News
278 Pelajar DIY Ikut Kirab Kebangsaan
SLEMAN – Menyambut hari jadi Pramuka tanggal 14 Agustus, 278 pelajar SMA sederajat di Kabupaten Sleman mengikuti kirab kebangsaan. Mereka berjalan dari Lapangan Radenronggo Tirtomartani menuju Candi Kalasan dengan jarak tempuh sekitar satu kilometer.
Sambil menyerukan yel-yel tentang kebangsaan dan nasionalisme, peserta mengenakan pakaian adat maupun nuansa kepahlawanan. Begitu sampai di Candi Kalasan, dilanjutkan unjuk kebolehan dengan mengkreasikan sejumlah tari hasil karya mereka sendiri. Mereka sebelumnya telah mengikuti kemah dalam rangka hari Pramuka dan HUT Kemerdekaan RI ke-72.
Tujuan kirab untuk menanamkan rasa cinta tanah air bagi generasi muda. Untuk itu mereka mengenakan pakaian tradisional atau bernuansa kepahlawanan. Momentum Hari Pramuka yang tidak berselang lama dengan Hari Proklamasi dan merupakan saat yang tepat bagi generasi muda untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme.
Sebelumnya, puncak peringatan Hari Pramuka yang berlangsung di Lapangan Radenronggo dipimpin langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo. Ia menekankan, di era modern seperti sekarang tantangan Pramuka cukup berat. Pramuka harus bisa menangkal berita-berita tidak bener atau hoax.
“Pramuka juga harus bisa sebagai filter informasi yang positif. Jadi Pramuka juga harus bisa menjadi agen penyebaran informasi positif bagi masyarakat,” katanya.
Kilasjogja.com, Bantul – Memasuki Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seolah tidak berbeda dengan dusun lainnya. Berada tak jauh dari situs Pleret, dusun ini dihuni kurang lebih 540 kepala keluarga. Namun, beberapa hari terakhir, di Dusun Karet terjadi polemik karena kedatangan Slamet Jumiarto (42), warga pindahan dari Desa Mancasan, Pendowoharjo, Bantul, yang mengontrak rumah sederhana di Dusun Karet, Jumat (29/3/2019). Awalnya, ayah dua orang anak tersebut diterima baik pemilik rumah. Bahkan, dirinya menyebut, pemilik rumah tidak mempermasalahkan agama yang dianutnya. Setelah merapikan rumah kontrakan yang terletak di gang kecil di Pedukuhan Karet, RT 008 pada Minggu (31/3/2019), sebagai warga baru, pria yang berprofesi sebagi pelukis ini melapor ke ketua RT. Di sana, ia memberikan fotokopi KTP, KK, hingga surat nikah. Namun, saat diperiksa, diketahui dirinya beragama Katolik, dan ditolak untuk tinggal.
Larangan Warga Beda Keyakinan Bermukim di Desa Pleret Bantul Akhirnya Dicabut
Peraturan yang berisi larangan warga nonmuslim pendatang tinggal di Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY akhirnya resmi dicabut. Pencabutan aturan yang dibuat sejak 2015 ini resmi diberlakukan Selasa (2/4).
Pencabutan aturan yang dianggap diskriminatif ini dilakukan langsung oleh Kepala Padukuhan Karet, Iswanto di depan seorang pelukis, Slamet Jumiarto yang mendapatkan penolakan saat akan mengontrak rumah di daerahnya. Pencabutan aturan ini juga disaksikan Kapolres Bantul, AKBP Sahat M Hasibuan.
Iswanto menerangkan pencabutan peraturan di Padukuhan Karet ini karena dianggap melanggar Undang-undang Dasar 1945. Menurutnya, dengan pencabutan aturan itu, maka yang diterapkan akan sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintahan.
“Peraturan dibuat tahun 2015 sampai sekarang diberlakukan. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya, apa ya mendiskreditkan warga atau nonmuslim atau undang-undang, kami sepakat aturan itu kami cabut. Nantinya kita mengikuti peraturan yang ada di pemerintahan saja,” ujar Iswanto di rumah kontrakan Slamet Jumiarto.
Iswanto menjabarkan lahirnya aturan di wilayahnya ini merupakan hasil kesepakatan dari warga. Kesepakatan warga ini kemudian dituangkan ke dalam peraturan tertulis yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2019 di Padukuhan Karet yang dihuni oleh 554 Kepala Keluarga ini.
Iswanto mengungkapkan peraturan yang diberlakukan itu berawal dari kekhawatiran warga terhadap pemakaman. Warga menghendaki pemakaman di padukuhannya ini hanya khusus untuk muslim.
Kekhawatiran warga terhadap pemakaman ini menjadi alasan untuk menolak warga pendatang yang bukan muslim bermukim di Padukuhan Karet. Peraturan itu merupakan antisipasi kekhawatiran warga tersebut.
