Connect with us

Kulonprogo

BPJS Kesehatan: Ada Tunggakan Rp 1,06 Miliar

Published

on

Bpjs Kesehatan

Kilasjogja.com, KULONPROGO – Kesadaran peserta mandiri  BPJS Kesehatan di Kulonprogo dalam membayar iuran masih rendah. Agus Tri Utomo, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kulonprogo mengatakan ada tunggakan Rp 1,06 Miliar untuk  kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Berbagai upaya telah dilakukan BPJS Kesehatan di Kulonprogo untuk menagih tunggakan tersebut kepada peserta. Mulai dari telepon dan memberikan surat tertulis yang berisi pemberitahuan kepada peserta tersebut.

“Rata-rata tunggakan di atas dua bulan. Ada juga yang lebih,” terangnya.

Agus menambahkan kepesertaan di JKN-KIS adalah wajib yang berlaku seumur hidup dengan ketentuan membayar premi bagi yang mampu membayar dan yang tidak mampu diusulkan lewat Dinas Sosial agar bisa dibiayai negara.

Jumlah penduduk Kulonprogo sebanyak 445.655 orang. Sedangkan kepesertaan JKN-KIS baru mencapai 336.530 orang atau 76 persen.

Jumlah tersebut terdiri Penerima Bantuan Iuran (PBI) 242.154 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah 34.115, PPU BUMN/BUMD 597, PPU BU Swasta 8.399, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 14.218, Bukan Pekerja (BP) 17.300, dan Jamkesda 19.747 orang.

“Harapan ke depan peserta sadar atas kegunaan JKN-KIS BPJS Kesehatan. Supaya peserta terlindungi dari terjadinya biaya mahal, bila suatu saat terjadi sakit. Karena azasnya gotong royong, secara tidak langsung jika tidak menggunakan, maka otomatis membantu orang yang membutuhkan,” jelasnya.

Agus menegaskan akan menghentikan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bila terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan.

Aturan baru ini berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.

Aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu.

Ketentuan baru tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU).

Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. Pasalnya, dalam perkembangan program BPJS Kesehatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.

 

Pada aturan baru, layanan yang dinon-aktifkan sementara karena telat membayar iuran dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah iuran yang tertunggak.

Dengan status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Kulonprogo

Polemik Perbatasan Kulonprogo-Purworejo Selesai!

Published

on

Kilasjogja.com, KULONPROGO – Polemik perbatasan Kabupaten Kulonprogo di Yogyakarta dengan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah akhirnya terselesaikan.

Polemik selesai setelah pemerintah dan masyarakat Kulonprogo dan Purworejo menandatangani perjanjian kerja sama pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) bernama Progorejo. 

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Bupati Purworejo Agus Bastian ikut  menandatangani nota pembentukan Sekber.

Kerja sama juga dilakukan antara Pemdes Jangkaran dengan Pemdes Jogoboyo dan Karanganyar Purwodadi Purworejo, serta Kelompok Mangrove Pantai Pasir Kadilangu, Jembatan Api-api, Maju Lestari dan Wanatirta dengan perwakilan desa di Purworejo.

Setelah disepakati kerja sama, masyarakat dua kabupaten akan saling dukung dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi setempat.

“Kami saling silaturahmi, berkomunikasi tentang persoalan perbatasan. Kemudian Purworejo usul penyelesaian dengan membentuk Sekber dan membuat perjanjian kerja sama,” terang Hasto Wardoyo.

Menurutnya, pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat di Jangkaran. Pemerintah daerah menyatakan berkomitmen untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang mulai mengemuka tahun 2016 lalu.

Empat kelompok pengelola wisata mangrove di Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu sepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.

“Saya ingatkan masyarakat agar jangan mau di adu domba,” jelasnya.

Bupati Purworejo Agus Bastian menambahkan, persoalan perbatasan dua kabupaten termasuk sederhana, mengingat masih dalam kerangka NKRI. Seluruh infrastruktur dan pembangunan dibiayai negara.

