Connect with us

Jogja

Bank Indonesia Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Published

on

Kilasjogja.com, JOGJA – Ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, ekosistem sistem pembayaran ritel domestik saat ini masih relatif kompleks dan inefisien.

Permasalahan ini muncul karena kecenderungan industri untuk membangun infrastruktur sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen pembayarannya sendiri tanpa saling terhubung satu sama lain (interkoneksi), sehingga belum dapat saling melayani (interoperabel).

Kompleksitas dan inefisiensi tersebut tercermin pada sejumlah kondisi antara lain karena pengeluaran devisa yang tidak perlu, yaitu impor kartu dan mesin Electronic Data Capture/EDC.

Eksposur risiko keamanan tinggi yang dihadapi konsumen akibat pemrosesan transaksi dilakukan di luar negeri oleh lembaga switching (lembaga pemroses transaksi).

Fee biaya transaksi yang tinggi (kisaran 1,6% – 2,2%) dibandingkan negara tetangga (kisaran 0,2%-1%). Bagi Pemerintah, hal ini kurang kondusif untuk pelaksanaan program Pemerintah, misalnya Bantuan Sosial Non Tunai dan Keuangan Inklusif.

Tujuan peluncuran GPN yakni untuk memberikan solusi bagi konsumen, perbankan, maupun bagi kepentingan nasional.

Secara mudah, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama, karena semua kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat ditransaksikan dengan satu mesin EDC.

Kartu GPN telah mengaplikasikan fitur keamanan standar internasional chip dan PIN enam digit, sehingga keamanan data nasabah maupun transaksi lebih terjamin.

Sharing/penggunaan bersama infrastruktur antar perbankan akan mengefisienkan investasi infrastruktur (EDC, ATM), sehingga dapat dialokasikan di wilayah lain yang lebih membutuhkan pemerataan infrastruktur keuangan.

Pengurangan biaya pemrosesan transaksi yang dilakukan di Indonesia, yang sebelumnya transaksi tersebut diproses di luar negeri oleh lembaga switching internasional.

Pengurangan biaya penempatan logo internasional. Efisiensi Dan Peningkatan Keamanan Nasional & Kemandirian Nasional

Transaksi domestik yang dulunya banyak diproses di luar negeri oleh lembaga switching asing, akan diproses di dalam negeri oleh lembaga domestik, mulai dari pengelolaan data transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi.

Selain lebih efisien, keamanan data dan informasi transaksi lebih terjamin karena tidak dikelola di luar Indonesia, sekaligus menciptakan kemandirian dan kedaulatan nasional serta memperkuat identitas nasional.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Bank Indonesia telah menyelenggarakan acara “Peluncuran Bersama Kartu Berlogo GPN” di Jakarta, yang merupakan simbolisasi seremonial atas dimulainya ekosistem GPN.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak yang terdiri dari 98 Bank Penerbit, 4 (empat) Lembaga Switching, ASPI, PERBANAS, Anggota Dewan Komisioner OJK, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN.

Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak peluncuran, penetrasi kartu GPN telah mencapai 10%, yang mengindikasikan respon masyarakat yang positif. Dari total jumlah kartu ATM/Debit di Indonesia sebanyak 183.932.152 (data posisi Juni 2018).

Bank Indonesia menargetkan 30% kartu telah dikonversi menjadi kartu ATM/Debet dengan logo GPN pada akhir tahun 2018.

Di wilayah DIY sendiri, launching kampanye GPN akan diselenggarakan pada hari Minggu, 29 Juli 2018 yang akan melibatkan perbankan, Pemerintah Daerah, OJK dan Lembaga Pemerintahan lainnya, masyarakat umum, dan mahasiswa/pelajar.

Rangkaian kegiatan dalam kampanye GPN akan berlangsung selama sepekan, diawali dengan peluncuran kartu berlogo GPN dan penukaran kartu pada 29 Juli 2018 di Atrium Hartono Mall.

Acara ini akan dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan peluncuran akan dilakukan bersama 9 (sembilan) bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI ,BTN, BPD DIY, BCA, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga dan Bank Permata.

Kegiatan dilanjutkan dengan periode penukaran kartu ATM/Debit GPN pada tanggal 30 Juli s.d 3 Agustus 2018 di sejumlah pusat perbelanjaan, kantor Pemerintah Daerah, kampus dan di loket seluruh bank penerbit kartu ATM/Debit di DIY.

Pada akhirnya, GPN merupakan landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional yang mengedepankan kepentingan dan kedaulatan nasional serta meningkatkan daya saing nasional.

“Dengan suksesnya GPN, diharapkan akan mendorong peningkatan transaksi non tunai masyarakat tanpa menghambat laju inovasi, keterlibatan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran luar negeri maupun perkembangan industri keuangan yang dinamis,” kata Sri Fitriani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.