“(Aturan larangan pendatang nonmuslim di Padukuhan Karet) Itu kan cuma mengantisipasi. Sebelumnya kan belum ada non-muslim yang dimakamkan di sini, itu usulan dari masyarakat,” papar Iswanto.
Pasca pencabutan aturan itu, Iswanto menambahkan jika warga nonmuslim diperbolehkan tinggal dan bermukim di Padukuhan Karet.
Menanggapi pencabutan aturan itu, Slamet Jumiarto bersyukur upaya melawan diskriminasi yang dilakukannya membuahkan hasil. Slamet mengaku jika dirinya berjuang agar peristiwa serupa tak dialami oleh warga nonmuslim di daerah lain maupun di Padukuhan Karet.
Terkait masa depannya di Padukuhan Karet, Slamet mengaku belum bisa memutuskan apakah akan tetap tinggal atau pindah mengontrak di daerah lainnya. Slamet akan berembuk dengan istri dan dua anaknya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
“Nanti akan kita bicarakan dulu. Tapi kalau misalnya harus pindah ya kami tetap menunggu pemilik rumah untuk mengembalikan uang sewa. Nantinya uang sewa akan dipakai untuk mengontrak rumah di daerah lain,” papar Slamet.
Sementara itu Kapolres Bantul, AKBP Sahat M Hasibuan menambahkan jika kasus pelarangan sudah selesai. Shat menjabarkan jika peraturan tersebut juga sudah dicabut oleh pihak pemerintahan di Padukuhan Karet.
“Aturan itu sudah tidak berlaku dan dicabut. Kedepan saya berharap kita disini toleransi agama. Saya yakin di Jogja tidak ada intoleransi semuanya toleransi. Kita lihat disini tadi menjaga hubungan masyarakat,” tegas Sahat.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Thoha Abdurrahman menuturkan, tak seharusnya warga nonmuslim ditolak bermukim di suatu daerah. Thoha mengambil contoh di zaman Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslim dan nonmuslim hidup berdampingan. Hal ini bisa dilihat dari zaman nabi Muhammad saat bermukim di Madinah paska hijrah dari Mekah.
“Wong zaman Nabi saja di Madinah juga ada orang-orang non Islam tinggal bersama Nabi gitu,” ujar Thoha saat dihubungi, Selasa (2/4) malam.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini menjabarkan jika warga muslim dan non muslim boleh tinggal bersama.
“Boleh-boleh saja nonmuslim (tinggal di lingkungan muslim). Boleh asal jangan mempengaruhi asal jangan kampanye nonmuslim gitu,” tutup Thoha.
Pemda DIY Minta Pemkab Bantul Buat Edaran Larang Aturan Diskriminatif
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi adanya warga non-muslim yang ditolak tinggal di Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bantul membuat surat edaran agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi.
“Gubernur itu kan pembina wilayah yang punya wilayah kabupaten kota mestinya kabupaten kota menyelesaikan secara teknis di lapangan. Gubernur sebagai pembina wilayah, ya memberikan intruksi dan arahan. Intruksi ya buat edaran intruksi bahwa tidak boleh gini gitu (melarang bagi non-muslim tinggal). Kita lihat nanti perkembangan,” kata Gatot, Selasa (2/4).
Gatot menjelaskan, kasus tersebut sementara ini masih diserahkan ke Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Bantul. Nantinya, provinisi akan melangkah sesuai kewenangan, salah satunya dengan surat edaran tersebut.
Dia juga menjelaskan tidak ada larangan bagi setiap warga negara tidak untuk tinggal di mana pun.
“Yang perlu kita cermati adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu itu yang mestinya jadi perhatian kita,” kata dia.
Bupati Bantul Suharsono juga turut menyayangkan adanya penolakan keluarga non-muslim yang menyewa rumah di permukiman muslim. Peristiwa di Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, disebutnya tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita bukan negara Islam, jadi semuanya warga negara beda suku ras dan budaya tidak ada masalah,” kata Suharsono di kantornya, Selasa (2/4).
Mengenai aturan dusun soal larangan warga non-muslim tinggal di permukiman itu, disebut Suharsono sebagai aturan yang keliru. Kepala Dusun yang membuat aturan tersebut juga sudah mengakui kesalahannya.
“Awalnya itu tadi bahwa yang non-muslim dilarang karena ada aturannya. Aturannya dilihat, dicek, melanggar hukum itu. Dan yang membuat aturan sudah mengakui salah dan tidak dipakai lagi, karena itu tadi untuk kebhinekaan kita harus saling menghargai menghormati walau beda suku ras dan agama,” ujarnya.
Suharsono berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi. Perangkat desa dan dusun diminta berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten setiap membuat aturan agar tidak melanggar regulasi yang lebih tinggi kedudukannya.
“Silakan kalau bikin aturan konsultasi dulu ke kabag hukum,” tambahnya.
