Connect with us

News

BPJS Kesehatan: Ada Tunggakan Rp 1,06 Miliar

Published

on

Bpjs Kesehatan

Kilasjogja.com, KULONPROGO – Kesadaran peserta mandiri  BPJS Kesehatan di Kulonprogo dalam membayar iuran masih rendah. Agus Tri Utomo, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kulonprogo mengatakan ada tunggakan Rp 1,06 Miliar untuk  kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Berbagai upaya telah dilakukan BPJS Kesehatan di Kulonprogo untuk menagih tunggakan tersebut kepada peserta. Mulai dari telepon dan memberikan surat tertulis yang berisi pemberitahuan kepada peserta tersebut.

“Rata-rata tunggakan di atas dua bulan. Ada juga yang lebih,” terangnya.

Agus menambahkan kepesertaan di JKN-KIS adalah wajib yang berlaku seumur hidup dengan ketentuan membayar premi bagi yang mampu membayar dan yang tidak mampu diusulkan lewat Dinas Sosial agar bisa dibiayai negara.

Jumlah penduduk Kulonprogo sebanyak 445.655 orang. Sedangkan kepesertaan JKN-KIS baru mencapai 336.530 orang atau 76 persen.

Jumlah tersebut terdiri Penerima Bantuan Iuran (PBI) 242.154 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah 34.115, PPU BUMN/BUMD 597, PPU BU Swasta 8.399, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 14.218, Bukan Pekerja (BP) 17.300, dan Jamkesda 19.747 orang.

“Harapan ke depan peserta sadar atas kegunaan JKN-KIS BPJS Kesehatan. Supaya peserta terlindungi dari terjadinya biaya mahal, bila suatu saat terjadi sakit. Karena azasnya gotong royong, secara tidak langsung jika tidak menggunakan, maka otomatis membantu orang yang membutuhkan,” jelasnya.

Agus menegaskan akan menghentikan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bila terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan.

Aturan baru ini berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.

Aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu.

Ketentuan baru tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU).

Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. Pasalnya, dalam perkembangan program BPJS Kesehatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.

 

Pada aturan baru, layanan yang dinon-aktifkan sementara karena telat membayar iuran dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah iuran yang tertunggak.

Dengan status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.