Connect with us

Internasional

KTT ASEAN Bahas Krisis di Rakhine

Published

on

Krisis KTT Asean

Kilasjogja.com, MANILA – Krisis Rohingya di Myanmar menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina.

Namun draf pernyataan yang dikeluarkan KTT ASEAN tidak menyebutkan tentang krisis Rohingya, hanya menyinggung krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Para pengamat menyatakan upaya masih jauh dari cukup, karena ASEAN gagal menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine.

“Apa yang dilakukan ASEAN dan Myanmar hari ini (kemarin, Red) adalah bahwa mereka sekadar membahas Rohingya,” terang Philem Kine, Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch.

Menurut Kine, para pemimpin ASEAN mengatakan bahwa mereka sedang membahas aspek kemanusiaan, tanpa menyinggung fakta bahwa malapetaka HAM telah ditimbulkan oleh pasukan keamanan Myanmar.

“Tidak ada yang menyebutkan pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut,” jelasnya.

Satu paragraf draf komunike itu hanya menyebutkan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk komunitas yang terkena dampak di Rakhine Utara.

Draf tersebut tidak memberikan rincian situasi di Rakhine Utara, bahkan tidak menggunakan istilah Rohingya untuk etnis terdampak.

Juru bicara kepresidenan Filipina Harry Roque menyatakan, pemimpin de facto atau State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah meyakinkan negara-negara ASEAN lainnya bahwa pemerintahnya menerapkan rekomendasi dari sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengenai situasi di Rakhine.

Lebih dari setengah juta etnis Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke negara tetangga Bangladesh.

“Suu Kyi juga berjanji bahwa pemulangan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akan dimulai dalam waktu tiga minggu setelah Myanmar menandatangani nota kesepahaman dengan Bangladesh. Memorandum tersebut ditandatangani pada 24 Oktober. Namun (Suu Kyi) tidak memberikan rincian lebih lanjut,” ungkap Roque.

Roque mengatakan setidaknya dua pemimpin ASEAN mengangkat isu Rohingya pada Pleno KTT ASEAN, Senin.

BACA JUGA : Kekerasan Terhadap Muslim Rohingnya Terus Berlanjut

Salah satunya adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang mengingatkan bahwa ASEAN tidak dapat berdiam diri atas terjadinya krisis kemanusiaan di Rakhine, karena krisis ini tidak saja menjadi perhatian anggota ASEAN namun juga dunia.

“Kita harus bergerak bersama. Myanmar tidak boleh tinggal diam. ASEAN juga tidak boleh tinggal diam,” kata Presiden Jokowi saat pidato pada Pleno KTT ke-31 ASEAN di Philippines International Convention Center (PICC), Manila.

Indonesia membantu mengatasi krisis kemanusiaan tersebut dengan memberikan bantuan kemanusiaan.

Indonesia bahkan telah menyampaikan usulan formula 4+1 untuk Rakhine, termasuk mendukung implementasi rekomendasi Kofi Annan.

“Indonesia mengharapkan pembicaraan antara Bangladesh dan Myanmar mengenai repatriasi dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan,” ujar Presiden.

Suu Kyi telah meminta para pemimpin yang mengikuti KTT ASEAN untuk menghindari penyebutan nama Rohingya.

Sejumlah negara ASEAN menyuarakan keprihatinan atas krisis tersebut, namun sesuai prinsip ASEAN non-interference (tidak mencampuri murusan dalam negeri satu sama lain) maka isu pelanggaran HAM tidak dibahas dalam KTT ini.

Selain isu Rohingya, sengketa Laut China Selatan juga dibahas. Para pemimpin negara-negara ASEAN dan China sepakat untuk memulai negosiasi mengenai Code of Conduct (CoC) menyangkut Laut China Selatan.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.