Terkait penolakkan keluarga Slamet karena berbeda agama dengan warga di tempatnya menyewa rumah, Suharsono meminta, masalah itu bisa dimusyawarahkan. Meski Suharsono menegaskan, selagi tidak membuat keributan, Slamet seharusnya bisa tinggal di mana saja.
Kilasjogja.com, BANTUL – Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan tahun 2045.
Untuk mempersiapkan hal ini, Kabupaten Bantul memerlukan optimalisasi dari sisi teknologi dan inovasi dalam hal mengelola hasil pertanian untuk menjadi bahan pangan alternatif.
Inovasi teknologi di sektor pertanian tersebut dikemukakan dalam puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-37 di Kabupaten Bantul, Selasa (23/10) yang digelar di Balai Budidaya Ikan (BBI) Pundong.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Bantul Bambang Guritno SH, mengemukakan pangan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam mewujudkan kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat.
“Keberadaan teknonolgi pertanian mempunyai peran penting dalam peningkatan komoditas pangan yang mampu memberikan margin keuntungan yang lebih baik dan peningkatan produksi pangan,” katanya.
Oleh karena itu dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2018 ini, harus dapat dijadikan momentum evaluasi situasi ketahanan pangan daerah.
Terutama peningkatan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap penyediaan pangan yang cukup dan bergizi secara berkelanjutan di Kabupaten Bantul.
Bambang menambahkan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi sehingga menuntut ketersediaan dan jaminan pangan dari masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan.
“Kita wajib melakukan optimalisasi pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Bantul serta mengelola lahan yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul Ir R Bambang Pin Erwanta MM, menjelaskan untuk menyambut peringatan ini Pemkab Bantul menggelar aneka kegiatan seperti lomba teknologi dan inovasi pertanian, lomba cerdas cermat seputar pangan dan pertanian oleh Kelompok Tani Wanita (KWT) serta pemasaran hasil pertanian.
“Tujuan kegiatan ini umtuk peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Acara ini digelar juga untuk menumbuhkan semangat, terutama petani Bantul untuk selalu menggunakan inovasi teknologi dalam peningkatan produksi pangan untuk menuju Indonesia menjadi lumbung pangan tahun 2045,” ujarnya.
Kilasjogja.com, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan mahasiswa UGM di lokasi kuliah kerja nyata (KKN) segera dituntaskan.
Hal itu, agar masalah tersebut tidak menimbulkan citra buruk kampus UGM di mata masyarakat.
“Terus terang detail kasus itu seperti apa saya belum tahu. Meski begitu, saya berharap persoalan tersebut diselesaikan. Jangan sampai menjadi kasus yang berkembang dan berdampak pada pencerminan (citra) yang tidak bagus. Terserah kebijakan kampus sepertiapa,” terangnya.
Gubernur DIY mengimbau agar penuntasan kasus ini dilakukan dengan baik.
Meski belum mengetahui secara detail kronologisnya seperti apa, Sultan optimis pihak UGM memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan itu.
“Terserah kebijakan yang akan diambil kampus seperti apa, karena mereka memiliki aturan tersendiri. Sebaiknya segera diselesaikan,” ujar Sultan HB X, seraya meminta agar mengedepankan sikap bijak.
Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo menegaskan, meski kasus ini terjadi tahun lalu, kepolisian masih tetap bisa mengusut.
“Polda DIY sudah berinisiatif melakukan penyelidikan,” katanya.
Sesuai pasal 184 KUHAP, penyidik akan mencari setidaknya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu menjadi syarat agar kasus tersebut bisa dilanjutkan
Sementara itu, kepolisian berencana meminta keterangan mahasiswi UGM yang menjadi korban pemerkosaan sesama mahasiswa.
Korban akan dimintai keterangan dengan didampingi pengacara atau psikolog.
“Korban dalam waktu dekat akan dimintai keterangan, didampingi orang-orang yang ditunjuk untuk mendampingi,” ujarnya.
Saat dimintai keterangan, korban didampingi penasihat hukum atau psikolog.
Sementara itu, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. “Pelaku itu biasanya paling belakangan,” ungkapnya.
Kepolisian, lanjut Setyo, saat ini masih menggali keterangan dari sejumlah orang. Polisi berusaha mengumpulkan setidaknya dua alat bukti untuk penetapan sebagai tersangka.
“Oleh sebab itu kewenangan dan kewajiban penyidik untuk mencari, mendapatkan dua alat bukti itu untuk bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Kasus pemerkosaan ini diketahui saat lembaga pers UGM, Balairungpress mengungkapkan cerita mahasiswi bernama samaran Agni.
Agni mengaku diperkosa oleh HS pada saat kegiatan KKN di Pulau Seram, Desember 2017 silam.
Peraturan yang Diskriminatif di Padukuhan Karet Pleret Bantul
Pertanian Bantul Butuh Inovasi Teknologi
