distribusi, infrastruktur dan informasi.

Sejalan dengan permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini, Rakorda TPID DIY 2018 mengangkat tema “Mendorong Kerjasama Antar Daerah dan Efektivitas Tata Niaga dalam Stabilisasi Inflasi Pangan di DIY”.

Kepala Perwakilan BI DIY, Budi Hanoto, menyampaikan perkembangan inflasi terkini dan pentingnya peningkatan efektivitas distribusi pangan dalam pengendalian inflasi.

Pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Tim Pengarah TPID DIY, yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam, menyampaikan arahannya kepada TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Selain dihadiri oleh anggota TPID DIY serta TPID Kabupaten/Kota, Rakorda tersebut dihadiri pula oleh seluruh Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang terkait seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota di seluruh DIY, Satgas Pangan Polda DIY, Badan Intelijen Negara DIY, kalangan akademisi, dan lembaga/instansi/pihak lain yang terlibat dalam upaya pengendalian inflasi.

Pelaksanaan Rakorda TPID DIY 2018 ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Rapat Koordinasi TPID Wilayah Jawa yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 April 2018 dan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018.

Keputusan hasil Rakorwil se-Jawa dan Rakornas TPI mengamanatkan beberapa hal, antara lain: memperkuat cadangan pangan daerah, melakukan pengembangan sistem informasi neraca pangan, memperkuat infrastruktur pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan mendorong upaya pembentukan BUMDES yang bergerak di bidang pangan.

Kondisi inflasi pangan DIY yang cenderung meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi pertimbangan penting dari pelaksanaan Rakorda ini.

Hingga Agustus 2018, inflasi pangan DIY tercatat 5,83 persen (yoy). Dari sebanyak 111 komoditas pangan di DIY, terdapat beberapa komoditas utama yang memiliki bobot dominan.

Terdapat 4 (empat) komoditas yakni Beras, Daging Ayam, Telur Ayam, dan Cabai Merah yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pangan dengan bobot keseluruhan sebesar 29 persen.

Relatif tingginya inflasi pangan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya tata niaga pangan.

Beberapa permasalahan tata niaga yang menjadi perhatian utama TPID DIY adalah ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain, walaupun hasil pertanian DIY mengalami surplus.

Rantai tata niaga yang panjang dan dominasi middle man, posisi tawar petani dan pedagang eceran yang relatif masih rendah. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pasokan pangan didominasi oleh para pedagang, sehingga rentan terhadap spekulasi harga dan praktek penimbunan stok.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya perdagangan yang tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak pada tinggi dan berfluktuatifnya harga pangan ditingkat konsumen.

Dengan pelaksanaan Rakorda 2018 ini diharapkan seluruh TPID di wilayah DIY (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) mampu meningkatkan peran sertanya dalam menjaga stabilitas harga di DIY pada khususnya dan memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pengendalian inflasi nasional dalam rangka mencapai target inflasi 3,5 persen +/- 1 persen tahun 2018 dan 2019.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing TPID untuk memenuhi harapan tersebut antara lain kerjasama antar daerah, melalui pemetaan surplus defisit komoditas yang ada di DIY, kerjasama antar daerah, dan peningkatan sinergi antar daerah untuk mengurangi defisit pasokan.

Efisiensi tata niaga pangan, melalui pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran gapoktan, tata niaga komoditas pagnan di sektor hulu, revitalisasi insfatruktur pertanian, optimalisasi produksi dan produtivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penggunaan transaksi digital.

Baca Juga:

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
loading...

Tag

Headline Berita