Connect with us

Jogja

MK : Gubernur DIY Boleh Perempuan

Published

on

Kilasjogja.com – Polemik tentang boleh tidaknya perempuan bisa menjadi Gubernur DIY selesai.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review pasal 18 ayat 1 huruf m UU KDIY.

Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, artinya baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi Gubernur DI Yogyakarta.

“Mengabulkan permohon para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/8).

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY berbunyi:

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Menurut hakim, frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab syarat untuk menjadi cagub dan cawagub bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan dalam pasal 18 tersebut harus dipenuhi.

“Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya keragu-raguan tersebut sangatlah besar. Ketidakpastian hukum demikian bahkan dapat berkembang menjadi krisis politik yang berbahaya karena terjadi kebuntuan dalam pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur DIY,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut hakim, pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY membatasi hak demokratis masyarakat Indonesia.

Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia, tidak ada gagasan moral, nilai agama, keamanan, ataupun ketertiban umum yang terlanggar, termasuk perempuan saat menjadi cagub atau cawagub DIY.

“Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif adalah beralasan menurut hukum,” jelasnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dengan putusan tersebut berarti tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam konstitusi juga berbunyi bahwa siapapun bisa(jadi Gubernur).

“Berartikan tidak membeda-bedakan, iya kan, negara nggak boleh membeda-membedakan laki-laki, wanita, kan gak boleh, konstitusikan bunyinya siapapun bisa,” ungkapnya.

Menurut Sultan, karena ini sudah menjadi keputusan maka sepakat atau tidak sepakat hal itu sudah menjadi keputusan. Semua pihak baik dari keluarga yang tidak sepaham harus menerima keputusan teresbut. Terkait dengan persoalan paugeran di keraton, putusan ini tidak ada hubunganya dengan paugeran.

“Keputusannya begitu ya sudah, sepakat tidak sepakat ya keputusanya itu. (terkait paugeran), ora ono hubungan ro paugeran wong iki Gubernur. Ya sudah harus menerima keputusan MK seperti itu,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.