“Saya kira kalau masih eyel-eyelan juga kurang adil. Di sinilah pentingnya wawasan kebangsaan bahwa sesama anak bangsa harus bersatu,” ungkapnya.

Agus Bastian mengingatkan, masih ada persoalan perbatasan yang belum dibahas. Namun dia meyakini persoalan dapat diselesaikan dengan baik, sepanjang para pihak mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan tersebut mengemuka karena ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam pengembangan kawasan. Warga merasa aksesnya dimanfaatkan untuk pariwisata, namun kurang menikmati hasilnya. Tetapi setelah ada kerjasama dan kesepakatan dipatuhi kita bisa tersenyum bersama,” ujarnya.

Polemik perbatasan muncul setelah sempat terjadi ketegangan antara pengelola wisata hutan mangrove di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon dengan warga Jogoboyo, Purwodadi, Kabupaten Purworejo beberapa waktu lalu.

Ketika itu, terjadi pembongkaran secara sepihak yang dilakukan oleh warga Desa Jogoboyo, Purwodadi, Kabupaten Purworejo terhadap akses jalan menuju kawasan wisata mangrove yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Continue Reading

Kulonprogo

BERAS PREMIUM: Gapoktan Ditarget Produksi 5,5 Ton

Published

on

Beras

Kilasjogja.com, KULONPROGO – Dinas Pertanian dan Pangan (PP) Kulonprogo menargetkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mampu memproduksi beras dengan kualitas premium 5,5 ton per bulan. Beras berasal dari gabah panenan petani asal Kulonprogo.

Kepala Dinas PP Kulonprogo, Bambang Tri Budi Hartono mengungkapkan menyiapkan tujuh Gapoktan menyatakan kesiapan mengolah gabah dari panenan petani dari beras kualitas medium ke beras premium.

“Target kapasitas produksi pertama mampu memproduksi beras premium minimal 5,5 ton yang akan dipasarkan ke Tomira (Toko Milik Rakyat). Kapasitas produksi berikutnya terus meningkat,” terangnya.

Gapoktan yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (ALDPM) sudah mengirimkan contoh beras premium ke Dinas PP.

Termasuk Gapoktan yang memproduksi beras organik dari panenan padi varietas lokal Melati Menoreh (Menor).

Menurutnya, beras premium siap dipasarkan di 13 Tomira yang dikelola koperasi. Kapasitas produksi diupayakan terus meningkat seiring pasaran diperluas ke para pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baik beras premium dipasarkan dalam kemasan 5 kilogram (kg). Setiap Tomira ditargetkan dalam satu bulan mampu memasarkan minimal 200 kuintal.

Perbedaan antara beras medium dan beras premium berasal dari proses pengolahan yang tampak pada hasil akhir.

Beras premium diolah dengan mesin penyortir khusus yang bisa memunculkan beras dengan standar tanpa menir, tanpa ada patahan dan kadar kotoran lebih sedikit serta sejumlah standar lainnya.

“Pada 2017, kami memberikan dana pemberdayaan sekitar Rp1,9 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bagi enam gapoktan dalam menyediakan beras premium,” jelasnya.

Yuliwati, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pangan menjelaskan ALDPM dengan koperasi pengelola Tomira sudah menandatangan kerjasama untuk pemasaran beras premium dari gabah panenan petani asal Kulonprogo.

Menurutnya, dalam perjanjian kerja sama harga beras Rp 52.500 per kemasan. Harga tersebut sudah termasuk biaya transportasi dari pusat pengolahan beras sampai Tomira.

“Sebagian beras premium sudah didistribusikan ke Tomira,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya belum menentukan harga beras tersebut, dan masih akan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Dia mengatakan cukup prihatin dengan munculnya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 47/2017 mengenai Harga Eceran Tertinggi beras, yang baru saja ditarik kembali.

Permendag mengatur harga beras petani Rp 9.000/kg, untuk semua jenis beras. Bahkan HET menjadi lebih murah dibanding sebelumnya Rp 9.500.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
loading...

Headline Berita