Connect with us

News

Aturan Angkutan Online Resmi Diterbitkan

Published

on

Angkutan Online

Kilasjogja.com, NASIONAL – Rencana pemerintah membuat aturan baru angkutan online berbasis aplikasi atau taksi online rampung.

Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Ada sembilan poin yang ditekankan dalam revisi PM 26 tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan dan persyaratan minimal 5 kendaraan.

Regulasi ini juga mengatur mengenai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

“Aturan ini dibuat karena kita menginginkan adanya keseimbangan, enggak boleh mau menang-menangan sendiri. 9 item disepakati dan dijelaskan satu persatu,” terang Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Tim pemerintah sudah mengajak bicara dengan para pihak, seperti Gojek, Uber, dan operator taksi lainnya.

Selain itu, pihak Kementerian Perhubungan juga sudah melakukan serangkaian kegiatan uji publik terhadap rancangan revisi aturan taksi online tersebut.

Dalam rancangan revisi PM 26 tersebut juga diatur, operasional taksi online tidak bisa lagi melintasi wilayah, hanya bisa di masing-masing daerah pemberi izin.

Untuk pengawasannya, Kemenhub menugaskan dinas perhubungan provinsi membuat pengawasan dan memberikan sanksi bagi pelanggar operasional di wilayah.

Kendaraan taksi online yang melewati batas wilayah akan ditilang oleh kepolisian untuk kemudian ditindak lanjuti oleh dinas perhubungan daerah setempat.

Sebelumnya, taksi online beroperasi tanpa batas wilayah. Bahkan ada kendaraan dengan TNKB luar pulau bisa beroperasi di Jabodetabek dikarenakan di wilayahnya belum ada taksi online.

Penumpang yang diangkut juga hingga luar batas, misalnya dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah sebelum ada kesepakatan antar wilayah keduanya.

Perusahaan taksi online juga diwajibkan mengasuransikan tanggungjawab sebagai penyelenggara angkutan, yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut penumpang.

Aplikator atau perusahaan taksi online juga diwajibkan memberikan akses kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Badan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dengan kewenangan yang dimiliki.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.