Kilasjogja.com, BANTUL – Pengurangan angka kemiskinan harus menjadi program dan prioritas utama di tahun 2019. Meski, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Ir Fenty Yusdayati MT mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus menurun. Namun tetap saja persentasenya masih tinggi.

“Terhitung dari tahun 2015, angka kemiskinan mencapai 15,2 persen. Saat ini 2018 menurun menjadi 14,07 persen. Karena itu program-program untuk menguranginya perlu terus dilakukan,” terangnya di Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bantul ke-187.

Bantul memiliki beberapa program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) hingga tingkat padukuhan, program pemberdayaan masyarakat, program pengurangan bebas Keluarga Miskin, validasi data keluarga miskin, dan pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS).

“Menurunkan angka kemiskinan sangatlah berat dan sulit dilakukan, apalagi secara signifikan. Namun upaya pengurangan dan penanggulangan kemiskinan di Bantul tetap menjadi program prioritas kami,” jelasnya.

Selain validasi data, untuk mengurangi angka kemiskinan, pihaknya melakukan program pendampingan bantuan dengan pengurangan beban hidup bagi warga tertentu. Misalnya warga miskin, penyandang disabilitas dan masih memiliki banyak tanggungan.

Selain program tersebut Bappeda juga melakukan program padat karya, pemberian modal berkesinambungan dan sebagainya. “Meski belum berdampak signifikan, namun program-program ini sedikit mengurangi angka kemiskinan,” jawabnya.

Kilasjogja.com, BANTUL – Untuk pertama kalinya, OSIS SMA Negeri 1 Pleret Bantul (SMA Buma) menggelar latihan ujian sebelum ujian nasional (UN) atau try-out untuk siswa dan siswi SMP se Kabupaten Bantul.

302 peserta tercatat mengikuti even bertajuk The First Time Buma in Try-out.

Konsep yang diusung pada try-out  kali ini cukup unik karena mengambil tema airport atau bandara.

“Konsep try-out-nya unik. Waktu pengumuman di kelas suaranya seperti waktu di dalam bandara,” terang Diah, salah satu peserta.

Ketua acara try-out, Yudhatama RWA mengatakan konsep bandara ini sengaja dipilih untuk membuat nyaman peserta try-out ketika mengerjakan soal.

Mereka akan merasakan sensasi menengerjakan soal seperti di dalam bandara.

“Sekolah kami desain seperti bandara. Di depan pintu masuk ada pesawat dan sistem gate. Sebelum masuk peserta juga harus check in terlebih dulu untuk mendapat nomor kursi,” jelas cowok yang juga menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Buma.

Acara Try-out dimulai sejak pukul 07.00 WIB – Selesai. Sebanyak 100 soal dari tiga mata pelajaran meliputi IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika diberikan untuk dikerjakan dalam waktu dua jam.

Cukup singkat, karena bila mengikuti jumlah soal dan waktu seperti try-out biasanya akan banyak memakan waktu.

Setiap kelas diawas dua panitia yang terdiri dari pengurus OSIS dan Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK).

“Untuk pengadaan soal kami berkerjasama dengan lembaga pendidikan Neutron,” ungkapnya.

Sambil menunggu pengumuman hasil try-out, para peserta bisa mengikuti ragam hiburan yang digelar di lapangan upacara, seperti musik, pagelaran karya seni, pemutaran film pendek dan pembagian doorprize  dengan hadiah utama satu unit sepeda.

Nilai tertinggi try-out kali ini diraih oleh Dewi Ratna Sari dengan jumlah nilai 30.80 dan nilai rara-rata 7.70. Nilai tertinggi kedua didapat M Alfa Nur Hani (29.60/7.40) dan ketiga adalah Muhammad Nur Latif (29.60/7.40). Peraih nilai tertinggi mendapat hadiah uang pembinaan dan sertifikat.

“Tujuan try-out tentu untuk mengenalkan SMA Negeri 1 Pleret dan membantu siswa siswi kelas IX SMP/MTs dalam mempersiapkan diri jelang Ujian Nasional,” kata Drs Imam Nurrohmat, kepala sekolah SMA Negeri 1 Pleret Bantul.

Kilasjogja.com, BANTUL – Nasib para Pegawai Harian Lepas (PHL) yang sebelumnya tidak diperpanjang kontrak dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kembali mendatangi kantor DPRD Bantul.

Pasca pertemuan dengan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komisi A DPRD Bantul beberapa waktu lalu, telah disepakati sebanyak 346 PHL yang dinyatakan TMS akan dikaji ulang untuk dapat bekerja kembali.

Koordinator PHL, Raras Rahmawatiningsih, menuturkan mereka datang ke DPRD untuk mempertanyakan kejelasan apakah mereka akan dipekerjakan kembali. “Kami hanya mempertanyakan kejelasan nasib kami,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A, Heru Sudibyo, menambahkan proses pengkajian masih tetap terus berjalan. Ditargetkan pada pertengahan Februari mendatang hasilnya sudah dapat diakses. Heru menyatakan proses pengkajian dilakukan bagi 346 PHL yang dinyatakan TMS. Dari 346 PHL ini akan diseleksi lagi terutama dari sisi umur, pendidikan dan sebagainya.

“Misalnya kalau usia sudah lebih dari 56 hingga 58 tahun memang sebaiknya sudah tidak masuk kriteria untuk dikontrak lagi. Begitu pula dengan pendidikan minimal yang harus lulus jenjang SD dan bisa baca tulis. Meski tukang sapu misalnya, kalau tidak lulus SD juga kayaknya berat mau dikontrak lagi,” jelas Heru.

Dirinya berjanji, pihak Komisi A akan mengawal proses seleksi dan pengkajian ulang bagi PHL yang TMS. Ditambahkannya, dalam proses pengkajian tersebut, OPD butuh waktu terutama mengklasifikasikan dari sisi usia, ijazah serta penempatan yang sesuai.

“Kita tidak bisa memastikan sebanyak 346 PHL ini seluruhnya dikontrak kembali atau tidak. Tetapi paling tidak, mana PHL yang masih masuk kriteria untuk dapat bekerja kembali dan dikontrak lagi,”ungkapnya.